DPRD Bandarlampung Gelar Paripurna Penyampaian Tiga Usulan Perda Inisiatif




setialampung – DPRD Bandarlampung menggelar rapat paripurna penyampaian tiga peraturan daerah (perda) inisiatif, selasa (18/6). Ketiga perda insiatif itu yaitu perda tentang perlindungan konsumen, kedua perubahan perda nomor 4 tahun 2008 tentang tata cara perizinan reklame dan perda tentang penyelenggaraan pendidikan. 

Penyampaian ketiga perda tersebut disampaikan Wakil Ketua I DPRD Bandarlampung, Hamrin Sugandi. Menurut Hamrin, ketiga perda inisiatif tersebut perlu untuk diubah dan dibahas bersama antara pemerintah dan DPRD. 

“Raperda perlindungan terhadap konsumen perlu menjadi perhatian yang diatur dalam sebuah perda. Sehingga konsumen memperoleh barang dengan nilai ekonomis dan terhindar dari penyalahgunaan penyaluran barang oleh produsen maupun distributor,” katanya. 

Lalu, terkait tata cara perizinan reklame perlu diubah kembali agar prosedur menjadi jelas dan tidak berbelit-belit.

“Ini juga harus menjadi perhatian bersama, bahwa dalam memberikan sebuah perizinan haruslah selektif mempetimbangan aspek disamping pendapatan daerah,” ujarnya. 

Peraturan daerah inisiatif terakhir adalah tentang penyelenggaraan pendidikan. Dimana DPRD menilai peraturan yang telah ada saat ini tidak dapat menyesuaikan dengan tingkat mutu pendidikan secara nasional maupun global,  maka perlu untuk diubah. 

“Peningkatan mutu pendidikan haruslah sesuai dengan perkembangan nasional dan global, sehingga harus diatur agar berkesinambungan, peraturan yang ada saat ini tidak bisa disesuaikan sehingga perlu untuk diubah,” ungkapnya. (adv)

Share:

Paripurna HUT ke-337 Bandarlampung Berlangsung Khidmat



setialampung – Rapat paripurna HUT ke-337 Bandarlampung yang dipimpin Ketua DPRD Bandarlampung, Wiyadi dan dihadiri Walikota Bandarlampung, Herman HN dan Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, anggota DPRD Bandarlampung dan unsur forkopimda di lingkungan Pemkot Bandarlampung berlangsung khidmat, senin (17/6).
Ketua DPRD Bandarlampung, Wiyadi mengatakan, hasil pembangunan yang dicapai sudah cukup baik. Pembangunan kota tapis berseri terus mengalami peningkatan, bahkan APBD Kota Bandar Lampung mencapai Rp 2 Triliun. “Kami bersinergis dengan pak wali dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang utama pada sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur serta bidang lainnya,” katanya.
Wiyadi berharap seluruh aparat terkait baik eksekutif maupun legislatif harus terus kompak, agar tujuan untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung dapat terwujud. “Intinya kita harus kompak dan bekerja sama membangun kota yang kita cintai ini,” tutupnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mendukung penuh percepatan pembangunan infrastruktur di Kota Bandar Lampung.
“Yang pertama dan yang utama yakni bagaimana supaya infrastruktur kita dapat lebih cepat membaik dan sudah saya mulai dari Jalan Ryacudu. Itu akan kita percepat dan menjadi jalan yang paling bagus di Provinsi Lampung ini,” ujar Arinal.
Gubernur Arinal juga mengatakan pihak sudah meminta Institut Teknologi Sumatera (Itera) memberikan desain terbaik. “Saya telah meminta langsung kepada Itera untuk memberikan desain yang terbaik agar dapat segera kita wujudkan,” ujar Arinal Djunaidi.
Sedangkan terkait pembangunan pariwisata, Gubernur Arinal akan memaksimalkan potensi wisata Lampung. “Meskipun saat ini daerah pariwisata termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Pesawaran, akan tetapi itu menjadi kewajiban kita bersama untuk mendorong dan membangunnya lebih baik karena ke depannya juga akan dapat membanggakan nama Lampung,” kata Gubernur.
Menurut Arinal, potensi wisata Lampung tidak hanya untuk wilayah Sumatera, melainkan juga akan menarik wisatawan asing maupun lokal dari Jakarta, sehingga wisatawan tidak pergi ke Bandung ataupun daerah lain di Jawa, akan tetapi dapat langsung berkunjung ke Provinsi Lampung. “Oleh karena itu, kita Pemerintah Provinsi akan turun tangan langsung dalam mendorong pembangunannya,” jelas Arinal.
Arinal menyebutkan wisata alam yang ada di Lampung sudah sangat mumpuni dan memang benar benar dapat memuaskan. “Karena lautnya bagus, lumba-lumbanya ada, menyelam bisa, suaka alam seperti kawasan anak krakatau, konservasi hutan sudah tersedia dan olahraga selancarnya pun sudah menunggu,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Walikota Bandar Lampung Herman HN mengucaplan selamat atas dilantiknya Arinal Djunaidi sebagai gubernur Lampung pada Hari Rabu (12/6) lalu dan mengutarakan harapan begitu besar demi tercapainya Provinsi Lampung yang sejahtera kedepannya.
“Saya yakin pada kepemimpinan beliau ini, akan mampu membawa Provinsi Lampung ke depan menjadi lebih baik. Karena beliau sangat sayang kepada tanah Lampung ini,” tutur Herman HN. (adv)

Share:

DPRD Bandarlampung Gelar Rapat Paripurna HUT ke-337 Kota Bandarlampung


  
setialampung - DPRD Bandarlampung menggelar rapat paripurna istimewa peringatan HUT ke-337 Kota Bandarlampung di ruang rapat paripurna DPRD Bandarlampung, senin (17/6).

Paripurna istimewa HUT Kota Bandarlampung dihadiri Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi. Kedatangan Arinal Djunaidi disambut Walikota Bandarlampung, Herman HN dan Ketua DPRD Bandarlampung, Wiyadi serta unsur forkopimda.


Ketua DPRD Bandarlampung, Wiyadi mengatakan, pembangunan di Bandarlampung saat ini sudah cukup baik.

Pada kesempatan tersebut, Wiyadi berharap ke depan DPRD Bandarlampung dan pemerintah tetap bersinergi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta diharapkan tetap konsen di bidang pendidikan, kesehatan, dan bidang lainnya.

Disela – sela rapat paripurna istimewa HUT ke-337, Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi mendapat kejutan berupa kue ulang tahun dari DPRD Bandarlampung. Pasalnya, Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi pada kesempatan tersebut genap berusia 63 tahun.
  
Potongan kue ulang tahun pertama diberikan Arinal kepada Walikota Bandarlampung Herman HN, dan potongan kue kedua diberikan kepada Ketua DPRD Bandarlampung, Wiyadi dan Eva Dwiana Herman HN yang hadir juga dalam paripurna. 


Walikota Bandarlampung, Herman HN pun berharap Lampung akan aman dan tentram.


“Saya juga berharap pemimpin Lampung yang kuat dan banyak ide. Saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Arinal, Lampung lebih maju lagi,” ujarnya. 

Sementara Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi menuturkan bahwa dirinya berulang tahun yang ke-63.  

“Ya, saya ulang tahun yang ke 63 tahun," ujarnya. (adv)
Share:

12 Pekerjaan Rumah Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi Versi Akademisi, dan Harapan Warganya

Yusdianto.

setialampung - Akademisi Universitas Lampung, Yusdianto menilai banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan Arinal Djunaidi - Chusnunia Chalim setelah dilantik menjadi gubernur dan waki gubernur Lampung periode 2019 - 2024.

Menurut Yusdianto, diantaranya ada 12 pekerjaan rumah yang menanti penyelesaian gubernur Lampung periode 2019 - 2024 ini. Yusdianto mengungkapkan, pekerjaan rumah yang pertama yaitu terkait infrastruktur yang berbasis kebutuhan masyarakat dalam mendorong conectivitas tol darat, laut dan udara.

Kemudian yang kedua, lanjutnya, kebutuhan dan ketersediaan energi listrik 2030.

Ketiga, harmonisasi pembangunan pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang terintegrasi mengingat APBN/APBD di Lampung terbatas.

Keempat, harmonisasi antara gubernur beserta perangkatnya dengan DPRD Lampung. Mengingat pelantikan gubernur terpilih masih menyisakan pansus politik uang pilgub. Kelima, pendidikan, kesehatan dan penguatan mental masyarakat. Lalu yang keenam, pengembangan sektor pertanian dan kelautan yang belum maksimal digarap.

Kemudian yang ketujuh, menghadapi perubahan iklim dan pariwisata Lampung yang terintegrasi. Kedelapan, mendorong investasi daerah berupa peningkatan industri, koperasi dan UMKM.

Selanjutnya, pekerjaan rumah gubernur yang kesembilan yaitu normalisasi birokrasi dan pengaturan ASN. Kesepuluh, komitmen kamtibmas, menyelesaikan masalah begal, narkoba dan kriminalitas yang kian meningkat. Kesebelas, penyelesaian konflik pertanahan, kehutanan dan lingkungan hidup. Dan pekerjaan rumah gubernur yang kedua belas yaitu pembangunan Lampung yang basis sprite local wisdom.

Sementara, Handi Mulyaningsih mengatakan, tentu menjadi harapan semua pihak, jalan bagus, pendidikan murah, sehat, tidak ada  pengangguran , usia harapan hidup tinggi, angka kematian bayi dan ibu melahirkan rendah, dan perekonomian maju.

"Ke depan, korupsi harus zero. Agar Lampung sejahtera. Untuk itu pak gub harus punya team pembangunan yang kuat dan visioner," ujarnya. (ben)
Share:

(Berita Video): Kecelakaan 'Adu Banteng' Pajero Vs Datsun di Depan DPRD Bandarlampung



Share:

DPRD Lampung Gelar Paripurna Istimewa Sambutan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi


setialampung - DPRD Lampung menggelar rapat paripurna istimewa penyampaian pidato sambutan gubernur Lampung masa jabatan tahun 2019 - 2024 di ruang sidang utama DPRD Lampung, jumat 14 Juni 2019.

Rapat paripurna ini turut dihadiri forkopimda, ketua dekranasda, ketua pengadilan tinggi, kepala BPK perwakilan, kapolda Lampung, Danlanal, rektor, akademisi, bupati/walikota, para kepala dinas/badan, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi dan profesi.

Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim (Nunik) memasuki ruang sidang utama diterima langsung oleh Ketua DPRD Lampung, Dedi Afrizal.

Sesaat sebelum dilakukan sidang paripurna, dinas pariwisata Lampung mempersembahkan penyambutan terhadap Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim dengan tari penghormatan sigeuh pungeten dilanjutkan dengan persembahan lagu “Egham Ku di Lampung”. Terakhir dikumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Ketua DPRD Lampung, Dedi Afrizal dalam sambutannya mengatakan, badan musyawarah DPRD Lampung menyepakati perihal sidang paripurna sambutan gubernur Lampung .

Sementara dalam sambutannya, Arinal Djunaidi mengatakan, suatu kehormatan bagi dirinya bersama Nunik memimpin Lampung selama lima tahun ke depan.

“Ini adalah amanah yang patut saya syukuri. Terimakasih atas dukungan semua pihak, sehingga diharapkan Lampung ke depannya bisa lebih baik,” kata Arinal.

Sebagai wilayah yang sangat strategis, maka Lampung merupakan wilayah yang terkoneksifitas dengan ibukota negara. Lampung merupakan wilayah yang memasok sejumlah kebutuhan pangan nasional. Begitu juga dengan potensi keindahan alam yang bisa meningkatkan pariwisata Lampung. (adv)

Share:

Ketua Umum AJI Indonesia akan Hadiri Konferensi Kota VII AJI Bandarlampung

ist.

setialampung - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung akan menggelar konferensi kota (konferkot) VII di Gedung PKBI Lampung, sabtu (22/6).

Ketua pelaksana konferkot AJI Bandarlampung 2019, Ricky Marly menjelaskan, konferkot merupakan forum musyawarah tertinggi AJI kota di Indonesia. Dalam konferkot yang berlangsung tiga tahun sekali, para anggota AJI Bandarlampung akan membahas sejumlah hal.

“Dalam konferkot VII ini, peserta akan membahas antara lain laporan pertanggungjawaban pengurus AJI Bandarlampung periode 2016 - 2019 dan pedoman program kerja pengurus baru periode 2019 - 2022,” kata Ricky, melalui siaran persnya, jumat(14/6)m

Selain itu, Ricky mengungkapkan, peserta konferkot juga akan memilih dan menetapkan ketua dan sekretaris baru AJI Bandarlampung periode 2019 - 2022.

“Mekanisme pertama, pemilihan ketua dan sekretaris baru melalui musyawarah mufakat. Jika tidak tercapai mufakat, baru menggunakan mekanisme voting atau pemungutan suara,” ujarnya.

Dari hasil rapat panitia dan pengurus, AJI Bandarlampung juga mengundang Ketua Umum AJI Indonesia, Abdul Manan untuk hadir. Untuk peserta, AJI Bandarlampung berharap kehadiran seluruh anggota.

"Konferkot merupakan agenda yang sangat penting bagi AJI Bandarlampung untuk mengevaluasi kinerja serta membahas agenda-agenda tiga tahun ke depan. Karenanya, kami meminta semua anggota hadir,” ujar Ricky. (rls/ben)
Share:

Terkait Surat Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur Lampung yang Beredar di Publik, Kapuspen Kemendagri: Tidak Etislah

Kapuspen Kemendagri, Bahtiar.

setialampung - Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) mempertanyakan tata persuratan di lingkungan pemerintah daerah (pemrov Lampung) terkait beredarnya surat Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo nomor 821/4713/SJ tertanggal 12 Juni 2019 yang ditujukan kepada gubernur Lampung beredar di publik (masyarakat).

"Tujuan surat tersebut jelas kepada pemda (pemprov Lampung). Kok beredar di masyarakat, itu juga yang menjadi pertanyaaan saya. Bagaimana tata persuratan di lingkungan pemda setempat. Dan tidak etislah surat - surat pemerintahan seperti itu diedarkan kepada publik," kata Kapuspen Kemendagri, Bahtiar melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, kamis (13/6).

Bahtiar menegaskan, surat tersebut adalah hasil evaluasi kemendagri untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh gubernur.

"Itulah substansinya. Isi dan petunjuknya jelas kepada gubernur. Tujuan suratnya kepada gubernur. Bukan kepada redaksi media. Kok bisa keluar ya ?," ujar Bahtiar. (ben)
Share:

Pilkada Serentak 2020, akan Diikuti 270 Daerah, di Lampung 8 Daerah


Jakarta - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar menjelaskan, pelaksanaan pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada tahun 2020 akan diikuti 270 Daerah.

"Tahun 2020, pilkada akan diikuti 270 daerah," kata Bahtiar di Jakarta, kamis (13/6).

Ke-270 daerah itu rinciannya adalah 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 Kota. Semula Pilkada Serentak 2020 seharusnya diikuti 269 Daerah, namun menjadi 270 karena Pilkada Kota Makassar diulang pelaksanaannya.

"Kota Makassar akan diulang Pemilihan Walikotanya karena pada 2018 ada calon tunggal yang dikalahkan kotak kosong," terang Bahtiar.

Pilkada serentak 2020 merupakan Pilkada serentak gelombang keempat yang dilakukan untuk kepala daerah hasil pemilihan Desember 2015. (*)
Share:

KPK Tahan Petinggi PT. Sorento Nusantara

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. Foto: detikcom.

setialampung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap pemilik/pengurus perusahaan PT. Sorento Nusantara, BWI. BWI ditahan oleh KPK setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka  tindak pidana korupsi (TPK) terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah T.A 2018.

"Hari ini KPK memeriksa satu tersangka BWI dan 3 orang saksi dalam TPK terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah T.A 2018," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah kepada setialampung.co.id melalui pesan whatsapp, rabu (12/6).

Febri menuturkan, ketiga saksi yang diperiksa yaitu anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari Fraksi Golkar, Bunyana, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Raden Zugiri dan mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa.

"Untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan tersangka BWI (pemilik/pengurus perusahaan PT. Sorento Nusantara). Tersangka BWI ditahan selama 20 hari terhitung sejak 12 Juni 2019 - 1 Juli 2019. BWI ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur. KPK mendalami dan mengklarifikasi pada para saksi tentang dugaan proses pemberian uang kepada pihak MUS selaku bupati Lampung Tengah," ujar Febri. (ben)
Share:

Mendagri Ajak Gubernur, Wakil Gubernur Lampung, Gubernur Maluku dan Maluku Utara ke KPK


Jakarta - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengajak gubernur/wakil gubernur Lampung, Maluku, dan Maluku Utara ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pertemuan dengan para pimpinan KPK.

"Hari ini adalah pelantikan gubernur terakhir hasil Pilkada, yaitu Lampung. Kemudian kemarin Maluku dan Maluku Utara. Seperti biasa setelah dilantik kita ajak ke KPK untuk berdiskusi dan berdialog yang berkaitan strategi pencegahan korupsi dan hal-hal yang apa mungkin ada masukan dari  KPK," kata Tjahjo di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, rabu (12/6).

Pertemuan gubernur dan wakil gubernur yang telah dilantik presiden dengan pimpinan KPK rutin dilakukan dan diinisiasi oleh Mendagri. Pertemuan dan kunjungan tersebut sesuai dengan amanat peraturan presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi yang berfokus pada upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

"Karena kemarin hari berbeda antara Maluku dan Maluku Utara maka harinya digabung. Selesai sudah semua gubernur dan wakil gubernur yang sudah dilantik langsung dibawa berdialog dan berdiskusi. Agar ada satu pandangan, satu visi untuk pencegahan masalah korupsi," terangnya.

Pasangan Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim selaku gubernur dan wakil gubernur Lampung masa jabatan 2019-2024. Kemudian, Gubernur Maluku, Murad Ismail bersama wakilnya Barnabas Orno, serta Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba beserta wakilnya Al Yasin Ali disambut pimpinan KPK yang menerima kunjungan tersebut, diantaranya, yaitu Saut Situmorang, Alexander Marwata, dan Basaria Panjaitan.

"Kita tadi diskusi banyak hal tentang upaya pencegahan korupsi," kata Saut Situmorang usai pertemuan.

Dengan pertemuan tersebut Tjahjo berharap para kepala daerah mampu menjadi agen anti korupsi di daerahnya masing-masing.

"Setelah berdiskusi banyak, kami harapkan para kepala daerah ini mampu menjadi agen KPK atau agen pencegahan kasus korupsi di daerah masing-masing.

Sementara itu, Gubernur Maluku Murad Ismail mengaku senang dan berharap tak ada kasus korupsi yang menjerat daerahnya.

"Kami merasa luar biasa diajak Pak Mendagri ke KPK, kami berharap ini yang pertama dan yang terkahir kami datang KPK," kata Murad. (*/ben)
Share:

Mendagri Ucapkan Selamat atas Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung


Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengucapkan selamat atas dilantiknya gubernur dan wakil gubernur Lampung, Arinal Djunaidi - Chusnunia Chalim. Keduanya dilantik Presiden Joko Widodo, rabu (12/6) di Istana Negara, Jakarta.

"Selamat atas pelantikannya semoga dapat mengemban amanah dengan sebaik-baiknya," kata Tjahjo.

Prosesi pelantikan diawali penyerahan petikan keputusan presiden tentang pengesahan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur Lampung periode 2019 - 2024 kepada keduanya di Istana Merdeka, Jakarta. Setelah itu pasangan ini bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo melakukan kirab menuju Istana Negara.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti pada masyarakat, nusa, dan bangsa," kata Presiden Joko Widodo diikuti Arinal Djunaidi - Chusnunia Chalim di Istana Negara.

Arinal-Chusnunia merupakan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada Pilgub 2018 di Lampung. Pilgub yang digelar 27 Juni 2018 itu memenangkan pasangan calon (paslon) Arinal Djunaidi - Chusnunia Chalim dengan perolehan suara 37,78 persen mengalahkan tiga paslon lainnya. (*)
Share:

Usai Dilantik, Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim Lakukan Pertemuan dengan Pimpinan KPK


Jakarta - Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan akan melantik gubernur dan wakil gubernur Lampung masa jabatan 2019 - 2024. Menurut rencana, pelantikan akan dilakukan di Istana Negara Jakarta, rabu (12/6) dengan didampingi Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

"Besok (rabu, 12/6) akan dilakukan pelantikan gubernur dan wakil gubernur Lampung terpilih di Istana Negara," kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar.

Seperti pelantikan gubernur pada umumnya, prosesi akan diawali dengan kirab presiden, wakil presiden, menteri dalam negeri, calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan dilantik diiringi dengan pasukan pengamanan presiden (Paspampres).

Tak hanya itu, usai pelantikan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo akan mengajak Arinal Djunaidi bersama Chusnunia Chalim serta Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dan Maluku Utara yang telah dilantik beberapa waktu lalu untuk melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertemuan dan kunjungan tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Pertemuan tersebut kerap dilakukan dan diinisiasi Mendagri pasca pelantikan kepala daerah oleh Presiden.

"Strategi nasional pencegahan korupsi adalah arah kebijakan nasional yang fokus pada pencegahan tindak pidana korupsi. Pertemuan Kepala Daerah yang baru saja dilantik dengan pimpinan KPK merupakan implementasi dari Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi," tutup Bahtiar. (rls/ben)
Share:

Video Lengkap Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Arinal Djunaidi - Chusnunia Chalim



setialampung - Presiden Joko Widodo melantik pasangan gubernur dan wakil gubernur Lampung terpilih, Arinal Djunaidi - Chusnunia Chalim di Istana Negara, rabu (12/6).

Pelantikan sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 49/P Tahun 2019 tentang pengesahan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur Lampung masa jabatan 2019 - 2024, tertanggal 2 Mei 2019. (*)
Share:

Besok Gubernur Lampung Terpilih Arinal Djunaidi - Chusnunia Chalim dilantik, Sertijab Plt Gubernur Dilakukan di Lampung

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

setialampung - Pasangan gubernur Lampung terpilih, Arinal Djunaidi - Chusnunia Chalim, rabu (12/6), dilantik menjadi pasangan gubernur Lampung definitif periode 2019 - 2024. Arinal Djunaidi - Chusnunia Chalim akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo di istana negara.

"Benar (pelantikan Arinal Djunaidi - Chusnunia Chalim) tanggal 12 Juni 2019 di Jakarta," kata Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo kepada setialampung.co.id, melalui pesan whatsapp, selasa (11/6).

Saat ditanya apakah setelah pelantikan gubernur Lampung definitif, dilakukan prosesi serah terima jabatan gubernur dari plt gubernur Lampung kepada gubernur Lampung definitif, Mendagri membenarkannya.

"Pastinya begitu, yang mengagendakan ya gubernur yang telah dilantik. Begitu dilantiknya gubernur baru hasil pilkada, otomatis plt selesai tugas, tinggal administratif. Acara serah terima (sertijab) di pemda provinsi Lampung," ungkapnya. (ben)
Share:

Mendagri: Kedisiplinan Kunci Dalam Membangun Etos Kerja


Jakarta - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menyebut, kedisiplinan merupakan kunci dalam etos kerja. Hal itu dikatakannya saat menghadiri apel halal bihalal di kantor BPSDM kementerian dalam negeri, Jl. Taman Makam Pahlawan No. 8 Kalibata, Jakarta Selatan, selasa (11/6).

"Saya, pak sekjen dan pak sekretaris BNPP sepakat bahwa disiplin adalah kata kunci utama dalam membangun etos kerja, semangat kerja dan motivasi untuk membangun kebersamaan," kata Tjahjo.

Sebagai kementerian yang memberikan pembinaan langsung pada pemerintah daerah, kemendagri dituntut memberikan contoh dalam hal kedisiplinan dalam bekerja. Oleh karenanya,  Tjahjo memberikan sanksi yang tegas pada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya yang dengan sengaja memperpanjang masa libur lebarannya dan tak hadir pada hari pertama kerja pasca libur lebaran. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah mendisiplinkan para ASN di kemendagri dan BNPP.

"Kita berikan contoh pada Pemerintah Daerah sebagai mitra kita dalam bekerja. Maka bagi yang tidak hadir pada hari pertama masuk kerja, kami berikan sanksi skorsing, pemotongan tunjangan kinerja dan surat peringatan," tegas Tjahjo.

Tjahjo Kumolo sebagai Mendagri dan juga sebagai kepala BNPP juga menyebut, selain meningkatkan kedisiplinan, momen pasca lebaran juga diharapkan mampu memangkas rutinitas, mengembangkan inovasi dan berani mengambil keputusan untuk memperpendek jalur birokrasi. Tjahjo juga meminta jajarannya untuk mempersiapkan program tahun anggaran 2020 agar semakin efektif.

"Disiplin dan rutinitas harus selalu saya ingatkan sebagaimana arahan Bapak Presiden, memangkas rutinitas untuk membangun inovasi baru serta berani mengambil keputusan untuk memperpendek jalu birokrasi itu kata kunci utama. Maka untuk perencanaan program tahun 2020 kita persiapkan untuk mengefektifkan semua program," kata Tjahjo. (rls)
Share:

Bolos Kerja dan Tidak Ikut Apel Upacara, Terancam Skorsing dan Pemotongan Tukin


Jakarta - Menteri Dalam Negeri (mendagri), Tjahjo Kumolo mengingatkan soal kedisiplinan pada hari pertama masuk kerja pasca libur lebaran.

Selain itu, dalam rangka menegakkan disiplin kerja ASN di lingkungan kemendagri dan BNPP, mendagri menegaskan, ASN yang tidak masuk kerja dan tidak mengikuti apel bendera tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, akan diberikan sanksi peringatan tertulis dari sekretaris jenderal dan pemotongan tunjangan kinerja (tukin), serta diskorsing selama 3 hari.

"Saya tegaskan bagi ASN yang tidak mengikuti apel pagi ini tanpa alasan yang jelas akan mendapatkan sanksi mulai dari sanksi tertulis, pemotongan tunjangan hingga skorsing," tegas Tjahjo.

Dalam kesempatan tersebut Tjahjo juga mengingatkan agar  staf yang belum disiplin menggunakan tanda wajib di baju kerja yang meliputi tanda nama, logo korpri dan tanda staf kemendagri/BNPP akan didisiplinkan.

Tjahjo juga meminta para pejabat eselon I dan II di lingkungannya untuk mengecek kehadiran staf pada hari pertama masuk kerja.

"Sebagaimana instruksi dari surat keputusan menpan-RB, seluruh pegawai negeri sipil wajib hadir pada hari pertama setelah libur panjang lebaran. Kepada eselon I dan II selesai upacara ini, harap mencatat siapa saja staf di bawahnya yang belum hadir pada upacara selain karena sakit dan keperluan keluarga yang sifatnya tidak bisa ditinggalkan," kata Tjahjo, dalam amanatnya saat menjadi inspektur upacara di kantor kemendagri, Jakarta, senin (10/6).

Sebagaimana dimaksud dalam surat edaran Menpan-RB Nomor Bf 26 /M.SM.00.01/2019 tanggal 27 Mei 3019 tentang laporan hasil pemantauan kehadiran aparatur negara sesudah cuti bersama hari Raya Idul Fitri 1440 H, seluruh pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang agar Melakukan pemantauan kehadiran aparatur sipil negara sesudah cuti bersama hari raya Idul Fitri 1440 H, yaitu pada hari senin, 10 Juni 2019. Hal itu dilakukan dalam rangka penegakan disiplin aparatur sipil negara dan optimalisasi pelayanan publik setelah pelaksanaan cuti bersama hari Raya Idul Fitri 1440 H. (*)
Share:

(Berita Foto): Padat Merayap, Arus Lalu Lintas di Wilayah Kedondong, Pesawaran

Padat merayap. 

setialampung - Arus lalu lintas di jalur lintas barat menuju Pesawaran, Pringsewu dan Tanggamus dalam kondisi padat merayap, kamis (6/6) atau pada hari kedua hari raya idul fitri 1440 H.

Kepadatan arus lalu lintas ini terlihat di sekitar pertigaan ruas jalan yang menuju wilayah Kedondong, Pesawaran, dan kendaraan yang menuju Pringsewu dan Tanggamus. (*)
Share:

Pererat Silaturahmi dan Persaudaraan, Keluarga Besar Bani Marzuki Gelar Halal Bihalal



setialampung - Keluarga besar Bani Marzuki mengadakan acara silaturahmi dan halal bihalal hari raya idul fitri 1440 H di kediaman Sutikno, di Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, kamis (6/6).


Kegiatan silaturahmi dengan tema "Menghimpun yang Tercecer, Menyambung yang Terputus" ini diikuti empat keturunan Bani Marzuki.


Ketua panitia acara silaturahmi dan halal bihalal hari raya idul fitri 1440 H, Fajar Saptoko Putro mengatakan, kegiatan ini diselenggarakan untuk lebih mempererat lagi tali silaturahmi dan persaudaraan yang sudah terjalin.


"Insya Allah kegiatan ini akan rutin dilaksanakan terus. Minal Aidzin Wal Faidzin, Mohon Maaf Lahir dan Batin," kata Fajar Saptoko Putro.

Salah seorang sesepuh setempat yang akrab disapa Mbah Darman mengatakan, ke depan akan dibentuk perangkat atau struktur organisasi keluarga yang salah satunya bertugas mengatur jadwal kegiatan silaturahmi selanjutnya.

"Perangkat yang akan dibentuk nanti salah satunya bertugas menentukan lokasi atau tempat acara, kapan atau tanggal berapa acara silaturahmi berikutnya. Insya Allah kegiatab ini akan terus dilaksanakan setiap tahunnya. Mohon maaf lahir dan batin," ujarnya. (*)
Share:

Ridho Ficardo dan Keluarga Shalat Idul Fitri di Saburai


setialampung - Gubernur Lampung periode 2014-2019 M. Ridho Ficardo beserta keluarga melaksanakan sholat Idul Futri 1440 H di Lapangan Saburai, Enggal, Bandar Lampung (5/6/2019).

Usai melaksanakan sholat Idul Fitri, Ridho Ficardo berkunjung ke rumah jabatan gubernur Lampung (Mahan Agung) guna bersilahturahmi dengan PJ Gubernur Lampung, Boytenjuri. (*)
Share:

Mendagri Lantik Boytenjuri sebagai Penjabat Gubernur Lampung


Jakarta - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo melantik Boytenjuri sebagai penjabat gubernur Lampung. Pelantikan dilakukan mengingat masa jabatan Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo, habis pada minggu (2/6). Pelantikan dilakukan di Gedung SBP Lantai 3, Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jl. Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, minggu (2/6).

"Guna menghindari kekosongan pimpinan pemerintah daerah dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah di Lampung, maka Presiden RI mengangkat penjabat gubernur Lampung, yang pelantikannya telah dilaksanakan secara khidmat pada hari ini," kata Tjahjo.

Penjabat gubernur Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan di Lampung sampai dilantiknya gubernur dan wakil gubernur Lampung yang definitif. Tak hanya itu, penjabat gubernur Lampung juga harus membangun komunikasi yang intensif dengan DPRD provinsi serta seluruh pimpinan satuan kerja perangkat daerah, agar pelaksanaan program-program pemerintah daerah dapat mewujudkan pengembangan kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Laksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan berpedoman pada Nawa Cita atau sembilan agenda strategis pemerintah kabinet kerja, yang disesuaikan dengan karakteristik daerah, serta esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat," pesan Tjahjo.

Penjabat gubernur bukanlah pejabat politik, sehingga harus mampu mengawal netralitas aparatur sipil negara dan jajaran TNI/Polri pasca pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018. Bahkan, penjabat gubernur harus mampu berkoordinasi dengan bupati/walikota untuk menghadirkan penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal.

"Penjabat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, harus mampu  berkoordinasi dengan para bupati dan walikota dalam mewujudkan kehadiran pemerintah negara di tengah masyarakat, melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Untuk itu, penjabat gubernur Lampung harus mampu melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur pemerintah daerah di Lampung, agar proses penyelenggaraan pemerintahan daerah difokuskan pada upaya pemberian pelayanan publik yang terbaik bagi kepentingan masyarakat. Selain itu, diperlukan langkah-langkah strategis dalam mengawal stabilitas politik dan keamanan di daerah dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah," papar Tjahjo.

Diakhir, ia juga mengucapkan terimakasih atas dedikasi gubernur dan wakil gubernur Lampung selama kepemimpinannya, termasuk mengucapkan selamat pada Boytenjuri atas pelantikannya sebagai Pj. Gubernur Lampung.

"Pada kesempatan yang baik ini, atas nama pemerintah pusat, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Muhammad Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi gubernur Lampung dan wakil gubernur Lampung.
Saya juga sampaikan ucapan selamat bekerja kepada Boytenjuri, CES selaku penjabat gubernur Lampung," pungkasnya.

Boytenjuri merupakan pejabat pimpinan tinggi madya berpangkat eselon 1 A, di Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kemendagri. Ia menjabat sebagai deputi bidang pengelolaan potensi kawasan perbatasan BNPP. Boytenjuri akan melaksanakan tugasnya sebagai penjabat gubernur Lampung terhitung mulai senin (3/6). (*)
Share:

Besok Mendagri Lantik Boytenjuri sebagai Penjabat Gubernur Lampung

Boytenjuri. Foto: Puspen Kemendagri.

Jakarta -  Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo akan melantik Boytenjuri sebagai penjabat gubernur Lampung, di Gedung C Sasana Bakti Praja Kantor Pusat Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat, minggu (2/6).

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar mengatakan, pelantikan sesuai keputusan presiden Republik Indonesia nomor 58/P tahun 2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang pengangkatan penjabat gubernur Lampung,

Bahtiar juga mengatakan, pelantikan penjabat gubernur Lampung ini mengingat masa jabatan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo berakhir pada Minggu (2/6).

"Kemendagri menunjuk Boytenjuri, pejabat pimpinan tinggi madya berpangkat eselon I A, di badan nasional pengelola perbatasan (BNPP) kemendagri. Ia saat ini menjabat sebagai deputi bidang pengelolaan potensi kawasan perbatasan BNPP," ujar Bahtiar, kepada setialampung.co.id, melalui pesan whatsapp, sabtu (1/6).

Bahtiar menuturkan, penjabat gubernur Lampung bertugas terhitung 3 Juni 2019 setelah akhir masa jabatan gubernur Lampung pada 2 Juni 2019 dikarenakan tidak boleh adanya kekosongan jabatan gubernur Lampung," pungkasnya.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan, pelantikan penjabat gubernur Lampung dilaksanakan di aula kementerian dalam negeri (kemendagri) pada pukul 10.00 WIB, minggu (2/6).

"Pelantikan akan dihadiri pejabat eselon I dan II kemendagri dan BNPP," kata mendagri, melalui pesan whatsapp. (*)
Share:

Almarhum Mendagri Hari Sabarno akan Dimakamkan di San Diego Hills Karawang


Jakarta - Mantan Menteri Dalam Negeri (mendagri), Almarhum Bapak Hari Sabarno akan dimakamkan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat, sabtu (1/6).

"Almarhum akan dimakamkan di San Diego Hills Karawang dan akan dilakukan proses pemakaman secara militer," kata Kepala Pusat Penerangan/Juru Bicara Kemendagri, Bahtiar.

Menurut rencana, jenazah akan diberangkatkan ke tempat pemakaman pukul 11.00 WIB setelah diserahterimakan dari keluarga ke negara.

Selanjutnya, pukul 13.00 WIB, akan dilaksanakan prosesi pemakaman militer dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo selaku Inspektur Upacara. (*)
Share:

Mendagri Ucapkan Duka Cita untuk Almarhum Hari Sabarno


Jakarta - Menteri dalam negeri (mendagri) yang juga Kepala Badan Pengelola Perbatasan (BNPP), Tjahjo Kumolo mengucapkan belasungkawa dan duka cita atas wafatnya mantan Menteri Dalam Negeri, Hari Sabarno.

"Kami keluarga besar kemendagri dan BNPP turut berdukacita atas meninggalnya Pak Hari Sabarno, semoga almarhum ditempatkan di tempat yang terbaik dan almarhum khusnul khotimah serta keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, ketabahan dan keikhlasan," kata Mendagri, Tjahjo Kumolo di Jakarta, jumat (31/5).

Hari Sabarno, lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada  12 Agustus 1944. Beliau adalah mantan menteri dalam negeri pada kabinet gotong royong. (*)
Share:

Mendagri akan Jadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila

Kepala Pusat Penerangan/Jubir Kemendagri, Bahtiar. Foto: Puspen Kemendagri.

Jakarta - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dijadwalkan akan menjadi inspektur upacara pada peringatan hari lahir Pancasila pada 1 Juni 2019. Tjahjo akan memimpin pelaksanaan upacara di halaman utama kantor kementerian dalam negeri, Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Gambir, Jakarta Pusat.

Sabtu, 1 Juni 2019 sudah memasuki libur akhir pekan dan disambung cuti bersama dan libur lebaran. Meski demikian, seluruh aparatur sipil negara (ASN) wajib mengikuti upacara peringatan hari lahir Pancasila tersebut.

"Seluruh ASN lingkup kemendagri wajib untuk upacara hari lahir Pancasila," kata Kepala Pusat Penerangan/Jubir Kemendagri, Bahtiar.

Tak hanya itu, pada 31 Mei 2019, seluruh ASN dan karyawan di lingkungan kemendagri tetap masuk seperti biasa.

"Tak ada itu istilah harpitnas (Hari kejepit Nasional), kami kemendagri masuk kantor dan bekerja seperti biasa. Kami ASN dan karyawan kemendagri loyal tegak lurus pada kebijakan pemerintah termasuk kewajiban upacara 1 Juni peringatan hari lahir Pancasila," ungkap Bahtiar.

Seluruh lembaga negara, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (Pemda) seluruh Indonesia melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila pada 1 Juni mendatang.

Imbauan tersebut tertuang dalam surat edaran perihal pedoman peringatan hari lahir Pancasila, 1 Juni mendatang. SE tersebut bernomor B.116/Ka.BPIP/05/2019 yang ditandatangani oleh Pelaksana Tugas Kepala BPIP, Hariyono. (*)
Share:

Sekjen Kemendagri Lantik Pejabat Eselon II, III dan IV Kemendagri dan BNPP serta Pejabat Struktural Akademik IPDN


Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (kemendagri), Hadi Prabowo melantik pejabat struktural akademik institut pemerintah dalam negeri (IPDN), pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, dan widyaiswara di lingkungan kemendagri dan BNPP di ruang sasana bakti praja, gedung C lantai 3, kantor pusat kemendagri, Jl. Medan Merdeka Utara Nomor 7, Gambir, Jakarta Pusat, selasa (28/5).

Setelah didahului pembacaan surat keputusan menteri dalam negeri (mendagri), prosesi pelantikan dilanjutkan pembacaan sumpah pelantikan yang dipimpin Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo didampingi Rohaniawan, dan dilanjutkan pembacaan kata-kata pelantikan.

"Saya sekretaris jenderal atas nama mendagri, dengan ini melantik saudara di jabatan yang baru di lingkungan kemendagri dan BNPP. Saya percaya saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai tanggungjawab yang diberikan," kata Hadi.

Menurut Hadi, pergantian maupun mutasi di lingkungan organisasi sangat lumrah terjadi sebagai bentuk penyegaran untuk lebih mengembangkan kapasitas diri

"Pergeseran, pergantian, mutasi dalam jabatan dalam bingkai organisasi adalah hal yang wajar dan biasa.
Pertama, penyegaran, kemudian pengembangan kapasitas diri dan kemampuan, serta menghindari kejenuhan. Kami harap para pejabat struktural senantiasa dievaluasi dalam pelaksanaan kinerjanya. Sehingga manakala  ada yang tidak pas, silahkan melaporkan ke sekjen untuk mengusulkan diadakan perubahan dan penyempurnaan," papar Hadi.

Dalam kesempatan yang sama Hadi juga berpesan untuk senantiasa melakukan inovasi dan meningkatkan kepekaan di lingkungan organisasi untuk menghadapi dinamika masa kini.

"Kami ingatkan dalam melaksanakan tugas, pahami visi-misi organisasi. Ini penting jangan sampai terjebak pada rutinitas dan tidak sesuai dengan perkembangan saat ini. Sangat penting diperlukan  adanya inovasi, kreasi dan kepekaan, responsif terhadap dinamika sangat diperlukan," pungkasnya. (*)
Share:

Wawancara setialampung.co.id dengan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Foto: Puspen Kemendagri.

Bandarlampung - Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) sampai hari ini, 27 Mei 2019, belum mendapat konfirmasi terkait agenda pelantikan pasangan gubernur - wakil gubernur Lampung terpilih periode 2019 - 2024, Arinal Djunaidi - Chusnunia Chalim. Sementara masa jabatan gubernur dan wakil gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo - Bachtiar Basri berakhir pada 2 Juni 2019.

Berikut wawancara setialampung.co.id dengan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo melalui pesan whatsapp, 27 Mei 2019:

setialampung.co.id: selamat sore Pak Menteri, izin konfirmasi, apa benar pasangan gubernur Lampung terpilih akan dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara pada 3 Juni 2019 ?

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo: belum ada konfirmasi.

setialampung.co.id: Izin Pak Menteri, apakah kemungkinan besar ada penunjukkan plt gubernur Lampung ?

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo: kalau pelantikan tidak tepat waktu ya pasti tunjuk plt agar pemerintahan ada yang tanggungjawab.

setialampung.co.id: Izin Pak Menteri, artinya sampai saat ini belum ada jadwal pelantikan gubernur Lampung terpilih periode 2019 - 2024 ya Pak Menteri, karena gubernur Lampung sekarang akhir masa jabatannya sampai 2 juni. Terus plt gubernur Lampung nanti yang menunjuk siapa Pak Menteri ?

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo: (plt) Yang menunjuk mendagri (menteri dalam negeri).

setialampung.co.id: sosok pltnya dari kemendagri atau putra daerah Lampung Pak Menteri ?

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo: Ya nanti kita lihat.

Share:

Meski Sudah Libur, Pegawai BKN Wajib Ikut Upacara HUT Pancasila


Ilustrasi. (CNN Indonesia/Hesti Rika)


Jakarta - Aparatur sipil negara Badan Kepegawaian Nasional (BKN) tetap diwajibkan mengikuti upacara memperingati hari lahir pancasila, sabtu (1/6) meski sudah libur. PNS yang telah mengambil cuti dan mudik ke kampung halaman pun wajib mengikuti upacara. 

"Wajib, di manapun berada," kata Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Muhammad Ridwan kepada CNNIndonesia.com, senin (27/5).

Kewajiban tersebut tertera dalam surat edaran BKN nomor 01 tahun 2019 tentang pelaksanaan upacara bendera memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2019. 

Seluruh pegawai BKN wajib mengikuti upacara di kantor pusat BKN, kantor regional I-XIV serta di Pusat Pengembangan BKN. 
Bagi pegawai yang telah mengambil cuti, dapat mengikuti upacara di kantor-kantor pusat BKN, kantor regional I-XIV, atau kantor pemerintah daerah sesuai keberadaan pegawai saat menjalani cuti. 

Pegawai yang menjalani cuti harus memberikan bukti telah mengikuti upacara bendera berupa foto dan dikirim ke kepala unit kerja masing - masing.

"Kewajiban upacara Harlah Pancasila 1 Juni sudah diatur dan diwajibkan dalam Keppres 24 nomor 2016," kata Ridwan.

Ridwan mengklaim BKN yang pertama kali mewajibkan pegawainya untuk mengikuti upacara. Kemudian, diikuti oleh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

"Untuk mengatasi 'hari kejepit' dengan cuti bersama, Kepala BKN mengeluarkan edaran internal agar PNS BKN mengikuti upacara di manapun berada. Belakangan edaran internal tersebut diikuti oleh K/L/D," ucap Ridwan.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga mengimbau kepala daerah agar melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila pada sabtu (1/6) mendatang. 

Imbauan itu termaktub dalam radiogram nomor 019.1/4110/Sj tertanggal 21 Mei 2019.

"Kepala daerah diminta melaksanakan upacara serta melakukan kegiatan yang mendukung penanaman nilai - nilai Pancasila, melakukan publikasi, serta memasang spanduk peringatan Hari Lahir Pancasila," tutur Tjahjo melalui keterangan tertulis.

Tanggal 1 Juni 2019 sudah memasuki hari libur karena hari Sabtu. Sehari sebelumnya, Jumat 31 Mei 2019 adalah hari terakhir bekerja sebagian besar instansi.

Pasalnya, mulai Senin 3 Juni 2019 sudah memasuki masa cuti bersama Lebaran 2019. 

Oleh karena itu diperkirakan mulai Jumat (31/5) malam diperkirakan gelombang mudik sudah dimulai. (cnnindonesia.com)

Share:

Pelepasan Purna Tugas Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo dan Wakil Gubernur Lampung, Bachiar Basri


Bandarlampung - Pemerintah provinsi Lampung menggelar kegiatan pelepasan purna tugas Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo dan Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri, periode 2014 - 2019, di Hotel Novotel Bandarlampung, jumat (24/5) petang. (*)
Share:

IPC Panjang Dijadikan Pelabuhan Internasional dan Pilot Project Digital Industrial Port


Bandarlampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo melakukan kunjungan kerja ke IPC Panjang, dan disambut langsung General Manager (GM), IPC Panjang, Drajat Sulistyo di ruang rapat utama IPC Panjang, Bandarlampung, kamis (23/5) sore.

Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka melakukan pembahasan mengenai rencana strategis pengembangan Pelabuhan Panjang.

Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo didampingi Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Lampung, Taufik Hidayat mengatakan, pelabuhan Panjang hari ini sudah berkembang dengan sangat pesat dan sudah sangat sejalan dengan program strategis yang sama-sama ingin diraih pemerintah provinsi Lampung.

"Mungkin banyak yang belum tahu bahwa dengan berbagai pengembangan yang dilakukan per Oktober 2018, Pelabuhan Panjang sudah meraih predikat sebagai pelabuhan Internasional. Ini artinya program kerja IPC Panjang ini sudah sejalan dengan program strategis yang sama-sama ingin diraih pemerintah provinsi Lampung. Yakni menjadikan Pelabuhan Panjang sebagai pelabuhan utama di Sumatera. Tidak lagi melalui Tanjung Priuk ataupun Singapura," papar Ridho.

"Bahkan sekarang ini dua minggu sekali, Pelabuhan panjang sudah digunakan kapal Liner yang besar-besar itu. Sekali angkut bisa 1.200 sampai 1.400 kontainer, ini kan suatu pencapaian, bahkan suatu kebanggan buat saya, dimana semua unsur bergerak bersama untuk kemajuan Lampung," sambung Ridho.

GM IPC Panjang, Drajat Sulistyo megatakan, semua kemajuan dan capaian yang dilakukan IPC Panjang adalah juga berkat dukungan pemerintah provinsi Lampung terutama Gubernur Ridho yang selama ini selalu merespon dengan cepat apa yang menjadi kendala amupun kebutuhan IPC Panjang.

"Sebenarnya kami ini hanya mengekor saja, kemana arah pembangunan strategis provinsi Lampung berjalan, kami ikuti kemudian kami kembangkan. Alhamdulillah berkat dukungan dari pemprov dan pak gubernur semua berjalan lancar. Apalagi yang kemarin terkait penggunaan jalan tol sebagai akses angkutan logistik, karena surat dari pak gubernur langsung disetujui kementrian," ungkap Drajat Sulistyo.

Pada kesempatan tersebut GM IPC Panjang Drajat Sulistyo juga mengungkapkan, melalui program integrated industrial port yang dilakukan IPC Panjang, Pelabuhan Panjang dijadikan pilot project untuk digital industrial port oleh pemerintah pusat. Bahkan menurut Drajat, Pelabuhan panjang adalah satu-satunya pelabuhan yang memiliki beacukai online selain Jakarta.

Tidak sampai disitu, pemerintah pusat juga menunjuk IPC Panjang melalui Pemprov Lampung untuk mendirikan digital industrial port berbasis marketplace. Dimana nanti marketplace tersebut akan memuat katalog semua sumber daya indutri yang ada di Lampung, dari mulai bahan jadi hingga jasa pengirimannya ke seluruh dunia.

Untuk itu diakhir kunjungannya Gubernur Ridho kembali menegaskan, Pemprov Lampung selalu siap memberikan segala dukungan, termasuk dalam hal mendorong regulasi regional agar Pelabuhan Panjang menjadi pelabuhan tumpuan. Mulai dari masalah perizinan, regulasi lingkungan hidup, dan-lain sebagainya. (*)
Share:

Gubernur, Menteri dan Kapolda Lampung Rapat Koordinasi Kesiapan Angkutan Lebaran 2019


Bandarlampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo melakukan rapat kesiapan angkutan lebaran 2019 dengan kementerian perhubungan dan Polda Lampung di ruang rapat utama kantor gubernur Lampung, kamis (23/5).

Selain gubernur, rapat juga dihadiri menteri perhubungan, Budi Karya Sumadi, Kapolda Lampung, Irjen Pol Purwadi Arianto, dirjen perhubungan Lampung, serta dinas dan OPD terkait.

Dalam rapat tersebut Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, kegiatan mudik kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana hari ini jalan tol sudah selesai dibangun dan membentang mulai dari Jawa Timur hingga ke Lampung.

"Mudik kali ini berbeda, mulai dari Jawa Timur hingga Lampung sudah terkoneksi secara langsung oleh jalan tol, oleh karenanya pak presiden ingin sekali memberikan service yang bagus sehingga tidak ada masalah yang berarti. Oleh karenanya saya ingin menyampaikan permohonan bantuan kepada pak gubernur, pak kapolda untuk melakukan segala upaya untuk mensukseskan kegiatan mudik 2019 ini," ungkap Budi.

Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo mengatakan, pada mudik kali ini memang berbeda dari tahun sebelumnya. Faktor utamanya adalah karena sudah terbangunnya berbagai fasilitas yang menunjang konektifitas seperti dermaga eksekutif, jalan tol trans Sumatera dan Bandara Internasional Raden Inten II.

"Mudik kali ini memang sedikit berbeda, kemungkinan pemudik yang masuk dan melintasi Lampung akan lebih banyak menggunakan jalur darat, penyebabnya ada dua, yakni faktor penarik dan faktor pendorong. Faktor penariknya adalah jalan tol dan dermaga eksekutif bakauheni, sedangkan faktor pendorongnya adalah mahalnya tiket pesawat," ujar Ridho.

Lebih lanjut, Gubernur Ridho menyatakan untuk mensukseskan kegiatan mudik, dirinya sudah berkoordinasi dengan instansi-instasi terkait, terutama dengan kapolda Lampung sehubungan dengan keamanan dan kenyamanan para pemudik.

"Kalau soal keamanan saya rasa Lampung sudah sangat aman, apalagi kita dibantu penuh oleh Polda Lampung. Yang menjadi perhatian saya justru kenyamanan masyarakat ketika melalui jalan tol, terutama pada rest area dan titik-titik keluar yang memang harus diwaspadai," papar Ridho.

"Namun demikian, dengan dukungan segala dukungan dari semua pihak, baik dari polda, kementerian perhubungan, dan lain sebagainya, saya yakin kita bisa mewujudkan mudik  yang asik dan aman," tutup gubernur.

Kapolda Lampung, Purwadi Arianto mengatakan, jajarannya telah berkonsolidasi dan siap melakukan pengamanan mudik di wilayah Lampung melalui operasi Ketupat Krakatau 2019.

"Melalui Operasi Ketupat Krakatau 2019 kita akan melakukan pengamanan dengan menerjunkan 4.165 personil di semua jalur mudik, termasuk brimob di sepanjang jalur tol. Kemudian kita juga telah menyiapkan pos pengamanan, pelayanan, serta pos terpadu yang akan fokus melayani masyarakat selama 13 hari," pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, menteri perhubungan juga berkesempatan meresmikan peluncuran bis eksekutif yang akan melayani jalur pelabuhan bakauheni, terminal rajabasa, dan pelabuhan panjang. (*)
Share:

Imbauan Polda Lampung Bagi Warga yang Ingin Mudik Lebaran

Kabid Humas Polda Lampung, AKBP Zahwani Pandra Arsyad.


Bandarlampung – Polda Lampung mengimbau kepada masyarakat yang akan mudik lebaran untuk mempersiapkan kondisi fisik yang prima saat akan mudik. Selain itu perhatikan kondisi kendaraan yang akan digunakan untuk mudik.

Imbauan ini disampaikan Kabid Humas Polda Lampung, AKBP Zahwani Pandra Arsyad di ruang kerjanya, rabu (22/5).

“Periksa kondisi ban dan mesin kendaraan, jangan mudik pakai ban yang kondisinya sudah nggak baik. Kalau kelelahan, pemudik sebaiknya istirahat di tempat rest area atau pos PAM mudik yang sudah disediakan,” ujarnya.

Bagi pemudik yang akan meninggalkan rumahnya dalam kondisi kosong, sarannya, sebaiknya rumah dititipkan kepada ketua RT atau babinkamtibmas setempat.

“Aktifkan siskamling atau sampaikan langsung kepada polisi bahwa rumahnya dalam kondisi kosong karena akan ditinggal mudik lebaran. Bagi yang memiliki kendaraan sebaiknya diberikan kunci pengaman tambahan di kendaraannya,” ujarnya. (ben)

  



Share:

Penetapan KPU Sah Sesuai UU Pemilu



Jakarta - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menegaskan, penetapan hasil pemilu serentak tahun 2019 yang ditetapkan melalui rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU pada selasa (21/5) sah sesuai undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang  pemilihan umum. Ia pun meminta semua pihak, baik itu peserta pemilu maupun masyarakat menghormati hasil penetapan tersebut.

“Penetapan yang dilakukan KPU sah sesuai dengan undang-undang pemilu, semua pihak harus hormati itu,” kata Tjahjo di Jakarta (21/5).

Menanggapi peserta pemilu yang memberikan pernyataan sikap akan menolak dan enggan memberikan tanda tangan pada  hasil perhitungan suara Pilpres 2019 maupun Pileg 2019 yang dikeluarkan KPU, hal tersebut diatur pada Pasal 408 ayat 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “Dalam hal terdapat anggota KPU dan saksi Peserta Pemilu, yang hadir, tetapi tidak menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu ditandatangani oleh anggota KPU dan saksi Peserta Pemilu yang hadir dan bersedia menandatanganinya”.

Sementara itu Pasal 408 ayat  4 (empat) pada Undang-Undang yang sama disebutkan “Dalam hal anggota KPU dan/atau saksi Peserta Pemilu hadir tetapi tidak mau menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara anggota KPU dan/atau saksi Peserta Pemilu wajib mencantumkan alasan tidak mau menandatangani.” (*)

Share:

DPRD Provinsi Lampung Gelar Buka Puasa Bersama


Bandarlampung - Anggota DPRD Lampung menggelar acara buka puasa bersama sekaligus silaturahmi dibulan suci ramadhan 1440 H yang dihadiri Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo serta Komandan Korem 043/Gatam Kolonel Inf Taufiq Hanafi bertempat di Gedung DPRD Lampung Jl Wolter Monginsidi No 69 Telukbetung, selasa (21/5).


Dalam Sambutanya, Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo mengucapkan terimakasih kepada kawan-kawan anggota dewan yang sudah mau bekerjasama dengan pemerintahan provinsi Lampung.

“Kami selama ini banyak berdiskusi kepada kawan-kawan anggota dewan untuk bekerja dalam rangka membangun Provinsi Lampung sehingga bisa sampai sekarang ini,” ungkap Gubernur Ridho.

Acara yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Lampung ini juga dihadiri Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal. Danlanal Lampung Kolonel Laut Albertus Agung. Danbrigif 4 Marinir/BS Kolonel Mar Ahmad Fajar. Kaban Kesbangpol Provinis Lampung Kolonel (Purn) Irwan Sihar Marpaung. Danlanud Pangeran M. Bunyamin, Letkol Pnb Ronald, Kasat Pol PP Provinsi Lampung, Jayadi dan anggota DPRD Provinsi Lampung. (adv)
Share:

Ketua DPRD Provinsi Lampung Buka Puasa Bersama Gubernur Ridho


Bandarlampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo beserta jajaran pemerintah provinsi Lampung melaksanakan silaturahmi ramadan serta buka puasa bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung, di Gedung DPRD Lampung, selasa (21/5).

Gubernur Ridho mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan safari ramadan yang rutin digelar setiap tahun oleh Pemprov Lampung.

“Kegiatan safari ramadan memang rutin dilakukan pemprov Lampung bersama pemda kabupaten/kota dan juga DPRD Lampung. Alhamdulillah seingat saya setiap tahun saya selalu hadir terus safari ramadan dengan DPRD Lampung,” kata Ridho.

Dalam sambutannya Gubernur Ridho bersyukur menjelang akhir masa jabatannya semua pembangunan di Lampung berjalan lancar bahkan melebihi target yang direncanakan.

Salah satunya adalah disetujuinya konsep usulan kawasan industri di kawasan register 1 dengan lahan seluas 4.500 hektar.

“Dengan dibangunnya kawasan industri di wilayah tersebut diharapkan akan meningkatkan investasi puluhan triliun dan menyerap puluhan ribu tenaga kerja di wilyah Lampung,” ujarnya.

Ketua DPRD Lampung, Dedi Afrizal mengatakan, safari ramadan sangat baik untuk mempererat tali silaturahmi dan menjalin sinergi antara DPRD dan kepala daerah.

“Apapun hasil baik buruknya pembangunan adalah hasil kolaborasi dari DPRD dan kepala daerah. Mudah-mudahan ke depan Forkopimda kita bisa lebih kompak, program pembangunan dapat meningkat lebih baik lagi, dapat mendorong percepatan pembangunan,” pungkasnya. (adv)
Share:

Seruan Forum Multaqo Ulama, Cendikiawan Muslim dan Tokoh Lintas Agama di Lampung

Kegiatan forum multaqo ulama, cendikiawan muslim dan tokoh lintas agama untuk Indonesia damai yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Novotel, senin (20/5). Foto: Benny Setiawan/setialampung.co.id.


Bandarlampung – Mencermati perkembangan situasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta menjelang penetapan hasil pemilu oleh KPU RI pada 22 Mei 2019, forum multaqo ulama, cendikiawan muslim dan tokoh lintas agama di Lampung menyatakan dan menyerukan kepada masyarakat.

Seruan ini disampaikan forum multaqo ulama, cendikiawan muslim dan tokoh lintas agama untuk Indonesia damai ini diselenggarakan di Ballroom Hotel Novotel, senin (20/5).   

Kegiatan acara diantaranya dihadiri Ketua MUI Lampung Khairuddin Tahmid, Ketua Tanfidzyiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Lampung, Moh. Mukri, Ketua ICMI Lampung, Yusuf S Barusman, forum kerukunan umat beragama provinsi Lampung, ketua umum PGI wilayah Lampung, ketua keuskupan Lampung, Ketua Majelis Budha Darma Lampung, Indra Ali, Walikota Bandarlampung, Herman HN, Wakapolda Lampung, Kombes Rudi Setiawan serta para tamu undangan lainnya.    

Pada kesempatan tersebut, seruan yang disampaikan forum multaqo ulama, cendikiawan muslim dan tokoh lintas agama di Provinsi Lampung diantaranya, yang pertama mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas kehidupan sosial dan politik di provinsi Lampung, serta memelihara persatuan dan kesatuan dilandasi semangat untuk menjaga kesetian kepada pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika.

Kedua, memperkuat semangat persatuan dan kesatuan dengan cara memperkuat tali silaturahmi sesama anak bangsa.

Ketiga, mengimbau masyarakat agar lebih arif dan bijaksana dalam memahami dan menyikapi berbagai informasi yang beredar, dan tidak terprovokasi mengikuti ajakan people power. Karena people power tindakan inkonstitusional dan akan membawa kerusakan yang sangat besar.

Keempat, mengajak masyarakat memberikan kepercayaan dan mendukung pemerintah dan lembaga negara, KPU, Bawaslu, MK, TNI – Polri untuk bekerja dengan transparan dan profesional sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) demi terciptanya tatanan masyarakat yang ideal.

Kelima, meminta kepada para peserta pemilu untuk menempuh jalur hukum apabila hasil pemilu dinilai ada kecurangan dan pelanggaran.

Keenam, meminta kepada masing - masing pasangan calon mentaati komitmen bersama yaitu menerima hasil pemilu dengan semangat siap menang dan siap kalah. Lalu, meminta kepada aparat kepolisian untuk bertindak tegas, adil, transparan dan profesional. (*)  


Share:

Sesuai SKB 3 Menteri, Libur Lebaran 3 - 7 Juni 2019

Ilustasi/setialampung.co.id.

Jakarta - Mengacu pada surat keputusan bersama (SKB) menteri agama, menteri ketenagakerjaan dan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (PAN-RB), nomor 617/2018, 262/2018, dan 16/2018 tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2019, pemerintah menetapkan libur lebaran pada 3 - 7 Juni 2019.

Menurut Deputi bidang Pendidikan dan Agama di Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Agus Sartono, libur dan cuti bersama lebaran sesuai SKB tersebut.

"Masih mengacu pada SKB itu," kata Agus kepada detikFinance, senin (20/5).

Dalam SKB tersebut, dituliskan hari raya idul fitri sebagai hari libur nasional jatuh pada 5 - 6 Juni 2019. Lalu, cuti bersama pada 3,4,7 Juni sebagai bagian dari libur idul fitri 1440 H.

Kemudian, jatah libur lebaran juga bertambah karena pada 2, 8, dan 9 Juni adalah akhir pekan (sabtu dan minggu).

"Lebaran rabu-kamis (5-6 Juni). Nah yang di SKB liburnya senin, selasa, jumat (3,4,7 Juni) itu yang cuti bersama," jelas Agus.

Selain itu pada 1 Juni merupakan hari libur nasional, namun di hari itu adalah peringatan hari lahir Pancasila, maka tak masuk kategori libur lebaran.

"Yang tanggal 1 Juni kan libur nasional, memang libur sudah," lanjutnya.

Agus mengatakan, pada 31 Mei 2019 tidak ada ketetapan libur. Sehingga, pekerja masih masuk di hari itu.

"31 itu masih masuk karena nggak ada di SKB," tegasnya.

Apabila ada pegawai yang mengambil jatah cuti tahunan pada 31 Mei, menurut Agus boleh saja, yang penting disesuaikan dengan kebijakan masing-masing perusahaan

"Boleh saja, itu nanti kebijakan masing-masing kantor. Tanggal 31 kan jatuh jumat, tidak libur pun hari jumat itu biasanya olah raga, senam. Kalau pun nanti masih masuk ya, orang inginnya libur," tutur Agus.

Agus menambahkan, ketentuan cuti bersama ini juga sebagai upaya pemerintah menghindari penumpukan pemudik di arus balik lebaran 2019. (detik.com)
Share:

Politik

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog