Langsung ke konten utama

Dampingi Presiden Joko Widodo, Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo : Jalan Tol Ruas Bakauheni - Terbanggi besar sudah 99 %


setialampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo dampingi Presiden RI Joko Widodo meninjau Jalan Tol Trans Sumatera (JTSS) ruas Bakauheni - Terbanggi Besar, jumat (23/11/2018).

Gubernur Ridho yang menjemput Presiden Joko Widodo secara langsung di Bandara Radin Inten II, kemudian mendampingi Presiden meninjau Jalan Tol Trans Sumatera di kilometer 109.

Menurut Gubernur Ridho, Jalan Tol Trans Sumatera untuk ruas Bakauheni - Terbanggi Besar telah sepenuhnya terkoneksi dan tinggal membangun fasilitas pendukung.

"Jalan tol trans sumatera untuk ruas Bakauheni - Terbanggi besar sudah 99%. Sudah semuanya tersambung. Sisanya hanya pembangunan over pass sebagai jembatan penghubung antar kampung, marka jalan, rest area, median jalan dan lampu jalan. Insya Allah desember ini selesai," ungkap Ridho.

Sementara, Presiden Joko Widodo setelah meninjau jalan tol menyatakan, jalan tol trans sumatera Lampung telah dikerjakan dengan kualitas yang baik dan siap meningkatkan mobilitas barang dan jasa antara pusat - pusat pertumbuhan ekonomi dan membangun pusat produksi.

"Jalan tol ini sudah dipersiapkan dengan baik, masih ada sisa lahan jika nanti ke depan kita akan membangun rel kereta api cepat. Harapan saya, dengan selesainya jalan tol juga dapat memicu tumbuhnya kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus. Kalau infrastruktur siap, maka investasi akan banyak masuk," kata Presiden Joko Widodo.

Setelah meninjau jalan Tol, Gubernur Ridho rencananya akan mendampingi Presiden Joko Widodo mengunjungi Pondok Pesantren Darusalam, Way Jepara, Lampung Timur. (*)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …