Langsung ke konten utama

Badri Tamam akan Gelar Pelatihan Anggota Korpri



BANDARLAMPUNG - Badri Tamam dilantik sebagai ketua dewan pengurus korps pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kota Bandarlampung masa bhakti 2019 - 2024. Sekertaris daerah kota Bandarlampung ini dilantik di Gedung Semergou, senin (18/2). 

Wakil Ketua I BP Korpri Lampung, Taufik Hidayat mengatakan, pihaknya akan menjalin komunikasi yang baik dengan pengurus Korpri Kota Bandarlampung. Karena banyak program yang akan disusun untuk kesejahteraan para anggota.

“Paling tidak kita memupuk jiwa kebersamaan, mungkin ke depan kita akan buat tim advokasi untuk teman - teman yang ada masalah. Disamping itu, kita akan membuat usaha-usaha untuk anggota," ungkapnya.

Taufik mengungkapkan, DP Korpri Kota Bandarlampung sudah mempunyai jiwa kebersaman. Namun pihaknya akan terus meningkatkan sinergitas dengan pengurus DP Korpri Kota Bandarlampung.

"Saya kira di kota sudah jauh lebih siap, sudah ada jiwa corsanya, namun akan kita tingkatkan lagi," tandasnya.

Di tempat yang sama, Ketua DP Korpri Kota Bandarlampung Badri Tamam menuturkan, pihaknya akan menjalankan amanat pengurus Korpri Lampung.

"Sebagaimana arahan pengurus Korpri provinsi mengenai kebersamaan, telah dilakukan oleh Korpri kota. Seperti tim advokasi hukum untuk para anggota yang terkena masalah, kegiatan olah raga bersama, kegiatan santunan, kegiatan pemeliharaan kesehatan. Semoga ke depan kita akan adakan umroh gratis untuk anggota. Jadi kegiatan keagamaan juga menjadi salah satu prioritas dalam program kebersamaan anggota Korpri Kota," terangnya.

Badri Tamam melanjutkan, pihaknya juga akan mengadakan pelatihan untuk kesejahteraan para anggota Korpri.

"Kedepan kita akan adakan pembekalan pelatihan skill bagi para anggota yang akan memasuki masa pensiun, juga pembekalan bagi anggota yang bermasalah dengan hukum," pungkasnya.

Diketahui, susunan badan pengurus Korpri Kota Bandarlampung, Penasihat, Herman HN, Ketua Korpri Badri Tamam, Wakil Ketua I, Syaprodi, Wakil Ketua II, Sukarma Wijaya, Ketua bidang organisasi dan kelembagaan, Khaidar Mansyah, Ketua bidang pembinaan disiplin jiwa korps dan wawasan kebangsaan, Wakidi, Ketua bidang perlindungan dan bantuan hukum, Muhammad Umar, Ketua bidang usaha dan kesejahteraan, A. Fachruddin, Ketua bidang kerohanian, olahraga dan sosial budaya, Ariawan dan Ketua bidang pemberdayaan perempuan dan pengabdian masyarakat Sri Asiyah. (*)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …