Langsung ke konten utama

Kamis, KWRI Lampung gelar musyawarah daerah ke III


setialampung -  Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Lampung akan menggelar musyawarah daerah (musda) ke III pada 13 Desember 2018.

Ketua tim 9 yang juga Ketua KWRI Tanggamus, Munzir menjelaskan, pelaksanaan musda ini sesuai dengan surat keputusan DPP KWRI nomor: 012/SK/DPP-KWRI/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018.

"Berdasarkan SK DPP tersebut, maka tim 9 membentuk panitia musda dengan ketua panitia musdanya diketuai Ketua DPC KWRI Pringsewu, Margono dan Sekretaris panitia musda yaitu Ketua DPC KWRI Bandarlampung, Erlan dan bendahara yaitu Ketua KWRI Pesawaran, Jamaudin. Jadi Musda yang akan dilaksanakan pada 13 Desember 2018 itu sah dan legal," tegas Munzir.

Munzir juga menegaskan, pelaksanaan musda ini untuk menyelesaikan hiruk-pikuk yang terjadi di tubuh DPD KWRI Lampung. Sehingga DPP KWRI mengambil sikap tegas dengan mengambil alih kepengurusan DPD KWRI Lampung.

"DPP KWRI membentuk tim 9 KWRI Lampung yang diberikan mandat untuk membentuk badan pekerja musyawarah daerah KWRI ke III Lampung yang sah dan legal, yang tertuang dalam surat keputusan nomor: 012/SK/DPP-KWRI/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018," ungkapnya, dalam rapat pengurus 8 DPC KWRI se-Lampung dan tim 9 KWRI Lampung di Bandarlampung, selasa (4/12/2018).

Selain itu, Munzir menilai, musda ke III KWRI Lampung yang dilaksanakan di Metro pada 22 Maret 2018 tidak sah. Sebab, pelaksanaan musda tersebut tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

Senada disampaikan Ketua DPC KWRI Pringsewu, Margono. Menurutnya, musda yang dilaksanakan di Metro itu tidak sah karena tidak mengikuti acuan yang telah digariskan dalam AD/ART KWRI.

Misalnya, kata Margono, di dalam AD/ART dijelaskan, untuk melaksanakan musda harus mendapatkam rekomendasi dari DPP KWRI. Kemudian, setidaknya pelaksanaan musda harus dihadiri 4 orang utusan DPP dan 2/3 atau 50+1 unsur DPC KWRI yang aktif.

"Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak dijalankan dalam pelaksanaan Musda di Metro. Berdasarkan daftar hadir musda yang di Metro, peserta musda yang hadir bukan anggota KWRI yang sah. Jika kita cinta dengan KWRI, maka kita harus menjaga murwah KWRI. Bukan melaksanakan hal tidak terpuji untuk meraih ambisi," katanya.

Ketua Dewan Etik KWRI, Herman Suriawijaya melalui sambungan telpon sepenuhnya mendukung langkah DPP KWRI yang telah membentuk tim 9 KWRI Lampung untuk membentuk badan pekerja musda ke III.

"Jadi, laksanakan saja musda tersebut, karena menurut saya, langkah DPP tersebut sudah tepat dan sesuai dengan AD/ART," tuntasnya. (rls)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …