Mendagri Tjahjo Kumolo: prinsipnya data kemendagri fix, tidak mungkin mengeluarkan NIK baru

Foto: Puspen Kemendagri.

Jakarta –  Kementerian dalam negeri (kemendagri) yang dihadiri langsung Menteri Dalam Negeri (mendagri), Tjahjo Kumolo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang dihadiri Kepala BSSN, Djoko Setiadi melakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang keamanan teknologi informasi dan komunikasi dan pemanfaatan data nomor induk kependudukan (NIK), data kependudukan dan KTP elektronik dengan BSSN di Auditorium Reobiono Kertopati, Kantor BSSN, Jakarta Selatan, senin (19/11/2018).

Mendagri Tjahjo Kumolo menuturkan, urgenitasnya MoU pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui pemanfaatan data NIK diharapkan terealisasinya program single identity number.

“MoU kemendagri dengan BSSN sangat penting sekali menyangkut pileg dan pilpres dan keperluan kementerian/lembaga serta kepentingan masyarakat lainnya. Dari sekitar 263 juta penduduk Indonesia bisa diakses jika ada ijin dan MoU. Sebagai contoh, kemarin kemendagri membantu inafis Polri di RS Kramat Djati mengidentifikasi korban Lion Air JT 610, ternyata banyak ditemukan penumpang yang membeli tiket tidak menggunakan nama lengkap apalagi mencantumkan NIKnya mudah diidentifikasi, itu salah satu contohnya,” kata mendagri.

Lebih lanjut, mendagri juga mengharapkan, paling lambat tahun depan seluruh warga negara Indonesia (WNI) sudah single identity number dengan NIK bisa diakses untuk keperluan apapun.

"Kami sudah bekerjasama dengan kementerian/lembaga, swasta, dan lembaga lainnya. Kami proaktif dengan semua lembaga yang ada dan harus didukung juga dengan partisipasi masyarakat dalam melakukan perekaman KTP-el yang sebenarnya untuk kepentingan masyarakat juga. Apabila ada perubahan data kependudukan, ke depan masyarakat bisa memperbarui lagi identitas data penduduk. Termasuk status menikah atau belum, pindah alamat, ijazah ataupun pendidikan dan sebagainya. Artinya tidak ada perubahan NIK," ungkapnya.

Tjahjo menegaskan, prinsipnya data dari kemendagri fix, tidak mungkin mengeluarkan NIK baru.

"Kalau faktor keamanan kami terjamin, tidak mungkin ditjen dukcapil kemendagri mengeluarkan NIK baru atau ganda. Kemendagri terus mendorong data kependudukan yang saat ini sekitar 263 juta yang ada tersedia rapi dalam database kependudukan. Kemendagri terus merapihkan data kependudukan dengan selalu bekerjasama dengan kementerian/lembaga lainnya. Karena ini penting karena data kependudukan harus didukung semua pihak," pungkasnya. (rls)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog