Langsung ke konten utama

Gubernur Ridho wakili menkumham


setialampung - Usai upacara pengibaran bendera merah putih di lapangan korpri kantor gubernur Lampung, Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo dan wakil gubernur, Bachtiar Basri mengunjungi lembaga pemasyarakatan narkotika kelas IIa di Way Hui, Bandarlampung, jumat (17/8/2018).

Dalam kunjungannya, Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo mewakili menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia, Yasonna Hamonangan Laoly, menyampaikan, kemerdekaan harus menyentuh seluruh masyarakat Indonesia. Termasuk warga binaan, yakni dengan memberikan remisi.

Gubernur Ridho dalam wawancara bersama awak media mengatakan, remisi diberikan kepada para narapidana yang berkelakukan baik serta memenuhi parameter tertentu yang sudah ditetapkan kementerian.

Lebih lanjut gubernur menjelaskan, remisi bagian dari sistem pembinaan pemasyarakatan terhadap para narapidana untuk mempercepat perubahan perilaku narapidana menjadi lebih baik.

"Dengan adanya remisi harapannya adalah agar warga binaan lebih terpacu untuk segera kembali menjadi orang-orang yang baik, kembali menjadi warga negara yang baik, sehingga mereka tidak perlu terlalu lama berada di lembaga pemasyarakatan, bisa segera kembali di tengah-tengah masyarakat," tuturnya.

Selain itu, menurut Ridho, remisi juga bagian dari pengurangan lapas yang over kapasitas, dengan banyaknya warga binaan yang berkelakuan baik dan mendapatkan remisi, maka dapat mengurangi kepadatan lapas yang bisa dibilang hampir semua lapas di Indonesia mengalami kelebihan daya tampung.

Adapun jumlah narapidana yang mendapatkan remisi di Lampung berjumlah 3.469 orang. Dimana 3.326 orang diantaranya mendapatkan remisi umum pertama dan masih melanjutkan sisa masa hukuman, sedangkan 143 orang lainnya mendapatkan remisi umum kedua dimana setelah mendapatkan remisi langsung dibebaskan.

Sementara, Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, Bambang Haryono, mengatakan, pihaknya telah berupaya semaksimal mungkin melakukan hal terbaik untuk melakukan pembinaan terhadap warga lembaga pemasayarakatan di Lampung, dengan harapan warga binaan dapat menjadi manusia yang lebih baik, mandiri dan dapat membantu pembangunan. (*)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…

2020, Dishub Bandarlampung Dapat Dana Alokasi Khusus Sebesar Rp2,2 Miliar dan Dana Pendamping Rp400 Jutaan

Bandarlampung - Dinas Perhubungan Bandarlampung di tahun 2020 mendapat bantuan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp2,2 miliar dan dana pendamping lebih dari Rp400 juta.

"Dana alokasi khusus sebesar Rp2,2 miliar itu dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dana pendampingnya sebesar Rp400 jutaan," kata Kepala Dinas Perhubungan Bandarlampung, Ahmad Husna, usai hearing dengan komisi III DPRD Bandarlampung, selasa (12/11).

Husna menjelaskan, dana Rp2,2 miliar tersebut untuk alat uji kendaraan bermotor, seperti timbangan, rem, lampu dan emisi gas buang.

"Kemungkinan besar bantuannya dalam bentuk barang. Dana pendamping sebesar Rp400 jutaan diantaranya diperuntukkan bongkar pasang alat dan untuk biaya menyekolahkan (pendidikan) operator," ungkapnya. (ben)