Langsung ke konten utama

Gubernur fasilitasi pengungsi korban tsunami yang ke kantor gubernur


Bandarlampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo kembali mengunjungi para pengungsi yang sampai saat ini terus berdatangan memenuhi Balai Keratun kantor gubernur Lampung, minggu (23/12/2018).

Dalam kunjungannya Gubernur Ridho memastikan agar para pengungsi mendapatkan bantuan dan terlayani dengan sangat baik. Gubernur Ridho yang datang bersama kedua putrinya juga tampak berbincang-bincang bersama warga agar tetap tenang dalam menghadapi bencana ini.

Warga Lampung yang berdatangan sabtu (22/12/2018) sebelumnya sempat pulang setelah diberikan arahan Gubernur Ridho yang sigap menenangkan warga yang saat itu panik karena air pasang menerjang sebagian wilayah di Lampung. Namun karena kondisi cuaca yang masih belum menentu, warga kembali mengungsi ke kantor Gubernur Lampung.

Sebelumnya Gubernur Ridho juga sudah berkoordinasi dengan TNI,  POLRI, BPBD, dan tim medis untuk siap siaga terhadap potensi bencana.

Menurut Kepala Dinas Sosial Lampung, Sumarju Saeni, atas perintah gubernur Lampung, saat ini sudah dibangun dapur umum untuk para pengungsi di Balai Keratun. Berbagai bantuan pun sudah disalurkan kepada masyarakat.

"Semalam masyarakat memang sempat pulang kembali ke rumah masing-masing setelah mendapat arahan dari pak gubernur. Namun karena cuaca belum menentu, masyarakat berdatangan kembali. Tapi kita sudah kordinasi, jadi kita sudah siapkan dapur umum, makanan, obat-obatan, tempat tidur, selimut dan lain sebagainya," kata Sumarju.

Sementara itu salah seorang pengungsi, Ibu Yati (50) warga pasar kangkung, Bandarlampung mengatakan, dirinya baru pagi ini mengungsi di Balai Keratun.

"Sebelumnya saya sempat ngungsi di rumah kerabat, tapi karena rumahnya sempit akhirnya saya dan keluarga mengungsi disini. Alhamdulillah pemprov mau memfasilitasi kami," tuturnya.

Darmaji (48) warga Teluk Betung mengatakan sempat pulang, tapi karena kondisi rumah masih banjir maka dirinya memutuskan untuk kembali ke kantor gubernur Lampung.

"Cuacanya masih belum menentu mas, kami ngungsi disini aja. Alhamdulillah kami dilayani dengan baik oleh pemprov Lampung, Pak Gubernur Ridho juga sudah dua kali menemui kami," ucapnya.

Pantauan tim media, sampai pukul 16.00 wib, jumlah warga yang mengungsi di kantor gubernur Lampung ada sekitar 1.700 orang dan terus bertambah. (*)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …