Langsung ke konten utama

Kemendagri keluarkan surat arahan kebijakan penyusunan KUA PPAS


setialampung - Kementerian dalam negeri mengeluarkan surat bernomor 903/6291/otda perihal arahan kebijakan dalam penyusunan KUA dan PPAS tahun 2019. Surat ditujukan kepada para gubernur, bupati dan walikota.


Menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, surat tersebut berisi beberapa poin penting, terutama menyangkut visi dan misi para kepala daerah terpilih yang harus masuk dalam APBD.

"Ini bagaimana cara kita mendorong visi misi dan program kepala daerah terpilih masuk dalam APBD 2019," kata Akmal, di jakarta, minggu (19/8/2018).

Kapuspen Kemendagri, Bahtiar menambahkan, berdasarkan ketentuan pasal 265 ayat (1) undang - undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ditegaskan, RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi dan program kepala daerah.  Kemudian pada ayat (2) pasal yang sama disebutkan, RPJMD dan RKPD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (pemda).

"Sementara ayat (3) pasal yang sama menyebutkan, RKPD menjadi pedoman kepala daerah terpilih dalam menyusun KUA dan PPAS," katanya.

Bahtiar melanjutkan, merujuk pada  ketentuan pasal 64 Ayat (1) UU nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah, pasangan calon wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi atau rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten atau kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat. Mengenai RPJPD telah dikeluarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017. Dalam permendagri itu mengatur tentang RPJPD dan visi serta misi calon kepala daerah.

Misalnya terkait RPJPD,  pasal 40 ayat (1) permendagri nomor 86 tahun 2017 menyatakan, RPJPD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, wajib jadi pedoman dalam materi visi, misi dan program calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

"Kemudian lasal 40 ayat (2) menerangkan visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada masyarakat secara lisan maupun tertulis saat kampanye. Sementara pasal 46 ayat (1) menegaskan dalam hal terdapat jeda waktu antara pemilihan kepala daerah sampai dengan terpilihnya kepala daerah terpilih melebihi jangka waktu enam bulan, rancangan teknokratik RPJMD dapat disempurnakan dengan berpedoman pada visi, misi dan program kepala daerah terpilih," tutur Bahtiar, dalam siaran pers yang diterima setialampung.co.id melalui pesan whatsapp, minggu (19/8/2018).

Karena itu, kata mantan direktur politik dalam negeri ditjen polpum kemendagri ini, untuk menjamin sinergitas dan kesinambungan pembangunan daerah, kepala daerah yang sedang menjabat, baik itu pelaksana tugas, penjabat atau kepala daerah aktif, agar berkoordinasi dengan kepala daerah terpilih dalam menyusun kebijakan umum APBD (KUA) serta prioritas plafon anggaran sementara tahun 2019. Sehingga dokumen KUA dan PPAS bisa disandingkan dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Untuk implementasinya perlu sinergi dan komunikasi antara tim kepala daerah terpilih dengan Sekda dan pimpinan unit kerja pemda khususnya yang tergabung tim penyusun APBD tahun anggaran 2019. (rls)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …