Langsung ke konten utama

Gubernur Ridho hibahkan tanah untuk kementerian perindustrian


setialampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo menyerahkan hibah tanah kepada Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Kemenperin RI) yang di wakili Sekretaris Jendral Kemenperin, Haris Munandar N, pada kegiatan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah dan penyerahan keputusan gubernur Lampung tentang hibah barang milik daerah, di ruang rapat utama kantor gubernur Lampung, jumat (30/11/2018).

Adapun hibah tanah seluas 512 meter tersebut akan diperuntukan untuk pembangunan bagunan 4 lantai di SMK SMTI Bandarlampung.

Menurut Sekjen Haris Munandar, permintaan lulusan SMK SMTI cukup banyak, baik dari Lampung sendiri maupun dari provinsi lain, seperti Banten dan Jawa Barat, oleh karenanya dibutuhkan penambahan kapasitas.

"Saya sangat berterimakasih kepada pemprov Lampung, terutama kepada Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo atas bantuan tanah yang diberikan. Rencananya diatas tanah tersebut akan dibangun gedung 4 lantai untuk pengembangan SMK SMTI, dimana dengan dibangunnya bangunan tersebut akan meningkatkan daya tampung hingga 802 orang dari sebelumnya yang hanya 200 orang saja," katanya.

Selain menambah daya tampung, lanjut Haris, ke depan lulusan SMK SMTI Bandarlampung juga akan memiliki sertifikat kompetensi bertaraf internasional yang sudah link and match dengan dunia industri. Menurut Data yang ada, 90% lulusan SMK SMTI sudah bekerja dan ada juga yang melanjutkan kuliah.

Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo mengatakan, salah satu kebijakan strategis provinsi Lampung adalah melakukan industrialisasi. Dimana untuk melakukan hal tersebut diperlukan SDM pendukung yang memadai.

Dengan dibangunnya gedung 4 lantai SMK SMTI, Gubernur Ridho berharap dapat meningkatkan SDM provinsi Lampung dalam menyongsong era industrialisasi.

"Salah satu kebijakan strategis provinsi Lampung adalah melakukan industrialisasi. Yang mana untuk melakukan hal tersebut diperlukan SDM pendukung yang memadai. Untuk itu saya mendorong berbagai perguruan tinggi untuk meningkatkan kapasitasnya. beberapa waktu lalu Pemprov juga sudah memberikan hibah tanah untuk Unila, Itera, UIN Raden Inten, Polinela dan lainnya. Termasuk untuk SMK SMTI," papar Ridho.

Masih menurut Gubernur Ridho, dengan pesatnya pembangunan Infrastruktur di Lampung, secara alami industrialisasi pasti akan terjadi. Namun apakah SDM Lampung siap atau tidak itu yang menjadi perhatian khusus dari Pemprov Lampung agar masyarakat Lampung tidak kalah saing.

Untuk itu, dengan dibangunnya SMK SMTI oleh Kemenperin RI sebagai pembinaan SDM, Gubernur Ridho mengucapkan terimakasih. Dengan dibangunnya SMK SMTI Gubernur Ridho berharap dapat mendorong perkembangan ekonomi dan industri di Lampung.

Tidak Hanya itu, Gubernur Ridho juga menantang Kemenperin RI untuk segera membangun Politeknik di Lampung.

"Hibah tanah untuk SMK SMTI ini hanya 512 m, malu saya sebagai gubernur. Padahal kalau minta 10 hektarpun saya kasih. Oleh karenanya saya tantang Kemenperin untuk bikin Politeknik di Lampung, berapapun tanah yang dibutuhkan akan kami siapkan," tegas Gubernur Ridho, saat penyerahan hibah tanah yang juga dihadiri 80 peserta dari kemenperin, kabiro umum, kordinator pusdiklat RI, kepala balai riset, kepala sekolah SMK SMTI, kepala sekolah SMA selampung, perwakilan perusahaan di Lampung dan OPD terkait. (rls)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …