Undang - undang jasa konstruksi, mandor, buruh dan tukang, wajib tersertifikasi

Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Bastian Sodunggaron Sihombing. 

setialampung - Tenaga terampil, tenaga ahli muda, tenaga ahli madya dan tenaga ahli utama wajib bersertifikasi. Ini merujuk akan berlakunya undang – undang (UU) nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi.

Penegasan ini disampaikan Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Bastian Sodunggaron Sihombing kepada awak media di sela –sela Workshop K3 Distance Learning dan uji sertifikasi pelaksana/pengawas di GSG pasca sarjana Universitas Bandarlampung, kamis (27/9/2018).

“Menurut UU, seluruh pelaksana kerja wajib bersertifikasi. Karena dengan adanya sertifikat, itu menandakan adanya pengakuan, harga dan menandakan kualitas. Akhir tahun ini kemungkinan besar UU tersebut sudah diajukan. Sekarang terus kita sosialisasikan proses percepatan, agar jika UU itu sudah berlaku, seluruh proyek bisa berjalan dan tenaga kerja sudah bersertifikat. Baik tenaga terampil (mandor, buruh dan tukang) maupun tenaga ahli,” katanya.  

Menurutnya, untuk saat ini berdasarkan informasi, baru sekitar 10 persen pelaksana kerja konstruksi di Lampung sudah bersertifikasi. Secara nasional baru sekitar sembilan persen atau 8 juta tenaga pelaksana di seluruh Indonesia yang bersertifikasi.

“Ini masih jauh dari target yang direncanakan yaitu 3 juta tenaga pelaksana kerja di 2019 yang bersertifikasi, ini harus dipercepat,” ujarnya.  

Menurutnya lagi, sertifikat itu menandakan kualitas, terampil dan kompetensi. Kalau orang yang bekerja tidak bisa diukur kompetensinya, itu tidak bisa diukur produktifitasnya. Kalau semua sudah terukur, maka produktifitas lebih tinggi. Sehingga pekerjaan lebih cepat dan lebih baik.    

“Kalau tidak bersertifikasi maka tidak bisa bekerja. Yang mempengaruhi minimnya pekerja yang bersertifikasi diantaranya karena tenaga terampil tidak mengenal sertifikasi itu apa, yang penting mereka mendapat gaji. Padahal sertifikat ini berlaku seluruh Indonesia,” ujarnya.

Rektor Universitas Bandarlampung, M. Yusuf Sulfarano Barusman.

Rektor Universitas Bandarlampung, M. Yusuf Sulfarano Barusman mengatakan, kegiatan workshop ini bertujuan untuk menyiapkan para mahasiswa masuk ke dunia kerja. Khususnya di dunia konstruksi yang pelaksana kerjanya sudah mulai diberlakukan bersertifikat. Oleh karena itu berkolaborasi dengan balai konstruksi dan LPJK ini sangat bagus untuk model kolaborasi antara perguruan tinggi dan industustri.

“Ini kegiatan yang keempat kalinya yang kami lakukan bagi para mahasiswa. Sedini mungkin para mahasiswa disiapkan dan diberikan pengetahuan praktis. Bahkan disertifikasi yang nantinya dengan sertifikat itu bisa mendampingi ijazahnya, sehingga sudah diakui sebagai tenaga ahli muda,” ungkapnya. (ben).     

Share:

Politik

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog