Langsung ke konten utama

Aliansi Jurnalis Independen soroti kekerasan terhadap jurnalis dan independensi redaksi


Bandarlampung - Angka kasus kekerasan terhadap jurnalis di Lampung selama 2018 sama dengan tahun sebelumnya. Kasus kekerasan yang dialami wartawan mulai dari pelarangan meliput, pengusiran, kekerasan fisik dan verbal hingga perampasan alat kerja.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung mencatat, telah terjadi lima kasus kekerasan terhadap wartawan selama 2018. Tahun lalu juga terjadi lima kasus dan mayoritas terduga pelaku adalah aparat kepolisian. Terduga pelaku kekerasan tahun ini didominasi aparatur sipil negara atau ASN.

Menurut Ketua AJI Bandarlampung Padli Ramdan, dari lima kasus kekerasan, empat kasus melibatkan ASN. Satu kasus lainnya diduga dilakukan  oknum anggota TNI yang menghalangi jurnalis saat hendak melakukan konfirmasi kepada narasumber.

“Pengusiran, perampasan alat kerja wartawan, dan kekerasan fisik serta verbal diduga dilakukan ASN,” kata Padli dalam keterangan persnya.

Perampasan alat kerja wartawan diduga dilakukan oleh tenaga honorer di Pemkab
Pesawaran karena keberatan difoto ketika sedang duduk saat upacara bendera. Pengusiran diduga dilakukan salah satu kepala sekolah di Lampung Tengah dan kekerasan fisik diduga dilakukan camat di Lampung Tengah. Kekerasan berupa memegang kerah baju wartawan sekaligus mengajak berkelahi.

AJI menyesalkan beberapa kasus kekerasan terhadap wartawan yang berakhir damai tanpa ada penanganan yang tegas terhadap pelaku. Seharusnya pelaku kekerasan diberi sanksi, misalnya peringatan keras hingga diproses hukum oleh pejabat di atasnya agar muncul efek jera.
 
* Independensi Redaksi

Mengevaluasi peristiwa selama 2018, AJI mengajak wartawan untuk melakukan evaluasi terkait penerapan kode etik jurnalistik dan profesionalisme. Pasalnya beberapa kasus kekerasan terhadap wartawan dipicu oleh ketidakprofesional jurnalis. Misalnya membuat berita tidak berimbang dan tanpa upaya keras melakukan konfirmasi.

AJI Bandarlampung, kata Padli, juga menyoroti praktik ganda yang dilakukan media terhadap para wartawannya. Ada media cetak dan siber yang menugaskan wartawannya untuk melakukan penagihan uang iklan, advertorial hingga langganan koran.

Pasalnya beberapa kasus kekerasan terhadap jurnalis terjadi saat mereka malakukan aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan bisnis media. Bukan saat mereka melakukan aktivitas jurnalistik. Profesi wartawan menuntut kedisiplinan dan konsentrasi tinggi sehingga jurnalis kritis dengan isu-isu yang menjadi perhatian publik.

"Menugaskan wartawan di luar aktivitas jurnalistiknya, seperti menagih uang perusahaan, bertolak belakang dengan prinsip firewall atau pagar api. Ruang redaksi harus dipisahkan dengan bisnis sehingga bisa mempertahankan independensinya dari berbagai kepentingan," kata Padli.

Ketua AJI menambahkan, independensi ruang redaksi harus dijaga sehingga produk jurnalistik yang dihasilkan media dipercaya publik. Indepenensi adalah ruh jurnalisme agar pers bisa semakin meneguhkan keberadaannya sebagai penghasil informasi yang kredibel dan layak dipercaya kebenarannya. (rilis)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …