Langsung ke konten utama

174 kabupaten kota belum melaksanakan pemusnahan KTP-el rusak atau invalid

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar.

Jakarta – Setelah sebelumnya kementerian dalam negeri (Kemendagri) mengeluarkan surat edaran nomor 470.13/11176/SJ tentang penatausahaan KTP-el rusak atau invalid dan dilanjutkan instruksi menteri dalam negeri melalui media kepada daerah untuk segera memusnahkan KTP-el rusak atau invalid dalam waktu satu minggu ke depan selasa (18/12/2018) tercatat sudah 34 provinsi dan 340 kabupaten/kota yang melaksanakan pemusnahan KTP-el rusak atau invalid.

Dan selebihnya tercatat ada 174 kabupaten/kota yang belum melaksanakan pemusnahan KTP-el rusak atau invalid.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar mengatakan, kemendagri mengucapkan terimakasih kepada jajaran pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah melaksanakan dengan cepat instruksi kemendagri tersebut.

Bahtiar juga menghimbau agar daerah yang lain untuk segera melaksanakan pemusnahan KTP-el rusak atau invalid.

“Kemendagri mengucapkan terimakasih kepada kabupaten/kota yang telah melaksanakan dengan cepat pemusnahan KTP-el rusak atau invalid kemendagri. Hingga malam ini sudah ada 34 provinsi dan 340 kabupaten/kota yang memusnahkan KTP-el. Semoga 174 kabupaten/kota yang belum agar segera menindaklanjuti”, kata Bahtiar, di Jakarta, selasa (18/12/2018).

Menurut Bahtiar, pemusnahan KTP-el rusak atau invalid di seluruh Indonesia tersebut sebagai komitmen kuat kemendagri untuk menjaga, mencegah dan menjamin tidak terjadinya penyalahgunaan KTP-el rusak atau invalid.

“Mendagri berulang kali menegaskan pada berbagai forum, agar jangan sampai ada penyalahgunaan KTP-el rusak/invalid ini. Sehingga semakin cepat dimusnahkan akan semakin bagus," ujar Bahtiar.

Bahtiar menambahkan, Kemendagri direncanakan akan melaksanakan pemusnahan KTP-el yang sudah rusak/invalid di Gudang Kemendagri, Semplak, Bogor pada Rabu (19/12/2018).

“Kemendagri direncanakan akan memusnahkan KTP-el rusak/invalid yang ada di Gudang Kemendagri, Semplak BPSDM Kemendagri, Jalan Raya Parung Nomor 512, Kemang, Bogor, besok Rabu 19 Desember 2018  jam 13.00 wib sampai selesai. Kami mengundang seluruh rekan pers/media untuk hadir ikut serta menyaksikan langsung dan membantu menginformasikan kegiatan tersebut kepada masyarakat," ungkapnya.

Gudang Kemendagri di Semplak Bogor merupakan Gudang Kemendagri yang selain berisi Arsip Kemendagri juga berisi KTP-el yang sudah rusak atau invalid. Walaupun gudang tersebut dijamin keamanannya, Kemendagri tidak mau ambil resiko dan akan tetap memusnahkan ribuan KTP-el di gudang tersebut.

“Pemusnahan KTP-el yang ada di Gudang tersebut bertujuan memberi pesan kepada masyarakat bahwa lemerintah dalam hal ini kemendagri berkomitmen kuat untuk menjamin keamanan data kependudukan dan mencegah penyalahgunaan KTP rusak oleh pihak - pihak yang tidak bertanggungjawab. Kami pastikan tidak ada lagi KTP-el rusak/invalid yang masih disimpan walau di Kemendagri sekalipun," ungkapnya. (*)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …