Langsung ke konten utama

Penjelasan Ketua DKPP terkait sanksi peringatan untuk Bawaslu Lampung


Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan memberikan sanksi peringatan kepada teradu I, Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah dan merehabilitasi nama baik teradu II, Iskardo P. Panggar, dan teradu III, Adek Asy’ari selaku anggota Bawaslu Lampung. Putusan ini tertuang dalam putusan DKPP nomor 204/DKPP-PKE-VII/2018. Dimana sidang putusan digelar di DKPP pada rabu (2/1/2019).

Terkait DKPP memutuskan memberikan sanksi peringatan, sementara sebelumnya DKPP pernah memberikan sanksi peringatan keras terakhir kepada bawaslu Lampung, Ketua DKPP, Harjono saat dikonfirmasi setialampung.co.id melalui pesan whatsapp, kamis (3/1/2019) menjelaskan, tergantung pelanggaran.

"Ya tergantung pelanggaran masing - masing kasus aduannya," kata Harjono.

Saat ditanya salah satu contoh jenis pelanggarannya seperti apa yang terkait putusan peringatan keras DKPP itu, ia menuturkan, itu hasil diskusi semua anggota.

"Wah, itu dibahas dan hasil diskusi semua anggota," ujarnya.

Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah mengatakan, putusan  Bawaslu Lampung untuk pelanggaran terstruktur sistematis masif (TSM) juga penanganan pelanggaran pidana terkait politik uang dinilai sudah sesuai prosedur dan tidak melanggar kode etik.

"Alhamdulillah, putusan Bawaslu Lampung untuk pelanggaran TSM juga penanganan pelanggaran pidana terkait politik uang dinilai sudah sesuai prosedur dan tidak melanggar kode etik. Sehingga teradu 2 dan 3 (Iskardo P. Panggar dan Adek Asyari) direhabilitasi nama baik. Teradu 1 (Fatikhatul Khoiriyah) diberi sanksi peringatan karena dinilai tidak memiliki sense of etic yaitu tidak menolak ditetapkan sebagai ketua majelis pemeriksa sidang TSM. Padahal ada hubungan keluarga dengan pengurus parpol pengusung paslon yang dipersoalkan meskipun tidak terbukti ada keberpihakan tetapi tidak adanya sense of etic dari teradu 1.

"Meskipun secara pribadi saya mendapat sanksi peringatan, tetapi secara kelembagaan ini sangat melegakan karena prosedur penanganan pelanggaran yang kami lakukan tidak salah," ungkapnya.

Seperti diketahui DKPP memutuskan mengabulkan pengaduan pengadu (Koalisi Rakyat Lampung Untuk Pemilu Bersih (KRLUPB) untuk sebagian, yaitu menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu I, Fatikhatul Khoiriyah selaku ketua merangkap anggota Bawaslu Lampung terhitung sejak dibacakannya putusan ini, merehabilitasi nama baik teradu II, Iskardo P. Panggar, dan teradu III, Adek Asy’ari selaku anggota Bawaslu Lampung terhitung sejak dibacakannya putusan ini, dan merintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak dibacakan.

Putusan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada rabu (2/1/2019) oleh Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Ida Budhiati,
dan Fritz Edward Siregar, masing-masing sebagai anggota, dengan dihadiri oleh pengadu dan para teradu. (ben)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …