Langsung ke konten utama

Gubernur Ridho koordinasi dengan bupati Lampung Selatan untuk segera siapkan pemukiman warga

Istimewa.

Lampung Selatan - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo kembali meninjau lokasi terjadinya tsunami di Desa Way Muli dan RSUD Bob Bazar Lampung Selatan, selasa (25/12). Kunjungan gubernur kali ini juga ditemani Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri dan rombongan menteri kabinet kerja, diantaranya Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, dan Menteri Koordinator PMK, Puan Maharani.

Dalam kunjungan tersebut Gubernur Ridho mengatakan, dirinya telah berkordinasi dengan menteri PU PR dan bupati Lampung Selatan untuk melakukan perbaikan dan pembangunan rumah bagi masyarakat yang rumahnya hancur terkena terjangan gelombang tsunami sabtu malam lalu.

"Hari ini begitu banyak masyarakat kita yang terkena musibah, yang rumahnya itu rata dengan tanah. Kemarin, saya juga sudah meninjau kesini, juga ke rumah sakit. saya berbincang-bincang dengan para korban, ada yang dioperasi dan lain sebagainya. Mereka sedih, menangis, tapi bukan nangis karena sakit di operasi, tapi karena harta bendanya sudah hilang semua, rumahnya rata dengan tanah. Untuk itu sesegera mungkin kita akan lakukan rehabilitasi area pemukiman, karena nggak mungkin kita menampung mereka semua dipenampungan maupun di rumah sakit hingga terlalu lama," kata Gubernur Ridho.

Gubernur Ridho juga mengaku telah berkoordinasi dengan bupati Lampung Selatan untuk mempersiapkan pemukiman dengan segera.

"Kita akan siapkan area pemukiman dengan segera, pak bupati Lampung Selatan sudah memberikan gambaran lokasi alternatif yang dapat dijadikan  area pemukiman yang aman tapi juga tidak jauh dari mata pencaharian masyarakat. Karena seperti kita ketahui, sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah nelayan," ujar gubernur.

Sementara itu, untuk lokasi lain seperti Pulau Sebuku, Sebesi dan pulau lainnya, Gubernur Ridho mengatakan, Pemprov Lampung telah mendistribusikan bantuan melalui dinas kelautan dan perikanan, serta Polair. Adapun bantuan yang disalurkan berupa makanan dan minuman, obat-obatan, selimut dan logistik lainnya yang diperlukan masyarakat setempat. (*)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …