Gubernur Ridho hibahkan tanah untuk kementerian perindustrian


setialampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo menyerahkan hibah tanah kepada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Kemenperin RI) yang di wakili Sekretaris Jendral Kemenperin, Haris Munandar N, pada kegiatan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah dan penyerahan keputusan gubernur Lampung tentang hibah barang milik daerah, di ruang rapat utama kantor gubernur Lampung, jumat (30/11/2018).

Adapun hibah tanah seluas 512 meter tersebut akan diperuntukan untuk pembangunan bagunan 4 lantai di SMK SMTI Bandarlampung.

Menurut Sekjen Haris Munandar, permintaan lulusan SMK SMTI cukup banyak, baik dari Lampung sendiri maupun dari provinsi lain, seperti Banten dan Jawa Barat, oleh karenanya dibutuhkan penambahan kapasitas.

"Saya sangat berterimakasih kepada pemprov Lampung, terutama kepada Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo atas bantuan tanah yang diberikan. Rencananya diatas tanah tersebut akan dibangun gedung 4 lantai untuk pengembangan SMK SMTI, dimana dengan dibangunnya bangunan tersebut akan meningkatkan daya tampung hingga 802 orang dari sebelumnya yang hanya 200 orang saja," katanya.

Selain menambah daya tampung, lanjut Haris, ke depan lulusan SMK SMTI Bandarlampung juga akan memiliki sertifikat kompetensi bertaraf internasional yang sudah link and match dengan dunia industri. Menurut Data yang ada, 90% lulusan SMK SMTI sudah bekerja dan ada juga yang melanjutkan kuliah.

Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo mengatakan, salah satu kebijakan strategis provinsi Lampung adalah melakukan industrialisasi. Dimana untuk melakukan hal tersebut diperlukan SDM pendukung yang memadai.

Dengan dibangunnya gedung 4 lantai SMK SMTI, Gubernur Ridho berharap dapat meningkatkan SDM provinsi Lampung dalam menyongsong era industrialisasi.

"Salah satu kebijakan strategis provinsi Lampung adalah melakukan industrialisasi. Yang mana untuk melakukan hal tersebut diperlukan SDM pendukung yang memadai. Untuk itu saya mendorong berbagai perguruan tinggi untuk meningkatkan kapasitasnya. beberapa waktu lalu Pemprov juga sudah memberikan hibah tanah untuk Unila, Itera, UIN Raden Inten, Polinela dan lainnya. Termasuk untuk SMK SMTI," papar Ridho.

Masih menurut Gubernur Ridho, dengan pesatnya pembangunan Infrastruktur di Lampung, secara alami industrialisasi pasti akan terjadi. Namun apakah SDM Lampung siap atau tidak itu yang menjadi perhatian khusus dari Pemprov Lampung agar masyarakat Lampung tidak kalah saing.

Untuk itu, dengan dibangunnya SMK SMTI oleh Kemenperin RI sebagai pembinaan SDM, Gubernur Ridho mengucapkan terimakasih. Dengan dibangunnya SMK SMTI Gubernur Ridho berharap dapat mendorong perkembangan ekonomi dan industri di Lampung.

Tidak Hanya itu, Gubernur Ridho juga menantang Kemenperin RI untuk segera membangun Politeknik di Lampung.

"Hibah tanah untuk SMK SMTI ini hanya 512 m, malu saya sebagai gubernur. Padahal kalau minta 10 hektarpun saya kasih. Oleh karenanya saya tantang Kemenperin untuk bikin Politeknik di Lampung, berapapun tanah yang dibutuhkan akan kami siapkan," tegas Gubernur Ridho, saat penyerahan hibah tanah yang juga dihadiri 80 peserta dari kemenperin, kabiro umum, kordinator pusdiklat RI, kepala balai riset, kepala sekolah SMK SMTI, kepala sekolah SMA selampung, perwakilan perusahaan di Lampung dan OPD terkait. (rls)
Share:

Peran Kemendagri lakukan pembinaan desa

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Foto: istimewa.

Jakarta – Pemerintahan desa merupakan unit pemerintahan terkecil dalam pemerintahan dalam negeri. Dalam hal lakukan pembinaannya Kemendagri kepada desa fokus dalam aspek tata kelola pemerintahan desa. Dimana desa sebagai sub sistem pemerintahan daerah sekaligus sub sistem pemerintahan nasional. Berkenaan dengan itu, maka pembinaan kepada desa dan aparatur serta kelembagaan desa yang dilakukan bersama oleh Kemendagri melalui ditjen bina pemerintahan desa bersama pemerintah daerah provinsi dan kabupaten.

Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan, berkenaan dengan pembinaan yang dilakukan kemendagri mencakup fasilitasi penataan dan administrasi pemerintahan desa, pilkades, perangkat desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, kelembagaan desa, kerjasama desa, inovasi desa dan evaluasi perkembangan desa.

"Kemendagri sebagai poros pemeritahan dalam negeri sesuai konstitusi UUD 1945 berkewajiban mengoordinasikan secara nasional pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai sub sistem pemerintahan negara. Dengan demikian, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi adalah suatu sistem pemerintahan negara kesatuan yang tegak lurus sebagai satu kesatuan sistem pemerintahan NKRI. Hal dilakukan antara lain menyiapkan regulasi yang terkait dengan pemerintahan desa. Hingga saat ini Kemendagri sudah menerbitkan 2 peraturan pemerintah dan 21 permendagri sebagai turunan atau pelaksanaan UU no. 6 tahun 2014 tentang Desa” ujarnya.

Selain dari itu, Tjahjo juga menjelaskan, dalam rangka pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa, telah dilakukan pelatihan secara berjenjang, mulai dari tingkat provinsi,  kabupaten, kecamatan sampai kepada desa.

“Pada tahap awal ini materi pelatihan fokus pada empat tema dasar yakni, tata kelola pemerintahan desa, perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, dan penyusunan peraturan di desa. Disamping itu juga sudah diberikan pelatihan dan bimbingan teknis dalam hal sistem keuangan desa (Siskeudes ),” jelasnya.

Kemendagri telah melakukan pembinaan pemerintahan desa meliputi penyusunan regulasi dan norma, standard, prosedur, dan kriteria (NSPK), pelatihan aparatur desa, pengembangan sistem informasi keuangan dan aset desa, advokasi dan konsultasi permasalahan di desa, pembinaan desa pilot project, dan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah terkait desa," pungkasnya. (rls)
Share:

Yustin Ficardo apresiasi kreativitas desainer Lampung Fashion Show 2018


setialampung - Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Lampung, Aprilani Yustin mengapresiasi kreativitas desainer yang tampil di ajang Lampung Fashion Show 2018 di Mall Transmart Lampung, Bandarlampung, rabu (28/11/2018).

Menurut Yustin, gelaran kreativitas anak Lampung ini meningkat setiap tahun.

"Alhamdulilah, tahun ini merupakan yang keempat, Lampung Fashion Show. Saya melihat setiap tahun terjadi peningkatan. Terutama ada progres yang sangat besar dari para desainer," kata Yustin, saat membuka acara itu.

Yustin mengatakan, Lampung Fashion Show menyajikan aneka tampilan busana motif khas Lampung. Dia mengapresiasi para desainer yang berkontribusi pada gelaran tahunan tersebut.

"Semua perancang mengangkat desain baik dari tapis, sulam usus, tenun hingga batik khas Lampung," ujar Yustin yang juga ketua tim pembina PKK Lampung ini.

Rancangan tersebut, sambung Yustin, sangat cocok dikenakan masyarakat sehari-hari.

"Baik pakaian dengan nuansa pakaian muslim, kasual, yang semuanya dipakai untuk ready to wear (siap pakai), sehingga memang ini dibutuhkan masyarakat Lampung," ungkap istri Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo ini.

Dia berharap setiap tahun acara tersebut menjadi ajang para desainer menampilkan kreasi. Dia juga meminta agar terus mampu menampilkan inovasi baru guna mengembangkan rancangan sesuai arus zaman.

"Setiap tahun kami memperkenalkan pakaian khas Lampung yang harus kita lestarikan. Untuk itu, harapannya bagaimana setiap tahun kita harus berinovasi dan mengikuti zaman," kata Yustin.

Acara tersebut, kata Kepala Dinas Pariwisata Lampung, Budiharto, merupakan wadah peningkatan kreatifitas desainer asal Lampung.

"Kita patut bangga para perancang dan desainer menjadi motor penggerak kearifan lokal untuk diaplikasikan dalam berbagai bentuk karya yang menarik dan moderen," ujar Budiharto.

Dia menyebutkan, ada 13 desainer ikut ambil bagian.

"Acara ini juga guna ingin mengangkat desainer Lampung agar lebih kreatif dan muncul desainer muda. Sehingga kita tidak kehilangan orang-orang yang ahli merancang pakaian," kata dia.

Dengan tapis sebagai ikon motif rancangan busana di acara tesebut, Budiharto mengatakan, tapis mampu mendunia dan semakin eksis ditampilkan dalam berbagai even nasional bahkan internasional yang mampu mencuri perhatian dunia.

"Tapis itu fashion dan karya luar biasa. Bahkan bisa dipakai pada ajang miss universe dan mendapat juara. Begitu luar biasa bagusnya, tapis menuai banyak pujian dan bahkan memenangkan perhelatan tingkat internasional. Ini harus dipertahankan," kata dia.

Budiharto menilai, tahun ini para perancang Lampung konsisten menjadi lebih baik. Para desainer mampu mengombinasikan aneka warna, sehingga pakaian yang ditampilkan terlihat anggun dan moderen.

"Saya lihat tahun ini semakin baik dari segi kombinasi warna, lalu pola yang mereka buat," ujar Budiharto di akhir wawancara. (rls)
Share:

Bulan depan, SMSI gelar rapimnas


setialampung - Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) akan menggelar rapimnas di Jakarta pada Desember 2018.

Rencana digelarnya rapimnas ini disampaikan Sekretaris Jenderal SMSI Pusat, Firdaus saat kegiatan FGD SMSI di Semarang belum lama ini.

Firdaus yang juga direktur Majalah Teras dan Group ini menjelaskan, agenda rapimnas ini sesuai arahan Ketua Umum SMSI Pusat, Auri Jaya, dimana rapimnas dilaksanakan sekitar pertengahan Desember. Rencana rapimnas saat ini sedang disiapkan oleh steering commite (SC) yang dibentuk SMSI pusat.

"Dalam menjalankan tugas, SC juga menginventarisir masukan dari pengurus SMSI di daerah. Sebagai organisasi yang masih baru, kami masih disibukkan dengan aktivitas membangun dan melakukan penguatan infrastruktur organisasi di tingkat pusat maupun daerah,” ujarnya.

Firdaus mengutarakan, konsolidasi harus segera dilakukan dengan melihat berbagai problem terkait dengan pesatnya pertumbuhan jumlah perusahaan media siber yang semakin menjamur.

"Pertumbuhan tidak terpusat di Jakarta atau kota-kota yang menjadi ibukota provinsi saja, tetapi di hampir seluruh kabupaten/kota di tanah air," katanya.

Menurut Firdaus, saat ini sebagian besar pengelola media siber baik yang di Jakarta maupun di ibu kota provinsi, tengah berjuang membesarkan
kelangsungan usahanya ditengah persaingan
yang semakin ketat pada era digital kini.

"Dengan kondisi demikian,  SMSI Pusat segera mengambil langkah cepat dengan menggelar rapimnas yang akan diikuti seluruh anggota pengurus pusat, para ketua dan sekretaris pengurus provinsi SMSI. Persoalan kesehatan keuangan perusahaan akan menjadi salah satu bahasan, karena problem ini menjadi persoalan yang menggejala secara umum," ungkapnya.

Seiring dengan semakin surutnya pasar media cetak, ujarnya, semestinya kondisi itu menjadi peluang bagi media siber untuk merebut konsumen media termasuk kue iklannya.

"Namun yang terjadi belum sesuai yang diharapkan, terlebih di kalangan media siber di wilayah kabupaten/kota,"

Diakhir perbincangan, Firdaus mengutarakan, pada rapimnas nanti, juga dimatangkan tentang Peraturan Organisasi (PO) untuk memperluas rentang kendali dan jangkauan pelayanan organisasi terhadap anggota yang sebarannya semakin luas. (rls)
Share:

Jengkel gara - gara handphone, pria ini perkosa anak di bawah umur, lalu ditangkap polisi

Tersangka KN.

setialampung - Tim opsnal Jatanras Polda Lampung berhasil menangkap KN (42), tersangka pemerkosaan anak di bawah umur.

Kasubdit III Jatanras Polda Lampung, AKBP Ruli Andi Yunianto mengatakan, tersangka KN ditangkap karena diduga telah melakukan pemerkosaan terhadap Bunga (nama samaran) yang masih berusia 11 tahun.

"Tersangka KN diduga memiliki kelainan Paedofilia," kata Ruli.

Ruli menjelaskan, berdasarkan pengakuan tersangka saat dalam pemeriksaan polisi, motif tersangka KN melakukan pemerkosaan terhadap korban bunga (nama samaran), karena tersangka jengkel dengan kakak korban.

"Tersangka jengkel dengan kakak korban terkait masalah handphone. Dimana handphone tersangka dipinjam oleh kakak korban namun tidak dikembalikan. Karena itulah, tersangka lalu melampiaskan rasa jengkelnya dengan memperkosa korban," jelasnya.

Ruli mengungkapkan, tersangka melakukan pemerkosaan terhadap Bunga di tanah lapang di sekitar sekolahan di Desa Bumi Sari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan.

"Korban diajak pergi dari rumahnya oleh tersangka tanpa ijin orang tua korban. Korban dicabuli dan disetubuhi sebanyak 2 kali di tanah lapang. Saat ini pelaku sudah diamankan di ruang subdit 3 Jatanras. Selanjutnya tersangka diserahkan kepada penyidik subdit 4/PPA ditreskrimum (tentang perlindungan perempuan dan anak) untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut hingga tuntas," ungkapnya. (*)
Share:

Ketua SPI Lampung apresiasi kinerja Presiden Joko Widodo dan Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo di bidang pertanian


setialampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo mendampingi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan para petani di Lampung di Desa Pujodadi, Kecamatan Pardasuka, Pringsewu, sabtu (24/11/2018). Kegiatan yang berlokasi ditengah-tengah sawah tersebut dihadiri sekitar 13.000 petani se-Lampung.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Lampung, Hendri Saragih mengatakan, semenjak kepemimpinan Presiden Jokowi dan Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo, kesejahteraan petani, khususnya di Lampung semakin meningkat.

Hal tersebut dikarenakan banyaknya program-program bantuan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi yang sangat membantu para petani di Lampung.

Adapun selama pemerintahan Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo lanjutnya, telah banyak prestasi yang ditorehkan dibidang pertanian. Diantaranya adalah nilai tukar petani (NTP) Lampung tertinggi se-sumatera. Lampung juga memperoleh penghargaan pin emas di bidang pertanian dari pemerintah pusat sebagai provinsi penghasil pangan terbesar dan menjadi fokus pertanian pusat dalam sistem logistik nasional.

Sejak juni 2014, produksi padi menurut catatan badan pusat statistik (BPS) Lampung sebesar 3,32 juta ton gabah kering giling (GKG). Pada 2015, perlahan produksi padi naik menjadi 3,64 juta ton GKG atau naik 9,69%. Dan pada 2016 naik menjadi 4,35 juta ton atau naik 19,61%.

Kemudian untuk meningkatkan produksi kopi dan meningkatkan kesejahteraan petani kopi Lampung, Gubernur Ridho mengeluarkan surat edaran (SE) nomor: 046.2/2123/4.22/ 2018 tentang penggunaan produk Kopi Robusta Lampung. Dimana Gubernur Ridho mengintruksikan agar semua instansi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, perusahaan swasta (perhotelan, restoran, penyelenggaraan pertemuan, rapat dan lainnya) untuk menyajikan kopi robusta lampung.

Presiden Jokowi dalam sambutannya mengatakan, masalah pertanian di semua provinsi itu sama, yakni masalah kekurangan air untuk pertanian. Dimana saat ini Indonesia hanya memiliki 231 bendungan dan waduk di seluruh Indonesia. Sangat jauh jika dibandingkan dengan negara lain.

"Kita hanya memiliki 231 bendungan dan waduk, sangat jauh jika dibandingkan dengan negara lain. Misalnya India yang memiliki kurang lebih 1.500 bendung, atau Amerika yang memiliki 6.100 bendungan dan waduk. Oleh karena itu, menyediakan air untuk pertanian memang pekerjaan besar untuk kita semua," papar Jokowi.

Masih menurut Jokowi, pemerintah pusat saat ini tengah membangun 65 bendungan dan waduk di seluruh Indonesia untuk membantu pasokan air bagi para petani. Jokowi juga mengingatkan kepada masyarakat Lampung untuk selalu menjaga kerukunan antar suku dan umat beragama. (*)
Share:

Menteri dalam negeri serukan lawan racun demokrasi


Jakarta – Menteri dalam negeri (Mendagri) sebagai menteri yang memiliki hubungan kemiteraan dengan partai politik, selalu mendapat undangan untuk mengisinya, baik sebagai keynote speech maupun narasumber. Ia menyempatkan hadir pada setiap undangan acara workshop yang diselenggarakan partai politik, seperti halnya menghadiri workshop pimpinan dan anggota  DPRD yang diselenggarakan Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) di Grand Paragon Hotel, jumat (23/11/2018)

“Hampir semua partai politik dan assosiasi DPRD mengundang saya dalam kapasitasnya sebagai Mendagri. Untuk workshop hari ini kebetulan juga saya sebagai kader partai. Secara prinsip satu konsolidasi demokrasi lewat Pilkada serentak sukses diselenggarakan apapun dinamikanya. Pemerintah dan semua partai politik harus mengapresiasi kerja KPU, Bawaslu, DKPP dan termasuk teman - teman media yang telah sukses menyelenggaran Pilkada serentak 2015, 2017 dan 2018," tuturnya.

Dalam setiap kesempatan, Tjahjo selalu mengingatkan para kader partai politik dan DPRD manapun untuk melawan yang ia sebut “Racun Demokrasi”.

“Tahapan pemilu serentak 2019 Pileg dan Pilpres ini sangat panjang waktunya, khususnya kampanye Pilpres. Mari kita lawan yang namanya racun demokrasi. Satu yang namanya politik uang, kedua mari kita lawan kampanye negatif yang mengandung ujaran kebencian, fitnah, politisasi SARA, itu harus kita lawan bersama karena itu adalah racun-racun yang merusak peradaban demokrasi yang berdasarkan Pancasila," seru Mendagri Tjahjo Kumolo.

Selain itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menaruh perhatian terkait tingkat partisipasi pemilih pada pemilu serentak 2019. Dalam setiap kesempatan dihadapan kader partai politik, termasuk pada saat menghadiri Workshop DPRD provinsi, kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh DPP PDIP.

“Mari kita tingkatkan partisipasi pemilih masyarakat supaya maksimal mencapai dan melampaui target KPU yakni 77,5 persen,” imbaunya.

Lebih lanjut, Ia juga menyerukan kepada tim sukses, baik kampanye Pileg maupun Pilpres untuk lebih mengedepankan kampanye adu ide, adu konsep, program, dan gagasan yg memberi pendidikan politik bagi masyarakat.

"Mari kita ajak semua tim sukses capres dan cawapres untuk kampanye adu adu konsep, program, dan gagasan. Saya sebagai bagian dari pemerintah saat ini, sudah menjadi kewajiban  saya untuk mensosialisasikan seluruh program yang sedang dan sukses dikerjakan pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla,” ungkapnya.

Mendagri Tjahjo Kumolo juga tidak henti – hentinya mengingatkan di hadapan para kader partai politik akan ancaman negara yakni area rawan korupsi. Termasuk di dalamnya markup, jual beli jabatan, pengadaan barang jasa serta berbagai macam proyek harus dicermati oleh teman - teman daerah khususnya saya dan semua kepala daerah, DPRD dan kader parpol untuk hati-hati pada area rawan korupsi tersebut di samping masalah narkoba dan mencermati setiap latar perkembangan yang berkaitan dengan radikalisme dan terorisme, serta peka akan masalah kesenjangan dan ketimpangan sosial.

"Kita semua memiliki tanggungjawab yg sama untuk mengawal keberlangsung NKRI.
Dan sebagaimana yg pesan Jenderal Sudirman bahwa "Kejahatan akan merajalela jika orang2 baik berdiam diri". Kita semua yg hadir adalah orang-oramg baik, kita.tidak boleh.berdiam.diri jika disekiling melihat gelagat adanya 4 ancaman negara tsb (narkoba, radikalisme, korupsi dan ketimpangan sosial). Mari bergerak bersama kita melawan racun demokrasi yang akan merusak peradaban demokrasi Indonesia. Dan Mari kita sukseskan pembangunan ekonomi dan infrastruktur sosial demi kejayaan dan kesejahteraan masyarakat bangsa Indonesia," ungkapnya. (rls)
Share:

Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo dampingi Presiden RI, Joko Widodo silahturahmi dengan masyarakat Lampung Timur


setialampung - Usai meninjau Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo mendampingi Presiden RI, Joko Widodo bersilaturahmi dengan masyarakat Lampung Timur. Kegiatan yang dihadiri puluhan ribu masyarakat, santri, dan ulama se-Lampung tersebut dipusatkan di Pondok Pesantren Salafiah Darusalamah, di Desa Braja, Way Jepara, Lampung Timur, jumat (23/11/2018).


Dalam silaturahmi tersebut, Presiden Joko Widodo mengapresiasi pembangunan di Lampung yang kian pesat. Presiden juga merasa senang bisa bersilaturahmi dengan masyarakat Lampung.

"Saya senang hari ini bisa bersilaturahmi dengan masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Timur," katanya. (*)
Share:

Tahun depan, RSUDAM jadi rumah sakit rujukan penyakit jantung


setialampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo menyambut baik kerjasama Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moeloek (RSUDAM) dengan Rumah Sakit Pusat Jantung Nasional Harapan Kita (PJNHK) melalui program pengampuan jejaring rujukan dan rujukan nasional kardiovaskular.

Melalui program pengampuan tersebut, RSUDAM akan dibina sehingga mampu melakukan penanganan bedah jantung dan pembuluh darah secara mandiri berbasis keselamatan pasien. Selain mendidik perawat dan dokter-dokter spesialis jantung, RSUDAM juga dituntut untuk memenuhi berbagai fasilitas pendukung.

Dalam pertemuan bersama jajaran RSUDAM dan tim visitasi di Aula Lt.2 gedung administrasi RSUDAM, Bandarlampung, kamis (22/11/2018), Gubernur Ridho menyatakan siap memberikan dukungan penuh terhadap program tersebut.

"RSUDAM ini adalah wajahnya gubernur Lampung di bidang kesehatan, oleh karenanya apapun yang diminta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pasti saya penuhi. Abdul Moeloek ini juga adalah benteng terakhir layanan kesehatan masyarakat Lampung. Harapan saya, apapun masalahnya ketika dibawa ke Abdul moeloek semua selesai," tegas Ridho.

Ketua Tim Pengampu jejaring kardioskular nasional, Hananto Andriantoro mengucapkan terimakasih atas dukungan Gubernur Ridho terhadap program tersebut.

"Pertama-tama saya ucapkan terimakasih kepada Pak Gubernur Ridho yang mendukung penuh program ini. Insya Allah dengan dukungan penuh dari Pak gubernur, program ini dapat berjalan dengan baik," katanya.

Lebih lanjut Hananto Andriantoro juga menyatakan, dirinya bersama tim telah berkunjung ke RSUDAM untuk mengecek kesiapan RSUDAM dalam menjalankan program tersebut, dan didapati fasilitas RSUDAM telah memenuhi persyaratan.

"Saya juga sudah berkunjung tadi bersama tim, dan melihat ternyata fasilitas RSUDAM sudah lengkap dan memenuhi syarat. Seperti adanya alat untuk katerisasi jantung dan angiografi (catlab), Defibrilator, Echocardiografi, Treadmill, EKG, MSCT 128 slice, Generator TPM, Stent, dan Lead TPM dan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Tinggal beberapa masalah kecil yang saya yakin dapat segera kita benahi bersama," papar Hananto Andriantoro.

Kelengkapan fasilitas RSUDAM memang tidak terlepas dari dukungan penuh Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo dalam meningkatkan layanan kesehatan di Lampung. Kucuran dana sebesar Rp146 miliar untuk meningkatkan mutu layanan RSUDAM merupakan kucuran terbesar dari pemerintah provinsi Lampung untuk RSUDAM dalam 10 tahun terakhir.

Kemudian pada 2019 juga akan dibangun ruang pelayanan jantung 2 lantai dengan total luas lantai 2.900 meter yang terdiri atas Ruang Intensive Cardiovaskuler Unit, ruang recovery (untuk pasien pasca penanganan operatif jantung), ruang rawat inap dengan total 42 tempat tidur, ruang latihan exercise pasien pasca operatif jantung (Cardiac rehab), dan Ruang TEE. (*)
Share:

Dampingi Presiden Joko Widodo, Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo : Jalan Tol Ruas Bakauheni - Terbanggi besar sudah 99 %


setialampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo dampingi Presiden RI Joko Widodo meninjau Jalan Tol Trans Sumatera (JTSS) ruas Bakauheni - Terbanggi Besar, jumat (23/11/2018).

Gubernur Ridho yang menjemput Presiden Joko Widodo secara langsung di Bandara Radin Inten II, kemudian mendampingi Presiden meninjau Jalan Tol Trans Sumatera di kilometer 109.

Menurut Gubernur Ridho, Jalan Tol Trans Sumatera untuk ruas Bakauheni - Terbanggi Besar telah sepenuhnya terkoneksi dan tinggal membangun fasilitas pendukung.

"Jalan tol trans sumatera untuk ruas Bakauheni - Terbanggi besar sudah 99%. Sudah semuanya tersambung. Sisanya hanya pembangunan over pass sebagai jembatan penghubung antar kampung, marka jalan, rest area, median jalan dan lampu jalan. Insya Allah desember ini selesai," ungkap Ridho.

Sementara, Presiden Joko Widodo setelah meninjau jalan tol menyatakan, jalan tol trans sumatera Lampung telah dikerjakan dengan kualitas yang baik dan siap meningkatkan mobilitas barang dan jasa antara pusat - pusat pertumbuhan ekonomi dan membangun pusat produksi.

"Jalan tol ini sudah dipersiapkan dengan baik, masih ada sisa lahan jika nanti ke depan kita akan membangun rel kereta api cepat. Harapan saya, dengan selesainya jalan tol juga dapat memicu tumbuhnya kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus. Kalau infrastruktur siap, maka investasi akan banyak masuk," kata Presiden Joko Widodo.

Setelah meninjau jalan Tol, Gubernur Ridho rencananya akan mendampingi Presiden Joko Widodo mengunjungi Pondok Pesantren Darusalam, Way Jepara, Lampung Timur. (*)
Share:

Ini program awal Bayu Saputra setelah terpilih sebagai Presiden Yamaha Vega Club Indonesia


setialampung - Bayu Saputra dari Vega Lampung Club (VLC) terpilih sebagai Presiden Yamaha Vega Club Indonesia (YVCI) periode 2018 - 2020.

Bayu terpilih sebagai Presiden YVCI di acara Jambore Nasional ke XII yang dilaksanakan di Jawa Barat, pada 17 - 18 November 2018. Pada pemilihan tersebut, Bayu berhasil meraih 33 suara, kandidat lainnya, Anton dari Vega Club Kudus (Vocus) meraih 17 suara, Maex dari Vega Oto Club (VOC) Jambi meraih 4 suara dan satu suara abstain.

Presiden YVCI terpilih periode 2018 - 2020, Bayu Saputra mengatakan, ia tidak menduga berhasil meraih suara terbanyak di ajang pemilihan Presiden YVCI.

"Ini semua berkat dukungan semua bikers YVCI. Saya berharap semua biker terus bekerja sama dengan pengurus untuk mensukseskan program kerja ke depan," ujarnya.

Bayu menuturkan, langkah awal setelah terpilih sebagai Presiden YVCI, pihaknya akan melakukan koordinasi internal.

"Untuk langkah awal ini yaitu koordinasi dulu untuk menyusun struktur kepengurusan dan koordinasi internal. Saya mohon dukungan semua bikers dalam menjalankan amanah ini," ungkapnya. (*)
Share:

Ratusan bikers Yamaha Vega Club Indonesia hadiri jambore nasional ke XII


setialampung - Ratusan bikers yang tergabung dalam Yamaha Vega Club Indonesia (YVCI) menghadiri jambore nasional ke XII pada 17 - 18 November 2018 di Kuningan, Jawa Barat. Acara temu kangen atau "ngariung" bareng ini berlangsung meriah.

Perwakilan Auto Vega Club (AVC) yang juga panitia pelaksana, Wahyu mengatakan, kegiatan tahunan yang dilaksanakan di Balon Dalem Jalaksana, Kuningan, Jawa Barat ini diikuti sekitar 700 bikers dari seluruh Indonesia.

"Kegiatan ini berlangsung meriah karena diikuti ratusan klub Vega dari Sumatera, Vega Anak Medan (VAM) hingga Bangkalan," ujarnya. (*)
Share:

Direktorat Narkoba Polda Lampung musnahkan 2.547,12 sabu dan 610,23 gram ganja


setialampung - Direktorat reserse narkoba Polda Lampung melakukan pemusnahan barang bukti 2.547,12 sabu dan 610,23 gram ganja. Pemusnahan dilaksanakan di Mako Direktorat Narkoba Polda Lampung, kamis (22/11/2018).


Direktur Reserse Narkoba Polda Lampung, Kombes Shobarmen melalui KBO Direktorat Narkoba Polda Lampung, AKBP Darman BM Seri menuturkan, barang bukti yang dimusnahkan ini merupakan hasil tangkapan Direktorat Narkoba Polda Lampung beserta jajaran dalam kurun waktu tiga bulan terakhir.


"Ada 15 tersangka yang kami amankan. Pemusnahan disaksikan juga perwakilan dari kejaksaan tinggi dan Provost Polda Lampung," ujarnya, didampingi Kasubdit I AKBP Sastra Budi, Kasubdit II AKBP M. Fauzi dan Kasubdit III AKBP Junjun. (*)

Share:

Perbaikan ruas jalan Pringsewu - Pardasuka sudah capai 90 persen


setialampung - Ruas jalan Pringsewu - Pardasuka yang sempat viral beberapa waktu lalu karena rusak parah dan ditanami pohon pisang serta ikan lele oleh warga, kini hampir selesai diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.

Perbaikan ruas jalan sepanjang 18,9 km yang melintasi Kecamatan Pringsewu, Ambarawa, hingga ke Kecamatan Pardasuka tersebut sudah mencapai 90%. Bukan hanya diperbaiki, ruas jalan juga mengalami pelebaran dari yang tadinya hanya 4.5m kini menjadi 6m

Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo mengatakan, perbaikan infrastruktur jalan akan terus dilakukan sesuai dengan target kemantapan jalan sebesar 85% pada 2019.

"Perbaikan akan terus dilakukan sesuai dengan target kemantapan jalan. Untuk ruas Pringsewu - Pardasuka memang sudah dianggarkan di APBD 2018. Perbaikannya sekarang sudah 90%, insya Allah tahun ini selesai," kata Gubernur Ridho.

Dari pantauan di lapangan, sebelumnya ruas jalan tersebut memang pernah diperbaiki, namun belum seluruhnya. Saat ini tengah dilakukan penanganan sesuai dengan kondisi di lapangan, yakni menggunakan metode fleksibel dan rigid beton pada titik tertentu untuk mengatasi konstruksi tanah yang tidak stabil. (rls)
Share:

Wakapolda Lampung dan Kapolres Metro dirolling

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Sulistyaningsih.

setialampung - Wakapolda Lampung, Brigjen Angesta Romano Yoyol dan Kapolres Metro, AKBP Umi Fadilah Astutik dirolling dari jabatannya. Ini berdasarkan surat telegram kapolri nomor ST/2947/XI/KEP/2018/Tgl17-11-2018 yang ditandatangani AS SDM Polri, Irjen Eko Indra Heri.

Di dalam ST itu, posisi Wakapolda Lampung, Brigjen Angesta Romano Yoyol digantikan oleh Brigjen Teddy Minahasa yang sebelumnya menjabat kapolda Banten. Sementara, Kapolres Metro, AKBP Umi Fadilah Astutik, posisinya digantikan oleh AKBP Ganda MH. Saragih yang sebelumnya menjabat kapolres Tapanuli Selatan, Polda Sumatera Utara.

Brigjen Angesta Romano Yoyol menempati posisi baru sebagai karo Rbp Srena Polri.

Kapolres Metro, AKBP Umi Fadilah Astutik menempati posisi baru sebagai kasubbaglakgarter Baglakgarrev Rojemengar Srena Polri.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Sulistyaningsih saat dikonfirmasi membenarkan perihal rolling ini.

"Iya, mutasi (rolling) ini kebutuhan organisasi," ujarnya singkat. (*)
Share:

Mendagri Tjahjo Kumolo: prinsipnya data kemendagri fix, tidak mungkin mengeluarkan NIK baru

Foto: Puspen Kemendagri.

Jakarta –  Kementerian dalam negeri (kemendagri) yang dihadiri langsung Menteri Dalam Negeri (mendagri), Tjahjo Kumolo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang dihadiri Kepala BSSN, Djoko Setiadi melakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang keamanan teknologi informasi dan komunikasi dan pemanfaatan data nomor induk kependudukan (NIK), data kependudukan dan KTP elektronik dengan BSSN di Auditorium Reobiono Kertopati, Kantor BSSN, Jakarta Selatan, senin (19/11/2018).

Mendagri Tjahjo Kumolo menuturkan, urgenitasnya MoU pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui pemanfaatan data NIK diharapkan terealisasinya program single identity number.

“MoU kemendagri dengan BSSN sangat penting sekali menyangkut pileg dan pilpres dan keperluan kementerian/lembaga serta kepentingan masyarakat lainnya. Dari sekitar 263 juta penduduk Indonesia bisa diakses jika ada ijin dan MoU. Sebagai contoh, kemarin kemendagri membantu inafis Polri di RS Kramat Djati mengidentifikasi korban Lion Air JT 610, ternyata banyak ditemukan penumpang yang membeli tiket tidak menggunakan nama lengkap apalagi mencantumkan NIKnya mudah diidentifikasi, itu salah satu contohnya,” kata mendagri.

Lebih lanjut, mendagri juga mengharapkan, paling lambat tahun depan seluruh warga negara Indonesia (WNI) sudah single identity number dengan NIK bisa diakses untuk keperluan apapun.

"Kami sudah bekerjasama dengan kementerian/lembaga, swasta, dan lembaga lainnya. Kami proaktif dengan semua lembaga yang ada dan harus didukung juga dengan partisipasi masyarakat dalam melakukan perekaman KTP-el yang sebenarnya untuk kepentingan masyarakat juga. Apabila ada perubahan data kependudukan, ke depan masyarakat bisa memperbarui lagi identitas data penduduk. Termasuk status menikah atau belum, pindah alamat, ijazah ataupun pendidikan dan sebagainya. Artinya tidak ada perubahan NIK," ungkapnya.

Tjahjo menegaskan, prinsipnya data dari kemendagri fix, tidak mungkin mengeluarkan NIK baru.

"Kalau faktor keamanan kami terjamin, tidak mungkin ditjen dukcapil kemendagri mengeluarkan NIK baru atau ganda. Kemendagri terus mendorong data kependudukan yang saat ini sekitar 263 juta yang ada tersedia rapi dalam database kependudukan. Kemendagri terus merapihkan data kependudukan dengan selalu bekerjasama dengan kementerian/lembaga lainnya. Karena ini penting karena data kependudukan harus didukung semua pihak," pungkasnya. (rls)
Share:

Ini salah satu strategi DPD II Golkar Bandarlampung untuk menang di pileg dan pilpres 2019


setialampung - Ketua DPD II Golkar Bandarlampung, Yuhadi mengutarakan salah satu strategi untuk memenangkan ajang pileg dan pilpres 2019.

"Strategi menghadapi pileg dan pilpres diantaranya pada intinya yaitu konsolidasi, ketuk hatinya, patahkan logikanya, lalu ajak bicara rakyatnya," kata Yuhadi.

Saat ditanya terkait target DPD II Partai Golkar Bandarlampung di pileg untuk kursi DPRD Bandarlampung, Yuhadi menuturkan, pihaknya menargetkan 13 kursi di DPRD Bandarlampung di pileg nanti.

"Seperti di daerah pemilihan (dapil) gemuk seperti di dapil II, dapil 4, dapil 5 dan dapil 6, DPD II Partai Golkar Bandarlampung menargetkan meraih dua kursi. Begitu juga untuk di dapil lainnya," ujarnya.

Terkait menyambut kedatangan Presiden RI, Joko Widodo pada 24 November 2018, Yuhadi menegaskan, pihaknya meminta kepada semua pengurus partai untuk membranding kendaraan pribadinya.

"Mobil pribadi pengurus di branding warna kuning dan ada foto Presiden Joko Widodo bersama Ketua DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto dan Ketua DPD I Partai Golkar Lampung, Arinal Djunaidi," ungkapnya. (*)
Share:

Kapuspen Kemendagri, Bahtiar prihatin, kepala daerah terkena OTT KPK

Kapuspen Kemendagri, Bahtiar.

Jakarta - Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando, ditangkap pada Minggu dini hari di Pakpak Bharat, Sumatera Utara. Selain Remigo, petugas KPK juga menangkap kepala dinas, pegawai negeri sipil dan pihak swasta. Sebanyak 2 orang ditangkap di Jakarta dan 4 orang di Medan.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Pusat Penerangan ( Kapuspen) Kemendagri Bahtiar sangat prihatin dengan terulangnya kembali deretan kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

"Kita tentu sangat prihatin dengan terulang lagi terjeratnya kasus korupsi yang menimpa kepala daerah, dalam hal ini terkenanya OTT Bupati Pakpak Bharat. Padahal Mendagri tak bosan - bosannya selalu ingatkan hampir setiap pertemuan apapun tentang area rawan korupsi," ujar Bahtiar.

Lebih lanjut, ia mendukung penuh langkah yang dilakukan jajaran KPK dilakukannya pembersihan setiap praktik korupsi yang melibatkan penyelenggara pemerintahan.

"Kita setuju KPK melakukan  penegakan hukum pejabat negara dipusat dan daerah yang melakukan tindak pidana korupsi. Indonesia dengan penduduk sekitar 263 juta, kita yakini masih banyak warga negara siap jadi kepala daerah/wakil kepala daerah dan pegawai negara yang baik dan berintegritas," paparnya.

Mekanisme pengisian jabatan bupati, Bahtiar mengungkapkan, dalam hal pengisian jabatan Bupati Pakpak Bharat, sesuai Pasal 65 ayat 3 dan ayat 4 serta Pasal 66 ayat 1 huruf c.  Maka otomatis wakil bupati yang menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas bupati sampai inkrach putusan pengadilan.

"Kita hormati proses hukum yang berjalan," ujarya.

Lebih lanjut Bahtiar menjelaskan, sehubungan jabatan wakil bupati Pakpak Bharat kosong juga karena yang bersangkutan meninggal dunia pada 20 Pebruari 2018 yang lalu, maka langsung ditunjuk Plh. Hari ini juga Sekda jadi  pelaksana harian. Plh diangkat sampai ada penjabat bupati. Penjabat bupati perlu diangkat karena Plh tidak bisa menandatangani APBD dan kebijakan strategis lainnya, maka langkah berikutnya segera gubernur Sumatera Utara mengajukan kepada Mendagri, Penjabat Bupati Pakpak Bharat, sesuai Pasal 201 ayat 11 UU 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan
Permendagri Nomor 1 Tahun 2018.

Terhadap kekosongan wakil bupati Pakpak Barat, dihimbau parpol pengusung bersepakat mengusulkan 2 nama untuk selanjutnya dipilih 1(satu) orang dalam rapat paripurna DPRD sesuai pasal  174 UU Nomor 10 thn 2016 tentang pemihan gubernur, bupati dan walikota.

"Kita menyayangkan hal ini terus terjadi. Padahal bapak mendagri setiap waktu dan setiap forum selalu ingatkan area rawan korupsi. Dipastikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara tetap berjalan normal seebagaimana adanya," pungkasnya. (*)
Share:

Terkait PLTA Way Semangka, Dubes Korea Apresiasi Gubernur Ridho

Foto-foto: istimewa.

JAKARTA - Duta Besar (Dubes) Republik Korea, Kim Chang Beom, memberikan apresiasi kepada Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo dan CEO Korea Midland Power (Komipo), Park Hyung-koo, atas selesainya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Way Semangka, Tanggamus. PLTA Way Semangka menjadi pemasok listrik ke sistem Sumatera.


"Saya bangga terhadap gubernur Lampung dan CEO Komipo yang mengembangkan industri tenaga listrik di Indonesia dan memimpin kerja sama tenaga kerja yang sangat baik antara Indonesia dan Republik Korea," kata Kim Chang Beom, pada resepsi peresmian PLTA Way Semangka, Tanggamus, Lampung, di Ballroom Shangri-La Hotel Jakarta, jumat (16/11/2018).

PLTA Way Semangka memiliki daya 2 x 28 megawatt di kawasan hutan lindung register 39 Kota Agung. Tepatnya di utara blok 10 Dusun Kali Kumbang, Pekon Sidomulyo, Kecamatan Semangka, Tanggamus.

Proyek ini dibangun dan dikembangkan sejak 2011 oleh PT Tanggamus Electric Power (TEP), perusahaan yang dibentuk bersama oleh Midland Power Co Ltd (Komipo), Posco E & C Co Ltd, Kexim investment, PT BS Energi, dan PT Nusantara Hydro Alam. Proyek tersebut memiliki masa kompensasi sekitar 30 tahun dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan listrik Sumatera.

Listrik disalurkan ke sistem Sumatera melalui jaringan transmisi 150 kilo volt (kV) sepanjang 33,4 kilometer dari pembangkit ke Gardu Induk (GI) 150 kV Kota Agung yang akan dibangun PLN. Selain dari ekuitas PT TEP, pendanaan melalui pinjaman dari institusi keuangan yaitu Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) dan Korea Eximbank.

Secara keekonomian, PLTA Semangka layak dibangun. Jika dibandingkan dengan biaya sewa PLTD, proyek ini menghemat subsidi Rp186 miliar per tahun atau Rp5,6 triliun selama 30 tahun.

Menurut Kim Chang Beom, PLTA tersebut merupakan satu-satunya proyek yang direalisasikan menjadi bisnis sebenarnya. PLTA itu merupakan satu dari 16 Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani pemerintah Republik Korea dan Indonesia pada 2011 di Bali.

Pada acara resepsi tersebut, Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo berharap dengan pembangunan PLTA tersebut dapat memberikan tambahan pasokan daya listrik yang cukup.

"Saya berharap dengan selesainya konstruksi pembangunan dan dimulainya pengoperasian PLTA tersebut, dapat menambah pasokan daya yang dibutuhkan, baik untuk rumah tangga, komersial, maupun kegiatan industri. Hal ini dapat mendukung rencana Lampung untuk pengembangan kawasan industri maritim di Lampung," ujar Ridho.

Gubernur Ridho juga berharap agar PLTA Way Semangka dapat dikembangkan lagi. Sehingga dapat memberikan pasokan daya listrik yang lebih.

"Kalau PLTA ini tidak dikembangkan, jangankan pasokan daya listrik untuk Sumatera, untuk Kabupaten Tanggamus pun tidak akan cukup," ujar Ridho. (*)
Share:

Laporan pidana atas karya jurnalistik, melawan semangat kebebasan pers

Lampung -  Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung bekerja sama dengan magister ilmu komunikasi FISIP Universitas Lampung (Unila) akan menggelar nonton bareng (nobar) dan diskusi seputar jurnalisme. Kegiatan bertajuk “Refleksi Kontrol Sosial Media” itu dihelat di pascasarjana FISIP gedung F lantai 4, Unila, sabtu, (17/11/2018), pukul 13.30 WIB.

Adapun film yang akan ditonton bersama yaitu berjudul “The Thin Blue Lie”. Film besutan sutradara Errol Morris tersebut mengisahkan jurnalis _Philadelphia Inquirer_ Jonathan Neumann (diperankan Rob Morrow) yang membongkar praktik penyalahgunaan kekuasaan walikota. Usai nobar, kegiatan dilanjutkan diskusi yang menghadirkan narasumber yakni pengajar ilmu komunikasi Unila, Andy Corry dan Wakil Korwil Sumatera, AJI Indonesia, Yoso Muliawan.

Ketua AJI Bandarlampung, Padli Ramdan mengatakan, kegiatan nobar dan diskusi itu merespons ancaman terhadap kebebasan pers dan kriminalisasi jurnalis terkait IndonesiaLeaks. Sejumlah media yang tergabung dalam IndonesiaLeaks menerbitkan laporan investigasi tentang “Skandal Buku Merah”. Liputan ini memantik respons dan reaksi yang beragam.

Dalam perkembangannya, karya jurnalistik tersebut berujung adanya indikasi kriminalisasi. Ketua AJI Indonesia, Abdul Manan dkk dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh advokat Elvan Gomez. Beberapa jurnalis dituduh melanggar pasal 317 KUHP tentang pengaduan palsu kepada penguasa. AJI adalah salah satu inisiator IndonesiaLeaks, platform mandiri bagi informan publik untuk menghadirkan pemberitaan yang berkualitas dan menyuarakan kepentingan publik.

“Laporan pidana atas karya jurnalistik melawan semangat kebebasan pers. Di negara demokrasi, seharusnya pers dibebaskan secara independen untuk mengontrol kekuasaan. Tanpa adanya kebebasan pers, maka media tidak akan mampu menjalankan fungsi utamanya sebagai kontrol sosial,” kata Padli melalui keterangan tertulisnya, yang diterima, jumat, (16/11/2018).

Menurut Redaktur Lampung Post ini, kebebasan pers sejatinya bukan milik wartawan semata. Perlu dukungan publik yang luas agar media bisa bekerja secara maksimal untuk menjadi pilar keempat demokrasi. Sehingga dapat menjadi _watch dog_ (anjing penjaga) atas semua penyalahgunaan kekuasaan. Warga perlu diedukasi terkait bagaimana seharusnya jurnalis dan media bekerja untuk kepentingan publik.

Kemampuan dalam mengawasi kekuasaan dan memastikan tidak adanya penyimpangan perlu ditunjang keterlibatan publik agar bersedia menjadi para peniup peluit, atau wishtle blower. Mereka inilah yang berani menyampaikan informasi dan membuka data agar semua hal yang selama ini dirahasiakan dari publik bisa dipublikasikan secara transparan.

“Lewat film “The Thin Blue Lie”, AJI Bandarlampung mengajak berbagai pihak untuk merefleksikan bagaimana pers melakukan kontrol sosial. Hanya dengan sikap kritis dan liputan yang mendalam, media mampu berperan dalam mendorong perubahan sosial di masyarakat,” ujarnya. (rls)
Share:

Layanan e-samsat terintegrasi dengan samsat di seluruh Indonesia


setialampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) layanan samsat online nasional, di Denpasar, Bali, kamis (15/11/18). Penandatanganan disaksikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, bersama 24 gubernur dan diretur utama bank pembangunan daerah se-Indonesia.

Langkah tersebut merupakan terobosan dalam mengoptimalkan peningkatan pendapatan sektor pajak. Dokumen itu menjadi kesepakatan sinergitas antara 24 pemerintah provinsi dan pembina samsat nasional yakni Kakorlantas Polri, Irjen Refdy Andry, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin, dan Dirut Jasa Raharja, Budi Rahardjo Slamet.

Kesepatakan ini untuk pemberlakuan layanan e-samsat di tiap provinsi. Lampung masuk tahap kedua pemberlakukan layanan berbasis IT. Sehingga, wajib pajak dapat membayar pajak menggunakan layanan samsat online nasional (e-samsat) yang sebelumnya manual dan berpotensi praktek percaloan dan pungli.

"Terobosan ini diharapkan dapat mengurangi dan menghidari kebocoran, sekaligus mempermudah wajib pajak memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Langkah ini juga untuk mengoptimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah melalui pajak kendaraan bermotor," kata Gubernur Ridho, usai penandatanganan MoU.

Kapolri, Jenderal Tito Karnavian mengatakan, ini merupakan tahap kedua dalam pemberlakuan e-samsat yang dilaksanakan di 24 provinsi.

"Tahap pertama dilaksanakan di tujuh provinsi. Kali ini kami laksanakan tahap kedua di 24 lrovinsi dan tahap ketiga dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia," ujar kapolri.

Menurut Tito, bila layanan e-samsat berjalan baik, diharapkan semua pembayaran pajak kendaraan bermotor berjalan optimal.

"Tentunya kita harapkan e-samsat ini segera dilaksanakan dalam rangka untuk kepentingan pusat, daerah, dan swasta dalam hal pembiayaan pembangunan," harapnya.

Menteri Keuangan melalui Dirjen Bea dan Cukai, Heru Pambudi, mengapresiasi Polri dan seluruh gubernur yang menyukseskan layanan e-samsat di tiap provinsi.

"Kami sangat mengapresiasi terlaksananya acara besar dan nasional. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Polri dan gubernur yang terlibat MoU ini," ujar Heru.

Kakorlantas Irjen, Refdy Andry menuturkn, e-samsat merupakan salah satu upaya Polri untuk mempermudah layanan  pembayaran pajak kendaraan bermotor.

"Saat ini layanan e-samsat terintegrasi dengan seluruh samsat di seluruh Indonesia yang berpusat di Mabes Polri. Kesepakatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor," katanya. (*)
Share:

Tiga anggota Polri ini terima penghargaan dari kapolda

Kapolda Lampung Irjen Pol Purwadi Arianto, saat menyerahkan penghargaan di Mapolda Lampung, kamis (15/11/2018).

setialampung - Kapolda Lampung Irjen Pol, Purwadi Arianto memberikan penghargaan kepada anggota Polri yang berprestasi, di halaman apel Polda Lampung. kamis (15/11/2018).

Anggota Polri yang menerima penghargaan yaitu, Iptu Irfansah Panjaitan, kasat binmas Polres Tanggamus, yang menerima penghargaan kapolda Lampung karena prestasinya sebagai polisi teladan role model pada Polri sebagai penggerak revolusi mental.

Kemudian, Bripka Edi Purwanto, Bhabinkmtibmas Ds. Mekar Jaya dan Ds. Mekar Sari, Polsek Tanjung Raya, Polres Mesuji, yang menerima penghargaan kapolda Lampung karena prestasinya selalu menunjukkan bakti kepada orangtua serta memiliki jiwa sosial yang tinggi dengan cara selalu menyisihkan sebagian penghasilannya untuk memberikan bantuan kepada warga di desa binaannya sejak 9 Agustus 2015 hingga sekarang.

Selanjutnya, Bharatu Alvi Agus Salim, tamtama unit subden bantis den gegana satbrimob Polda Lampung, yang menerima penghargaan kapolda Lampung karena prestasinya juara 3 (tiga) pada event international lomba lari Trail Bromo Tengger Semeru Ultra 100 km yang diikuti 5 (lima) negara pada 2 - 4 November 2018 di Purbolinggo, Jawa Timur.

“Personel yang mendapat penghargaan merupakan suatu kebanggaan bagi personel tersebut dan kita semua. Mari kita pacu hal-hal yang positif untuk meraih prestasi dan jadikan moment pagi ini sebagai penyemangat untuk melaksanakan tugas dan motivasi untuk meraih prestasi-prestasi lainnya,” ujar kapolda Lampung dalam sambutannya.

Selanjutnya, lakukan deteksi dini tentang situasi terkini, antisipasi gangguan kamtibmas untuk tetap kondusif dalam menghadapi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019," sambung Irjen Pol Purwadi Arianto. (*)
Share:

Film Keira yang memiliki tujuh kepribadian berbeda, tayang perdana


setialampung - Tayang perdana, kamis (15/11/2018) di seluruh bioskop tanah air, film "Keira" tampilkan pesona alam pariwisata di Lampung.

Tidak hanya pariwisata, film tersebut juga menampilkan Jalan Tol Trans Sumatera Lampung dan juga pengambilan lokasi syuting di Rumah Sakit Bandar Negara Husada.


Pada penayangan di Lampung sendiri, terlihat antusias masyarakat yang ingin menyaksikan. Seperti pada penayangan perdana di Mal Boemi Kedaton, kamis (15/11/2018), turut hadir Ibunda Gubernur Lampung, Agustina Fauzi Toha.

Lalu, pada penayangan di jam selanjutnya, hadir Kepala Dinas Kominfo Lampung, A Chrisna Putra.

Film besutan sutradara, Harry Dagoe Suharyadi tersebut mengisahkan gadis Lampung bernama Keira memiliki tujuh kepribadian berbeda.

Dengan bergenre thriller, film karya Tu7uh Rumah Produksi itu berlokasi dan berlatarkan objek pariwisata yang ada di Lampung, yakni Pulau Mahitam, di Padang Cermin, Pesawaran Lampung.

Sosok Keira diperankan artis cantik, Angelica Simperler itu memiliki penyakit atas trauma masa kecil yang dialaminya.

Semasa kecil, Keira sering melihat sang ayah melakukan kekerasan kepada ibu dan juga dirinya. Bahkan sang ibu dijadikan sebagai tumbal untuk memperoleh kekayaan.

Setiap Keira mendengar suara kapal, air terjun, air mendidih, dan suara radio mengubah dirinya menjadi sosok yang berbeda dan mengingatkan akan masa lalunya yang kelam. Lalu, setiap kejadian yang ia lakukan sekarang, baginya merupakan sebuah mimpi.

Suatu ketika, Keira tidak sengaja bertemu teman semasa kecilnya bernama Gunawan yang diperankan oleh Ferly Putra disebuah lokasi syuting. Gunawan melakukan komunikasi dengan Keira untuk menanyakan dimana spot lokasi syuting yang kira-kira bagus untuk dilakukan, maka terpilihlah Pulau Mahitam.

Dalam film itu, diceritakan beberapa kru dilokasi syuting mencoba melakukan perbuatan tidak terpuji kepada dirinya, hingga akhirnya muncul didalam pikirannya sebagai tujuh kepribadian yang berbeda untuk melakukan pembunuhan dan terjadilah.

Hingga pada akhirnya, sosok Gunawan lah yang mampu menemani dan menenangkan Keira hingga akhirnya sembuh.

Film "Keira" juga diperankan Ray Sahetapy, Rocky Jeff, Erlandho Saputra, Gabriella Cecilia, Tiga Setia Gara, Cinta Ramlan, Djenar Maesa Ayu, dan Hafil Andrio.

Tak ketinggalan, orang nomor satu di Lampung, Gubernur Muhammad Ridho Ficardo tampil dengan berperan sebagai polisi yang menangani kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Keira tesebut. (*)
Share:

Menteri dalam negeri: camat harus dioptimalkan dan diberdayakan


setialampung - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo membuka rapat koordinasi nasional (Rakornas) camat regional III Tahun 2018, di Hotel Sangrila, yang fokus pada tema besar penguatan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan berdasarkan PP no. 17 tahun 2018 tentang kecamatan, kamis (15/11/2018).

Tjahjo dalam sambutannya menyampaikan, kedudukan kecamatan sangat strategis, yaitu sebagai perangkat daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati/walikota untuk melaksanakan urusan otonomi daerah serta melaksanakan tugas atributif sebagai representasi camat dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan kewilayahan.

“Tugas kemendagri melalui ditjen bina administrasi kewilayahan menyiapkan perangkat. Camat harus dioptimalkan dan diberdayakan, jika tidak, lama - lama camat antara ada dan tiada. Padahal camat tugasnya berat mengoordinasikan dan mengoordinir desa dan kelurahan," ujarnya.

Lebih lanjut, Ia menuturkan, tugas camat sebagai bagian dari penyelenggara urusan pemerintahan umum, kegiatan aparatur, upaya penyelenggaraan pemerintahan lainnya tingkat kecamatan, juga mengimplementasikan Perda dan Perkada, membina dan mengawasi pemerintahan desa dan kelurahan.

“Tugas Kemendagri hanya mengingatkan kembali limpahkan sebagian kewenangan kepada camat, kepada publik sesuai karakteristik kecamatan. Juga kelimpahan kewenangan keputusan bupati atau walikota, pedomani dengan baik PP no. 17 tahun 2018 tentang kecamatan lebih detail lagi, jaangan sampai ada camat yang tidak paham peran strategisnya," tegas Tjahjo.

Dalam hal ini, Tjahjo menyerukan asas efisiensi yang menjadi landasan dari setiap tugas yang diemban camat. Beberapa tugas dari camat, yaitu kewenangan yang dapat dilimpahkan oleh bupati dan walikota. Termasuk perizinan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Kewenangan itu berdasarkan efisiensi serta hal - hal lain yang diatur keputusan bupati dan walikota.

“Saya kira ini yang terus dimonitor dikoordinasikan, sehingga tahu progresnya. Ditjen bina administrasi kewilayahan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terus, sehingga PP no. 17 tahun 2018 tentang kecamatan benar – benar implementatif," pungkasnya. (*)
Share:

Berita Foto: Polda Lampung gelar kopi darat netizen Lampung


setialampung - Polda Lampung menggelar acara kopi darat netizen Lampung di Hotel Sheraton, Bandarlampung, kamis (15/11/2018). Kopi darat ini diikuti puluhan netizen Lampung dengan narasumber, ahli sosiolog dan antropologi, Bartoven Vivit Nurdin, pakar teknologi dan informatika, Tristianta dan Kabid TI Polda Lampung, Kombes Trisna Adhiarsa Saputra.
Share:

Gubernur Ridho apresiasi Korps Brimob Polda Lampung jaga stabilitas keamanan

Istimewa.

setialampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo hadiri upacara hari ulang tahun (HUT) Korps Brimob ke-73 di lapangan markas komando Brimob Polda Lampung, Bandarlampung, Rabu (14/11/2018). Gubernur Ridho hadiri HUT Brimob dengan mengenakan seragam Brimob warna hitam didampingi Kapolda Lampung, Brigjen (Pol) Purwadi Arianto dan Kasat Brimob Polda Lampung, Kombes Donyar Kusumadji.

"Saya mengapresiasi Korps Brimob Polda Lampung yang selama ini selalu mendukung penjagaan stabilitas keamanan dan menurunkan angka kejahatan di Lampung. Mudah-mudahan dapat ditingkatkan terus prestasinya. Apalagi karya baktinya bukan hanya di Lampung, tetapi operasi di luar Lampung,” kata Ridho usai menghadiri upacara.

Gubernur Ridho juga mengapresiasi dukungan Korps Brimob Polda Lampung yang ikut menciptakan stabilitas keamanan sehingga Lampung meraih penghargaan peringkat pertama nasional dalam penyelesaian konflik sosial tiga kali berturut-turut.

Kapolda Lampung, Brigjen (Pol) Purwadi Arianto yang bertindak sebagai inspektur upacara saat membacakan amanat Kapolri mengatakan, Brimob beberapa waktu lalu berhasil mengamankan Pilkada serentak di 171 wilayah di Indonesia, pengamanan Asian Games 2018, dan melakukan evakuasi bencana di Lombok dan Palu. Serta beberapa prestasi lainnya dalam menjaga keamanan baik di Indonesia maupun dalam penugasan luar.

Kapolri juga berpesan agar Brimob selalu siap dalam melakukan pengamanan beberapa agenda kedepan, yakni Operasi Lilin 2018 dan pengamanan Pileg dan Pilpres 2019. Sesuai dengan tema peringatan HUT Brimob ke-73 yaitu Korps Brimob Polri yang Promoter (Profesional, Modern, Terpercaya) siap mengamankan agenda kamtibmas tahun 2018 dan 2019.

Usai upacara, kegiatan diisi dengan atraksi Korps Brimob Polda Lampung dan pemotongan tumpeng. Hadir juga dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri, Walikota Bandarlampung Herman H.N. dan Komandan Lanal Lampung, Kolonel Laut A. Agung Priyo S. (*)
Share:

Menteri dalam negeri, kepala daerah dan jajarannya fokus pada perbaikan tata kelola pemerintahan

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Foto: Puspen Kemendagri.

setialampung – Menteri dalam negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo membuka sekaligus memberikan arahan kepada peserta pendidikan dan pelatihan yang dihadiri kepala daerah, wakil kepala daerah, dan DPRD di kantor Badan Pendidikan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Kemendagri Jl. Kalibata Jakarta Selatan, senin (12/10/2018).

Mendagri Tjahjo mengawali arahannya dengan menyampaikan capaian dari proses demokrasi yang baru saja dilalui melalui pelaksanaan pilkada serentak yang dibagi dalam 3 gelombang pelaksanaan.

“Pilkada serentak 3 gelombang di 2015 yang diikuti 269 daerah, di 2017 diikuti 101 daerah, dan di 2018 diikuti 171 daerah. Secara prinsip berjalan lancar dan baik. Mulai dari NPHD, stabilitas keamanan baik, koordinasi, tingkat partisipasi secara prinsip tidak mengganggu stabilitas politik nasional dan daerah,” ujarnya.

Menyambung hal tersebut, Tjahjo menyatakan, konsolidasi demokrasi khusus pilkada serentak berjalan dengan baik. Ada beberapa perbaikan ke depannya yang perlu revisi sedikit dan menjadi bahan evaluasi, seperti fenomena calon tungal dan calon tunggal yang kalah oleh kotak kosong di Makassar, Pilkadanya serentak tetapi UU tidak diubah tentang masa jabatan.

“Prinsip jabatan kepala daerah utuh 5 tahun tidak boleh ditambah 1 hari maupun berkurang 1 hari. Jadi tidak dapat dilakukan keserentakan pelantikan” tutur Tjahjo.

Tjahjo memberikan penekanan khusus masalah tata kelola pemerintahan yang sangat dinamis bahkan banyak sekali memunculkan persoalan yang berpotensi menghambat jalannya pemerintahan yang efektif dan efisien.

“Secara prinsip, tata kelola pemerintahan dinamis. Karena dinamis tapi jangan sampai proses yang dinamis ada tekanan kepada kepala daerah, jangan sampai ada sekretaris daerah dan jajaran di bawahnya yang menekan kepala daerah, itu prinsip,” tegasnya.

Kepala daerah adalah pejabat politik dipilih oleh rakyat mengemban amanah masyarakat di daerah, mengemban tanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat di daerah. Tugas sekretaris daerah dan perangkatnya menjabarkan visi dan misi program kampanye kepala daerah. Perencanaan program harus selalu dikoordinasikan dengan DPRD.

Tjahjo juga menyarankan kepada jajaran kepala daerah untuk rutin setiap 3 bulan sekali rapat dengan para SKPD.

"Programnya apa, kendalanya apa, cocok tidak dengan janji kampanye para kepala derah agar penyelenggaran pemerintahan daerah lebih efektif, efisien fokus pada program strategis daerah," pungkasnya. (*)
Share:

DPRD Bandarlampung sahkan APBD 2019


setialampung - DPRD Bandarlampung, senin (12/11/2018) menggelar rapat paripurna pengesahan APBD tahun anggaran 2019.

Paripurna dipimpin Ketua DPRD Bandarlampung, Wiyadi yang didampingi Wakil Ketua DPRD Bandarlampung, Hamrin Sugandi dan Nandang Hendrawan.

Juru bicara Badan Anggaran  DPRD Bandarlampung, Agusman Arief mengutarakan, sebelumnya APBD telah dibahas bersama dengan badan anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah

"APBD Kota Bandarlampung ini sebelumnya telah dibahas bersama antara badan anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kota Bandarlampung bersama organisasi perangkat daerah (OPD)," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Walikota Bandarlampung, Herman HN mengucapakan terima kasih kepada DPRD Bandarlampung yang telah menyetujui APBD tahun angaran 2019, sehingga awal tahun 2019 APBD sudah dapat dipergunakan. (adv)
Share:

Tony Eka Candra: Keluarga besar FKPPI wajib gelorakan semangat kepahlawanan

Tony Eka Candra

setialampung - Pengurus daerah VIII keluarga besar FKPPI Lampung beserta jajaran, melaksanakan silaturahmi dalam rangka memperingati hari pahlawan 10 November 2018 yang digelar di kantornya, sabtu (10/11/18).

Dalam pengarahannya, Ketua PD VIII KB FKPPI Lampung, Tony Eka Candra berpesan kepada segenap jajaran keluarga besar FKPPI Lampung, wajib melestarikan dan menggelorakan semangat kepahlawanan kepada generasi penerus bangsa, khususnya generasi penerus keluarga besar FKPPI.

“Semangat kepahlawanan harus terus digelorakan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara oleh setiap keluarga besar FKPPI dimanapun kalian berada. Apapun latar belakang dan asal usulmu, profesimu, dan latar belakang politikmu. Ketauladanan para pahlawan bangsa harus menjadi inspirasi dan motivasi bagi segenap jajaran keluarga besar FKPPI dalam setiap pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa dan negara. Para pahlawan bangsa telah mewariskan kemerdekan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada kita generasi penerus, yang diperjuangkan dengan keringat, darah dan air mata dan diperjuangkan dengan semangat juang yang tinggi tanpa pamrih. Kemerdekaan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib kita jaga dan pertahankan. Isi Kemerdekaan itu dengan pembangunan disegala bidang kehidupan sesuai dengan profesi dan kemampuan terbaik yang dimiliki segenap KB FKPPI," ujar Tony.

Tidak hanya itu, Tony juga menyampaikan semangat kepahlawanan setidaknya tertuang dalam 5 nilai juang 1945 yang harus terus diwariskan, dilestarikan dan digelorakan kepada setiap generasi anak bangsa. 5 nilai juang 1945 tersebut yakni, jiwa juang ‘45, jiwa yang ingin bebas dari belenggu penjajahan, belenggu ketertindasan, belenggu kemiskinan, belenggu kebodohan dan keterbelakangan.

“Semangat juang ‘45, semangat yang menyala - nyala berjuang tanpa pamrih, dengan didasari semangat gotong royong, solidaritas, kebersamaan, persaudaraan, saling tolong menolong, saling menghormati, saling menghargai, tepo seliro, saling mengayomi, saling asah, asih dan asuh, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, untuk mencapai tujuan bersama Bangsa Indonesia," ungkapnya.

Kemudian cita cita juang ‘45 adalah, cita cita bangsa Indonesia untuk sejajar dengan bangsa lain di dunia. Menjadi bangsa yang berdaulat, maju, sejahtera, adil makmur, mandiri dan bermartabat.

“Nilai juang ‘45 adalah nilai nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD 1945, yang wajib menjadi pedoman dalam setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai terwujudnya cita cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945," katanya.

Lalu, pusaka juang ‘45 adalah, pusaka juang yang telah diwariskan para pahlawan bangsa yaitu, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan berdaulat berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

“Sebagai pewaris dan penerus patriot bangsa dan sebagai putra putri dari pejuang sapta marga dan tribrata, keluarga besar FKPPI dimanapun berada wajib menjadi garda terdepan dalam menghadapi setiap ancaman yang akan membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan menjadi stabilisator, dinamisator, menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa didalam kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, serta menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan berdaulat berlandaskan Pancasila dan UUD 1945," ungkapnya. (*)
Share:

100 kader bela negara FKPPI Lampung siap ikuti jambore kebangsaan bela negara


setialampung - Pengurus daerah VIII  (PD VIII) keluarga besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-POLRI (FKPPI) Lampung, siap memberangkatkan sekitar 100 kader bela negara PD VIII KB FKPPI Lampung untuk mengikuti "Jambore Kebangsaan Bela Negara Keluarga Besar FKPPI 2018," di Bumi Perkemahan Ragunan, Jakarta.

Ketua PD VIII KB FKPPI Lampung, Tony Eka Candra menjelaskan, kegiatan yang akan dilaksanakan pada 7 - 9 Desember 2018 ini, merupakan agenda nasional yang dilaksanakan Badan Bela Negara Pengurus Pusat KB FKPPI. Ini merupakan kegiatan rutin pendidikan dan latihan (Diklat) kader bela negara KB FKPPI yang disesuaikan dengan tujuan dan modul penyelenggaraan kegiatan bela negara pemerintah RI.

Penyandang sabuk hitam DAN VI karateka ini menuturkan, jambore yang akan diisi berbagai kegiatan ini diantaranya bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang lembinaan kesadaran bela negara (PKBN), memberikan wawasan pengetahuan, pendidikan dan keterampilan kader bela negara (KBN) sesuai ketentuan kementerian pertahanan RI.

Kegiatan ini juga dalam rangka membangkitkan semangat juang, motivasi juang dan daya juang segenap KB FKPPI dalam mengabdi dan mempertahankan keutuhan masyarakat, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, dari berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam negeri, maupun dari luar negeri.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Lampung ini juga menambahkan, jambore nasional kebangsaan bela negara KB FKPPI akan dibuka Ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat KB FKPPI, Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, dan akan ditutup Presiden RI, Joko Widodo, sekaligus memberikan pembekalan dan materi penugasan kepada kader bela negara KB FKPPI dan pelepasan tugas kader bela negara KB FKPPI di masyarakat, dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Jambore ini akan diikuti peserta dari 34 provinsi pengurus daerah KB FKPPI seluruh Indonesia, dan untuk Provinsi Lampung. Kami mendapatkan kuota sebanyak 100 orang, terdiri dari 80 orang peserta dan 20 orang peninjau/pendamping.
Dalam rapat tadi disepakati masing-masing pengurus cabang KB FKPPI kabupaten/kota mengirimkan 4 orang peserta kader bela negara terpilih yang sudah terseleksi, dan pengurus daerah VIII KB FKPPI Lampung beserta badan dan lembaga mengirimkan utusan masing-masing 4 orang Peserta," kata Tony didampingi Sekretaris PD VIII KB FKPPI Lampung, Fauzi Djapri, Ketua PD VIII Wanita FKPPI Lampung, Erly Yang Cik beserta jajaran pengurus PD VIII KB FKPPI Lampung usai rapat persiapan di kantornya, kamis (8/11/2018).

Menurut rencana, peserta jambore kebangsaan bela negara KB FKPPI Lampung akan dilepas Ketua Dewan Pembina PD VIII KB FKPPI Lampung, Komandan Korem 043 /Garuda Hitam, Kolonel Kav. Erwin Djatniko.

Tony menjelaskan, di Lampung ada 16 batalion resimen bela negara KB FKPPI, 1 batalion berada di masing-masing kabupaten dan kota se-Lampung dengan total 15 batalion, dan 1 batalion di tingkat provinsi.

Tony yang juga ketua DPD GRANAT Lampung ini menjelaskan, kader bela negara KB FKPPI adalah anggota FKPPI terpilih yang sudah melalui proses seleksi, dan diutamakan yang sudah mengikuti diklat kader bela negara di tingkat provinsi.

“Sebenarnya kami akan mengirimkan peserta lebih dari itu, tetapi kuota untuk Lampung sudah ditetapkan 100 personil, yang jelas PD VIII KB FKPPI Lampung siap mensukseskan jambore nasional kebangsaan bela negara KB FKPPI di Jakarta," tegas Tony. (rls)
Share:

Ridho promosikan pariwisata Lampung di London

Foto - foto: ist.

setialampung - Pameran akbar bidang pariwisata, World Travel Market (WTM) London 2018 kembali digelar untuk yang ke-39 kalinya. Ajang pameran internasional dan bergengsi yang berlangsung pada 5 - 7 November 2018 ini juga diikuti pemerintah provinsi Lampung sebagai upaya membuka peluang promosi pariwisata.


Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo yang hadir langsung di acara itu mengatakan, ajang tersebut dapat menjadi kesempatan emas bagi Lampung untuk menarik wisatawan mancanegara terutama dari Eropa. Seperti Inggris, Perancis, Belanda, Jerman, dan Rusia.

Langkah gubernur hadir di acara ini merupakan upaya memajukan pariwisata Lampung. Sebelumnya, Gubernur juga melakukan promosi ke negara Timur Tengah dan Dubai.

Untuk acara WTM 2018, Gubernur hadir bersama istri (Aprilani Yustin).

"Pameran akbar World Travel Market (WTM) London 2018 ini digelar untuk yang ke-39 kalinya. Kita ikut menghadiri acara pariwisata terbesar kedua di dunia ini," kata Gubernur Ridho, di sela sela acara.

Untuk tahun ini, paviliun Indonesia terletak di Hall AS 1100 dan akan menempati lahan seluas 396 m2 dengan double decker 50 m2.

Tema yang diangkat adalah kekayaan bahari Indonesia dengan keragaman budayanya. Desain kapal finisi masih diangkat sebagai focal point Paviliun Indonesia yang ditambah dengan sentuhan arsitektur tradisional Bali. Sejumlah 53 industri pariwisata yang terdiri dari hotel, tour operator, travel agent, dan DMC ikut meramaikan paviliun Indonesia.

Mereka berasal dari 7 (tujuh) provinsi di Indonesia yaitu DKI Jakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Selain itu, pemerintah daerah juga hadir, yaitu dari provinsi Lampung, Bali, DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, dan Sumatera Utara turut hadir mengisi Paviliun Indonesia.

Meningkatnya jumlah Pemda yang berpartisipasi pada acara WTM London 2018 tersebut menunjukkan meningkatnya kesadaran Pemda di Indonesia untuk mempromosikan potensi pariwisata yang ada di daerahnya.

Gubernur Ridho berharap dengan melihat langsung WTM, Lampung bisa terus tampil di ajang internasional dan meningkatkan kunjungan wisatawan serta investasi.

"Sejauh ini, untuk level nasional, Inggris masih menduduki peringkat pertama dalam hal jumlah kunjungan wisman asal Eropa. Diikuti Perancis, Belanda, Jerman, dan Rusia. Kita berharap dengan tampilnya Lampung, wisatawan Eropa akan bertambah masuk ke Lampung," harap gubernur.

Dari tahun ke tahun, lanjut gubernur, jumlah kunjungan wisman Inggris terus menunjukkan tren yang positif.

Seperti diberitakan Indonesiatravel.com tahun 2016, sejumlah 328.882 wisman asal Inggris berkunjung ke Indonesia dan meningkat menjadi 361.197 pada 2017.

Untuk 2018, ditargetkan sejumlah 390.000 wisman Inggris akan berkunjung ke Indonesia. Untuk mencapai target tersebut, kementerian pariwisata melalui asdep pemasaran IIP pariwisata Regional IV (Eropa) bekerjasama dengan kedutaan besar Indonesia di London dan VITO Inggris, memutuskan untuk kembali berpartisipasi pada acara WTM London 2018.

Meskipun wisman Inggris cenderung lebih menyukai aktivitas pada wisata budaya, namun keindahan alam Indonesia terutama Bali masih menjadi favorit mereka. Acara WTM London 2018 diharapkan mampu menjadi lahan investasi bagi para seller, yang tentunya akan memberikan keuntungan berupa pemasukan devisa dari sektor pariwisata bagi negara Indonesia. (rls)
Share:

Amankan tujuh peti, satu peti berisi 100 kilogram ganja asal Aceh

Peti kayu berisi 700 kilogram ganja yang diamankan di Direktorat Narkoba Polda Lampung.

setialampung - Direktorat narkoba Polda Lampung amankan 700 kilogram ganja asal Aceh yang dikemas dalam tujuh peti kayu.

"Satu peti isinya 100 paket ganja. Satu paket ganja beratnya 1 kilogram. Semua ada 700 kilogram ganja. Tiga peti diamankan di Bandarlampung, sedangkan empat peti lainnya diamankan di wilayah Natar," kata Direktur Direktorat Narkoba Lampung, Kombes Shobarmen, selasa (6/11/2018).


Shobarmen menjelaskan, tujuh peti berisi ganja tersebut dibawa menggunakan jalur ekspedisi.

"Ganja ini dibawa menggunakan ekspedisi dari Aceh, Medan terus ke Lampung (Bandarlampung). Apakah ganja ini akan dikirim ke luar Lampung atau nggak, masih dalam penyelidikan. Ada beberapa saksi yang sudah kami periksa. Mudah - mudahan dalam waktu dekat sudah bisa diketahui pemilik ganja tersebut," ujarnya. (*)
Share:

Pertama kalinya, kemendagri dapat penghargaan sebagai kementerian menuju informatif tahun 2018

Foto: ist.

setialampung - Kementerian dalam negeri (Kemendagri) menerima penghargaan dalam kategori badan publik kementerian kualifikasi menuju informatif dari komisi informasi (KI) pusat. Penghargaan yang diserahkan ketua KI pusat, Gede Narayana kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahyo Kumolo ini, disaksikan langsung Wakil Presiden RI, M. Jusuf Kalla, di Istana Wakil Presiden, Jalan Kebon Sirih  no. 14 Gambir Jakarta pusat, senin (5/11/2018).

Pada kesempatan itu, Tjahjo menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diraih kemendagri ini. Karena baru pertama kalinya diraih sebagai badan publik kementerian dengan kualifikasi menuju informatif dengan nilai antara 80 sampai 89,9.

“Dengan capaian penghargaan yang diraih kemendagri, menunjukan jajaran kemendagri telah berpartisipasi dan berkomitmen terhadap keterbukaan informasi publik. Semoga kedepannya, pelaksanaan keterbukaan informasi pubik menjadi lebih berkualitas," ungkapnya.

Di era keterbukaan informasi, tidak dapat terhindarkan bahwa informasi menjadi energi yang mampu berkontribusi positif dalam mengakselerasi proses pencerdasan bangsa dan menorehkan berbagai perubahan yang tidak terbayangkan sebelumnya.

Ia berharap keterbukaan informasi mewujudkan masyarakat informasi yang maju, cerdas, dan berkepribadian pancasila serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.

Pemberian penghargaan kepada badan publik bagian dari monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yakni untuk mengetahui implementasi undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pada badan publik, sehingga tujuan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sebagai garda terdepan dalam melakukan pelayanan informasi publik yang berkualitas kepada masyarakat terlaksana dengan baik.

Pada tahun 2018 ini, monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik menggunakan metodologi yang berbeda dari tahun sebelumnya, sesuai dengan keputusan ketua komisi informasi pusat nomor 03/KEP/Ketua-KIP/III/2018.

Pada tahun 2018 ini dilakukan monitoring dan evaluasi kepada seluruh badan publik yang berjumlah 460, terhadap kuesioner dengan 2 indikator, yaitu: Pengembangan website yang terkait dengan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi); dan Pengumuman Informasi Publik, sehingga informasi publik dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat.

Penganugerahan keterbukaan informasi publik ini melibatkan pakar dan praktisi Hamdan Zoelva, Siti Zuhro, Fal Harmonis, Bambang Harimurti, Paulus Widiyanto, Desiana Samosir, dan Danardono Sirajudin selaku tim penilai dalam tahapan presentasi badan publik pada monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2018. (*)
Share:

Mendagri raih penghargaan keterbukaan informasi badan publik 2018

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

setialampung - Menteri dalam negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo diagendakan menghadiri dan mendapatkan penghargaan keterbukaan informasi publik 2018 kategori Menuju Informatif yang akan diserahkan Ketua Komisi Informasi (KI) pusat, yang akan dilaksanakan di Istana Wakil Presiden, Jalan Kebon Sirih  No. 14 Gambir Jakarta Pusat, senin (5/11/2018).

Kapuspen Kemendagri, Bahtiar menuturkan, agenda penyerahan penghargaan melalui  penganugerahan keterbukaan informasi badan publik tahun 2018 kategori menuju informasi (36 + 9 partai politik) ketua KI pusat direncanakan akan disaksikan Wakil Presiden RI.

"Direncanakan, untuk penganugerahan keterbukaan informasi badan publik tahun 2018 kategori informatif oleh Wakil Presiden RI didampingi ketua KI pusat," ujarnya.

Pada penganugerahan keterbukaan informasi publik kali ini dilakukan penilaian keterbukaan informasi badan publik berdasarkan kualifikasi sesuai rentangan nilai keterbukaan informasi publiknya. Dimulai dari kualifikasi tertinggi yaitu kelompok pertama badan publik informatif, kedua badan publik menuju informatif, ketiga badan publik cukup informatif, keempat badan publik kurang informatif, dan kelima badan publik tidak informatif.

Untuk kategori badan publik, sama dengan tahun lalu ada tujuh kategori, yaitu Badan Publik Kementerian, Badan Publik Lembaga Non Struktural (LNS), Badan Publik Lembaga Negara Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LNLPNK), Badan Publik Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Badan Publik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Publik Pemerintah Provinsi (Pemprov), dan Badan Publik Partai Politik (Parpol). (*)
Share:

Gantikan Erwansyah, Sukri resmi jadi anggota DPRD Bandarlampung


setialampung - Sukri resmi dilantik menjadi anggota DPRD Bandarlampung menggantikan Erwansyah. Sukri menjadi anggota DPRD Bandarlampung penganti antar waktu (2014 - 2019). Legislator asal Partai Hanura ini dilantik di dalam rapat paripurna yang dilaksanakan pada senin (5/11/2018).

Pelantikan Sukri dipimpin langsung Ketua DPRD Bandarlampung, Wiyadi dan dihadiri juga Walikota Bandarlampung, Herman HN.


Wali Kota Bandarlampung Herman HN pada kesempatan tersebut mengimbau kepada Sukri untuk bekerja secara maksimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

"Kalau ada jabatan di luar anggota DPRD yang bertentangan dengan undang-undang, maka harus dilepas," katanya.

Sukri merupakan legislator keempat yang dilantik dalam pergantian antar waktu selama 2014 - 2019. Sebelumnya Julius Gultom dari PDIP yang dilantik sebagai anggota DPRD Bandarlampung yang menggantikan almarhum M. Pansor, kemudian Jauhari dari Partai Gerindra yang menggantikan posisi Agus Sujatma di DPRD Bandarlampung dan Busyairi dari PPP yang dilantik sebagai anggota DPRD Bandarlampung menggantikan Albet Alam. (adv)
Share:

Pesan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla untuk Muda Praja IPDN Angkatan XXIX

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla. Foto: ist.

setialampung - Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla mengukuhkan 1.994 Muda Praja IPDN Angkatan XXIX tahun 2018 di Lapangan Parade Abdi Praja Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, jumat (2/11/2018).

Pada acara pengukuhan ini, Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla didampingi Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar), KH. UU Rushanul, Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo serta forkopinda Jabar, Plt Rektor IPDN.

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla diawal sambutannya mengucapkan selamat kepada 1.994 Muda Praja IPDN karena mulai saat dikukuhkan telah resmi menjadi Muda Praja IPDN Angkatan XXIX.

“Anak anak sekalian yang hari ini memulai dan telah jadi muda praja dari ipdn ini. Anda merupakan calon - calon yang terbaik berjumlah 1.994 dari 44.000 orang yang mendaftar.  Artinya ada kurang lebih 5 persen yang diterima dan yang hadir pada pengukuhan pagi hari ini," ujarnya.

Ia melanjutkan, sebagai kader - kader pamong praja yang melakukan pendidikan dan pelatihan di kampus IPDN, tentu mempunyai tugas pada kesempatan yang sangat baik. Sebagai calon pamong praja yang akan berhadapan langsung dengan masyarakat yang akan anda pimpin semua, anda saat menjadi pemimpin kelak yang akan mendengar aspirasi masyarakat, apa yang perlu dibangun untuk masyarakat.

Ia mengingatkan, para muda praja IPDN untuk menaati aturan dan instruksi para pengajar dan instruktur yang diharapkan akan menghantarkan para muda praja IPDN menjadi pemimpin pada masa depan. Indonesia sebagai bangsa yang besar tentu membutuhkan banyak pemimpin dari tingkat lurah, camat, bupati, walikota, gubernur, dirjen sampai menteri dan jabatan lainnya tingkat pemerintahan pusat.

“Kita semua mengetahui bahwa karir sebagai pamong praja tentu sebagai karir yang sangat baik dan bemanfaat. Untuk itu harus dilaksanakan pendidikan ini dengan sebaik - baiknya. Dunia sangat berkembang, dibutuhkan perubahan - perubahan setiap saat baik teknologi, keinginan masyarakat, tuntutan masyarakat semua," ungkapnya.

Ia juga menyampaikan tantangan yang dihadapi saat ini berbeda dengan sebelumnya. Pada dasarnya pemerintahan ke depan harus mampu menata dan harus lebih baik dalam menjalankan otonomi daerah. Menjalankan demokrasi yang baik, menjalankan keterbukaan yang baik, menjalankan teknologi yang baik dan semua hal - hal yang dibutuhkan untuk menjawabnya adalah hadirnya pemimpin yang baik bagi masa yang akan datang.

“Menjalankan otonomi dengan jiwa nasionalisme, otonomi daerah dijalankan tapi jiwanya harus tetap NKRI ini. Tanpa jiwa tersebut tentu negara kita akan terpecah belah. Karna tugas anda semua menjalankan persatuan dan menjaga kesatuan bangsa ini. Karena itulah dalam beberapa waktu terakhir telah kita wujudkan bahwa tamatan IPDN ditugaskan bukan di daerah asalnya tapi di daerah yang berbeda agar memiliki pengalaman dan menjiwa bahwa kita mempunyai bangsa yang besar dan mengetahui dinamika masalahnya.

Diakhir sambutannya, Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla memberi wejangan bagi setiap pamong praja untuk selalu menjaga sikap dan perilaku sebagai calon pemimpin masa depan.

“Tentu setelah tamat dari tempat ini, anda sekalian akan menjadi perangkat pemerintah daerah. Bisa jadi lurah, camat, bupati, gubernur, bahkan menteri. Oleh karena itu, karir sebagai pamong praja perlu didorong dengan baik sesuai dengan sikap dan perilakunya. Maka sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat kepada muda praja angkatan XXIX, menjalankan dan pedomani janji yang telah dibacakan bersama - sama serta menjalankan tugas sebagai calon pemimpin dengan baik,” pungkasnya. (*)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed