Langsung ke konten utama

Kapuspen kemendagri: aturan pendaftaran capres telah diatur detail

Ist.

setialampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuka masa pendaftaran calon presiden dan wakil presiden sejak 4 sampai 10 Agustus 2018.  Aturan mengenai tata cara pendaftaran capres dan cawapres sendiri telah diatur secara detil. Termasuk ketika yang mendaftar hanya satu pasangan calon.

"Pemerintah dan DPR telah menyusun secara detail dan lengkap aturan pendaftaran capres dan cawapres dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, " kata Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar, di Jakarta, Rabu (8/8).

Menurut Bahtiar, UU pemilu telah mengatur secara detail mengenai tata cara pendaftaran capres dan cawapres.  Termasuk jka kemudian terjadi perpanjangan waktu pendaftaran yang dipicu beberapa hal. Pasal 235 ayat (4) UU Pemilu misalnya memuat ketentuan bila kemudian setelah pendaftaran ditutup hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar.

"Pasal 235 Ayat (4)  UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu mengatur tentang perpanjangan masa pendaftaran selama 2 x 7 hari. Pasal 235 ayat (4) menyatakan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon, KPU memperpanjang jadwal pendaftaran pasangan calon selama 2 x 7 hari, " kata Bahtiar.

Meski begitu kata Bahtiar, andai pun hanya satu pasangan calon yang mendaftar, pemilihan presiden tidak akan dijadwal ulang. Pemilihan tetap akan dilaksanakan. Tentu dengan catatan satu pasangan calon yang mendaftar tersebut memenuhi syarat. Regulasi pemilu telah mengatur itu.

"Pasal 235 Ayat (6) UU Pemilu menyatakan dalam hal telah dilaksanakan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih terdapat satu pasangan calon, tahapan pelaksanaan pemilu tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU ini," katanya.

Tentu, aturan teknis sebagai tindak lanjut dari ketentuan UU pemilu, kata Bahtiar, telah dibuat oleh KPU. Seperti diketahui terkait dengan Pencalonan capres, komisi pemilihan telah menyusun Peraturan KPU (PKPU) Nomor 22 Tahun 208 tentang pencalonan pemilu presiden dan wakil presiden. Dalam PKPU tersebut juga diatur rinci mengenai teknis pendaftaran.

"Misalnya pasal 16 ayat (1)  PKPU nomor 22 tahun 2018 menyatakan, KPU melakukan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3), apabila sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran, pertama tidak terdapat pasangan calon yang diterima pendaftaranya," ungkapnya.

Perpanjangan masa pendaftaran juga akan dilakukan, kata dia,  bila sampai ditutupnya masa pendaftaran pada 10 Agustus tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar karena KPU menolak pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

"Atau hanya terdapat satu pasangan calon yang diterima pendaftarannya," ujarnya.

Sementara pasal 16 ayat (2) PKPU nomor 22 tahun 2018, kata Bahtiar, mengatur tentang masa perpanjangan pendaftaran. Dalam pasal 16 ayat (2) dinyatakan, perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 2 x 7 hari. Sedangkan ayat (3) di pasal yang sama menyatakan KPU melakukan perpanjangan pendaftaran pertama selama 7 hari.

"Ayat 4-nya di pasal yang sama menegaskan dalam hal setelah dilakukan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masih terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU melakukan perpanjangan selama 7 hari," katanya.

Bahtiar juga menjelaskan bunyi ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 PKPU Nomor 22 Tahun 2018. Dalam pasal 17 dinyatakan apabila sampai dengan berakhirnya perpanjangan pendaftaran kedua hanya terdapat satu pasangan calon yang diterima pendaftaranya, KPU akan melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 10.

"Jadi, aturan pendaftaran capres dan cawapres dalam UU Pemilu dan PKPU sudah sangat jelas dan lengkap," katanya. (rls)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …