Langsung ke konten utama

Mendagri: siapapun yang mengganggu konsolidasi demokrasi, harus ditindak

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Foto: Puspen kemendagri.

Jakarta – Menteri dalam negeri (mendagri) Tjahjo Kumolo menyikapi setiap gelagat yang muncul untuk membangun ketidakpercayaan terhadap penyelenggara pemilu. Dalam keterangan persnya, mendagri menegaskan, semua pihak harus percaya penuh kepada penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP).

“Pemilu serentak 2019 ini sebenarnya yang punya kerja kan parta politik, kecuali DPD yang perseorangan. Tapi penyelenggaraannya sesuai undang - undang diserahkan kepada KPU, Bawaslu dan DKPP. Seharusnya partai politik termasuk capres, cawapres dan tim suksesnya harus percaya penuh kepada KPU, jangan apa yang disepakati dirapat beda apa yang disampaikan diluar," ujar Tjahjo.

Mendagri Tjahjo juga berkeyakinan bahwa KPU perhari ini tidak ada menyimpang satu titik koma pun dari undang-undang.

“Saya kira KPU juga berbekal pada undang-undang dan juga berbekal pada putusan MA dan MK," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan hal penting adalah jangan mencurigai, apalagi mendramatisir.

“Membuat hal-hal seperti kemarin, mencetak kartu saja belum sudah ada isu sudah 7 kontainer, saya kira ini jelas mau mendeletigimasi KPU. Sama juga ada isu 31 juta suara selundupan, 1 saja tidak mungkin, apalagi 31 juta suara," tegas Tjahjo.

Tjahjo sangat tegas dalam menyikapi hal tersebut, bahkan Tjahjo sebagai mendagri dalam hal ini sudah sepakat dengan KPU bahwa sekecil apapun kalau ada berita fitnah, berita-berita yang sifatnya berujar kebencian, berita hoaks atau berita bohong, bermuatan SARA, lapor aja kepada kepolisian.

Tjahjo juga menyampaikan penegasannya bahwa siapapun orang yang mengacaukan proses konsolidasi demokrasi ini, mengacaukan penyelenggara pemilu, mengacaukan kerja partai politik, mengacaukan kerja capres - cawapres, mengacaukan tim sukses, harus diusut dan ditindak pihak kepolisian siapapun itu. (rls)

Postingan populer dari blog ini

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…

Berikut Pidato Lengkap Presiden Joko Widodo

setialampung.co.id - MPR RI resmi melantik Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden masa jabatan 2019 - 2024, minggu (20/10).

Usai dilantik, Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutannya. Berikut pidato lengkap Presiden Joko Widodo.


Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera Bagi Kita Semua, Om Swastyastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Yang saya hormati para pimpinan dan seluruh anggota MPR, Yang saya hormati Bapak Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, Yang saya hormati Ibu Megawati Soekarnoputeri, Presiden ke-5 Republik Indonesia, Yang saya hormati Bapak Prof. Dr. Soesilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Hamzah Haz, Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. Boediono, Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Bapak Muhammad Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke- 12 Republik Indonesia.

Yang saya muliakan kepala negara dan pemerintahan serta utusan …

Imbauan Kapolda Lampung, Irjen Purwadi Arianto

setialampung.co.id - Menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2019 - 2024 yang akan berlangsung pada 20 Oktober 2019, Kapolda Lampung Irjen Purwadi Arianto mengimbau kepada semua masyarakat dan semua elemen agar mengikuti apa yang telah menjadi aturan. Sehingga pelaksanaan kegiatan pelantikan presiden dan wakil presiden berlangsung aman dan terkendali.

"Semua ini (pelantikan presiden) adalah kemenangan masyarakat Indonesia. Ini adalah anugerah buat Bangsa Indonesia. Untuk itu saya mengimbau kepada semua pihak agar semua situasi berjalan kondusif, aman dan terkendali. Silakan menyampaikan pendapat dengan santun dan sopan," ujarnya.

Purwadi juga menutukan, pihaknya menempatkan personil secukupnya. Diantaranya seperti di lokasi penyeberangan menuju pulau Jawa yaitu di Bakauheni, Lampung Selatan.

"Memang ada indikasi pemberangkatan massa tapi tidak terlalu banyak. Bagi pendukung yang lagi bersuka ria, agar penyampaiannya tidak mengganggu yang lainnya,"…