Langsung ke konten utama

Tahun depan, RSUDAM jadi rumah sakit rujukan penyakit jantung


setialampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo menyambut baik kerjasama Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moeloek (RSUDAM) dengan Rumah Sakit Pusat Jantung Nasional Harapan Kita (PJNHK) melalui program pengampuan jejaring rujukan dan rujukan nasional kardiovaskular.

Melalui program pengampuan tersebut, RSUDAM akan dibina sehingga mampu melakukan penanganan bedah jantung dan pembuluh darah secara mandiri berbasis keselamatan pasien. Selain mendidik perawat dan dokter-dokter spesialis jantung, RSUDAM juga dituntut untuk memenuhi berbagai fasilitas pendukung.

Dalam pertemuan bersama jajaran RSUDAM dan tim visitasi di Aula Lt.2 gedung administrasi RSUDAM, Bandarlampung, kamis (22/11/2018), Gubernur Ridho menyatakan siap memberikan dukungan penuh terhadap program tersebut.

"RSUDAM ini adalah wajahnya gubernur Lampung di bidang kesehatan, oleh karenanya apapun yang diminta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pasti saya penuhi. Abdul Moeloek ini juga adalah benteng terakhir layanan kesehatan masyarakat Lampung. Harapan saya, apapun masalahnya ketika dibawa ke Abdul moeloek semua selesai," tegas Ridho.

Ketua Tim Pengampu jejaring kardioskular nasional, Hananto Andriantoro mengucapkan terimakasih atas dukungan Gubernur Ridho terhadap program tersebut.

"Pertama-tama saya ucapkan terimakasih kepada Pak Gubernur Ridho yang mendukung penuh program ini. Insya Allah dengan dukungan penuh dari Pak gubernur, program ini dapat berjalan dengan baik," katanya.

Lebih lanjut Hananto Andriantoro juga menyatakan, dirinya bersama tim telah berkunjung ke RSUDAM untuk mengecek kesiapan RSUDAM dalam menjalankan program tersebut, dan didapati fasilitas RSUDAM telah memenuhi persyaratan.

"Saya juga sudah berkunjung tadi bersama tim, dan melihat ternyata fasilitas RSUDAM sudah lengkap dan memenuhi syarat. Seperti adanya alat untuk katerisasi jantung dan angiografi (catlab), Defibrilator, Echocardiografi, Treadmill, EKG, MSCT 128 slice, Generator TPM, Stent, dan Lead TPM dan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Tinggal beberapa masalah kecil yang saya yakin dapat segera kita benahi bersama," papar Hananto Andriantoro.

Kelengkapan fasilitas RSUDAM memang tidak terlepas dari dukungan penuh Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo dalam meningkatkan layanan kesehatan di Lampung. Kucuran dana sebesar Rp146 miliar untuk meningkatkan mutu layanan RSUDAM merupakan kucuran terbesar dari pemerintah provinsi Lampung untuk RSUDAM dalam 10 tahun terakhir.

Kemudian pada 2019 juga akan dibangun ruang pelayanan jantung 2 lantai dengan total luas lantai 2.900 meter yang terdiri atas Ruang Intensive Cardiovaskuler Unit, ruang recovery (untuk pasien pasca penanganan operatif jantung), ruang rawat inap dengan total 42 tempat tidur, ruang latihan exercise pasien pasca operatif jantung (Cardiac rehab), dan Ruang TEE. (*)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …