Langsung ke konten utama

Jadi narasumber SDGs tingkat nasional, Gubernur Ridho sampaikan kiat Lampung hadapi tantangan


setialampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo menjadi pembicara dalam acara Sustainable Development Goals (SDGs) Annual Conference di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, selasa (18/12/2018).

Gubernur menjadi narasumber dalam sesi "Localizing SDGs Into Indonesian Context” atau Melokalkan Pembangunan Berkelanjutan dalam Konteks Indonesia.

Dalam paparannya, Gubernur Ridho menjelaskan, posisi Lampung yang berada di gerbang sumatera yang strategis dan memiliki jumlah penduduk 9,5 juta jiwa terbesar kedua di Pulau Sumatera. Dengan kondisi itu, Lampung tak terlepas dari permasalahan yang kompleks.

“Yang kami lakukan untuk mengakselerasi pembangunan tentunya berkaitan dengan kesejahteraan, karena pada hakikatnya pemerintahan daerah hadir di tengah - engah masyarakat di seluruh Republik Indonesia ini terkait dengan kepentingan nasional secara sederhana yaitu untuk menghadirkan kesejahteraan dalam arti luas yang tidak hanya bicara uang,” kata Gubernur Ridho.

Ridho menjelaskan, dengan kondisi fiskal APBD yang terbatas, pemerintah provinsi Lampung terus berupaya mengajak seluruh stake holder untuk berperan bersama membangun Lampung.

“Karena yang paling penting dalam kemajuan pembangunan suatu daerah, salah satunya bergantung dari peran pelaku ekonomi dan swasta yang memiliki kepedulian tinggi untuk bersama - sama membangun hubungan mutual reliationship dengan masyarakat sambil mengembangkan usahanya. Maka salah satunya kami programkan Lampung Sustainable Award dengan program CSR,” jelas Gubernur Ridho.

Menurut Ridho, tujuan pemberian award itu untuk menghapus stigma di masyarakat khususnya dunia swasta bahwa CSR adalah kegiatan pemerintah yang memeras pihak swasta.

“Berangkat dari situasi tersebut, kami terus berupaya dalam menumbuhkan kepercayaan (trust) pihak swasta kepada pemda. Mau program kita sudah bagus seperti apapun, apabila tidak mendapatkan kepercayaan dari stake holder utamanya pihak swasta, maka apa yang kita programkan juga tidak akan berjalan secara maksimal,” ujar Gubernur Ridho.

Dalam memberikan nilai trust kepada pihak swasta, Gubernur Ridho menuturkan, pemprov Lampung hanya memberikan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan CSR, sedangkan dari sisi keuangan, pembiayaannya full semua dipegang dan dikelola pihak swasta. Hal ini guna memunculkan kepercayaan terhadap pemerintah daerah.

“Oleh karena itu, kami mengajak seluruh stake holder terkait dalam membangun Lampung, dengan memberikan pemahaman bahwa tidak akan mungkin jika hanya mengandalkan pemerintah daerah dalam kemajuan Lampung, maka harus melibatkan multi sector berbagai pihak,” jelasnya.

Sementara, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan, Bappenas mempersiapkan strategi pembangunan nasional. Untuk itu, program - program strategis nasional ini harus bisa terlaksana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota seiring dengan program skala prioritas seorang gubernur terpilih dan bupati/wali kota terpilih," ucap Tjahjo.

Terkait kontribusi APBD dalam pembangunan daerah, Tjahjo mengingatkan agar pejabat di daerah menjauhi area rawan korupsi. Bahkan ia menyinggung soal anggota DPRD Malang yang dijerat KPK dalam kasus korupsi berjemaah terkait pengesahan RAPBD-P Kota Malang tahun 2015.

"Dalam konteks ini, saya selalu mengingatkan kepada kepala daerah, kalau tidak ada kompromi pembahasan APBD dan rencana R-APBD dengan DPRD-nya, jangan dipaksakan, pakai aja peraturan gubernur, peraturan bupati-wali kota. Daripada seperti tetangganya ini, Mas Wakil Bupati Trenggalek, Malang, habis semua anggota DPRD nya, Jambi besoknya habis anggota DPRD-nya provinsi semua, Sumatera Utara juga akan habis kena OTT KPK semua," sebut Tjahjo. (*)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …