Langsung ke konten utama

DPRD Belum Keluarkan Rekomendasi Penghentian Sementara Pembangunan Grand Mercure

Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPRD Bandarlampung dengan PT. Istana  Lampung Raya (ILR), PT Wijaya Kusuma Contraktor (WKC), dan dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pemukiman dan Perumahaan, di ruang Lobby DPRD, Rabu (23/1/2019). Foto: Benny Setiawan.

BANDARLAMPUNG - DPRD Bandarlampung belum mengeluarkan surat rekomendasi penghentian sementara pembangunan Hotel Grand Mercure yang terletak di Jalan Raden Intan, Bandarlampung. 

Hal ini ditegaskan Sekretaris Kota Bandarlampung, Badri Tamam. Menurutnya, pihaknya belum menerima surat rekomendasi penghentian sementara pembangunan Grand Mercure dari DPRD Bandarlampung.

“Karena belum ada surat dari DPRD, maka pembangunan Grand Mercure belum bisa dihentikan,” katanya.

Kendati demikian, kata Badri, ia mengimbau kepada manajemen Grand Mercure untuk melaksanakan hasil kesepakatan bersama saat rapat dengar pendapat dengan DPRD rabu (23/1).

“Grand Mercure harus melaksanakan kesepakatan rapat. Misalnya tentang K3 harus segera dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi pekerjanya sendiri, lingkungan sekitar, juga masyarakat,” kata Badri, saat ditemui di jumat (25/1), seperti dilansir radarlampung.co.id.

Ia juga mengaku meminta manajeman Grand Mercure segera melengkapi K3.

“Saya contohkan jaring yang berada di sekitar bangunan harus lebih kuat agar kalaupun ada jatuhan benda dari proyek dapat menyangkut dan tidak sampai mengenai bangunan atau masyarakat yang ada di sekitarnya,” tukasnya.

Komisi III DPRD Bandarlampung mengakui belum mengirimkan surat rekomendasi penghentian sementara pembangunan Grand Mercure ke Pemkot Bandarlampung, hingga Kamis (24/1).

Menurut angggota Komisi III DPRD Bandarlampung, Yuhadi, surat rekomendasi tersebut akan dikirim jumat (25/1).

“Memang belum dikirim, jumat baru akan kita kirim,” ujarnya kepada Radarlampung.co.id.

Sebelumnya, Komisi III DPRD Bandarlampung dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) sepakat merekomendasikan penghentian sementara aktifitas PT. Wijaya Kusuma Contraktor (WKC), pelaksana pembangunan Hotel Grand Mercure.

Kesepakatan penghentian sementara itu berdasarkan hasil rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPRD Bandarlampung dengan PT. Istana  Lampung Raya (ILR), PT Wijaya Kusuma Contraktor (WKC), dan dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pemukiman dan Perumahaan, di ruang Lobby DPRD, Rabu (23/1/2019).

Pimpinan RDP, Agusman Arief mengatakan, penghentian sementara pembangunan hotel tersebut berdasarkan hasil rapat dan pandangan anggota komisi III dan Dinas PU dengan tujuan keselamatan.

“Berdasarkan pandangan anggota, Dinas PU, keterangan pihak WKC dan Honda (PT. ILR), kami sepakat  rekomendasi untuk menghentikan sementara pembangunan sambil menunggu WKC bisa menjamin dan menyelesaikan K3,” jelas Agusman dalam rapat itu.

Rapat sempat panas karena  sejumlah anggota Komisi III geram atas pernyataan pihak WKC yang diwakili Hendy dan Djuhaedi yang mengakui, bahwa insiden jatuhnya material ke bangunan PT ILR karena kelalaian, meski sudah berulang kali.

“Kalau itu sudah sering artinya bukan lagi lalai melainkan itu sudah niat. Bayangkan kalau besi pajang empat meter jatuh nimpa manusia. Jadi, kita minta hentikan dulu pembangunanya sampai teknis keselamatan kerjanya diperhatikan,” kata Anggota Komisi III, Dedi Yuginta.

Anggota Komisi III Yuhadi juga sempat berang. Dia mempertanyakan sikap Kepala Dinas Perumahaan dan Pemukiman, Yustam effendi, yang menolak untuk menghentikan pembangunan proyek. Ini karena akan mengkaji dan rapat terlebih dahulu.

“Kalau dinas pemukiman tak ingin hentikan itu ada apa, justru jadi pertanyaan saya, yang kita pikirkan faktor keselamatan dulu, kalau harus rapat-rapat dulu, keburu orang mati, ini kan sudah ada kejadian dan berulang kali,” ujar Yuhadi.

Sementara Kabid Cipta Karya Dinas PU, Supardi sependapat dengan sikap DPRD untuk menghentikan pembangunan  tersebut. Alasannya, keselamatan, dan pembangunan bisa dilanjutkan jika WKC bisa menjamin keselamatan.

“Kita sependapat hentikan dulu, sudah berulang-ulang kali, bahaya sekali, kalau dilanjutkan. Apalagi bangunan itu bertingkat-tingkat riskan, tolong WKC perhatikan pengawasannya, kenapa kunci berat tujuh kilo bisa jatuh gak mungkin ditiup angin. Jika memang salah bukan saja dihentikan tapi bisa izinnya dicabut,” kata Supardi.

Sementera, Ali, perwakilan pemilik bangunan Hotel Grand Mercure mengaku sedih dan menangis dengan kejadian tersebut. Dia mengaku pihaknya sudah berinvestasi untuk Lampung dan tidak ada niat mencelakakan atau membuat kecelakaan kerja.

“Saya mau nangis, kami ini sudah investasi, tak ada niat melakukan itu, dan pihak WKC ini sudah berpengalaman bangun gedung termasuk Novotel. Kami akan penuhi ketentuan K3 itu,” kata Ali.

Dalam rapat pihak PT ILR diwakili Direktur Stephanie, kuasa hukum Rahmand Kholid dan karyawan dealer honda jadi saksi jatuhnya sejumlah material bangunan hotel yang menimpa ruangan dealer Honda. Bahkan pihak Honda membawa sejumlah barang bukti material yang jatuh diantaranya besi hollow empat meter, kunci pas, dan barangbukti foto-foto.

* Polda Periksa Saksi

Direktur Kriminal Umum Polda Lampung, Kombes Bobby Marpaung mengatakan, pihaknya sudah memeriksa sejumlah saksi terkait laporan PT. ILR ke Polda Lampung.

“Kita sudah periksa beberapa saksi, termasuk turun langsung ke lapangan. Sementara kasus ini masih dalam penyelidikan,” kata Bobby Marpaung, Rabu (23/1). (*/ben)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …