Langsung ke konten utama

Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mendapat penghargaan lagi


Jakarta - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo mendapat penghargaan di ajang Innovation Network Of Asia (INA) Entrepreneur Award 2018 yang digelar di Glass House, Ritz Carlton Jakarta Pacific Place, Lt 8 Komplek SCBD, Jakarta, rabu (5/12/2018).

Innovation Network Of Asia (INA) Entrepreneur Award 2018 merupakan ajang penghargaan bagi kepala daerah yang kreatif, inovatif, dan entrepreneurial. Hanya 4 kepala daerah se-Indonesia yang berhasil meraih penghargaan di ajang tersebut, yakni Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo untuk kategori pariwisata, Gubernur Riau untuk kategori pariwisata, Gubernur Jawa Timur untuk kategori investasi, dan Gubernur Sulawesi Tengah juga untuk kategori Investasi.

Keberhasilan Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo mengembangkan sektor pariwisata tentu tidak terlepas dari keberhasilan membangun sektor lain yang link and match dengan sektor pariwisata. Misalnya pembangunan infrastruktur jalan menuju akses destinasi wisata, beroperasinya transportasi Bus Trans Lampung yang mempermudah konektifitas antar wilayah di Lampung, serta renovasi Bandara Radin Inten II yang dalam waktu dekat ini akan berstatus sebagai bandara internasional.

Adapun INA Entrepreneur Award 2018 ini diselenggarakan oleh Philip Kotler Center For ASEAN Marketing (PK CAM) bekerjasama dengan International Council for Small Business (ICBS). Sedangkan untuk proses seleksi dan penilaian, PK CAM bekerjasama dengan tiga asosiasi kepala daerah, yaitu Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

Founder dan Chairman MarkPlus Inc, yang juga salah satu tri-founder PK CAM Hermawan Kertajaya, mengatakan, lahirnya apresiasi dari tiga aspek kreatif, inovatif dan entrepreneurship diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan mulai dari kemiskinan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pariwisata, perdagangan, sampai peningkatan investasi. (rls)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …