Langsung ke konten utama

Generasi Millenial Diimbau Perangi Berita hoax


Metro - Generasi millenial diimbau untuk memberantas berita hoax, karena berita hoax bisa menimbulkan perpecahan dan mengganggu keutuhan NKRI.

Imbauan ini disampaikan Wakapolda Lampung, Brigjen Pol Tedy Minahasa saat talk show suara generasi millenial untuk mewujudkan pilres dan pileg 2019 yang aman, damai dan sejuk di Gedung Wisma Haji, kamis (28/2).

"Selain berita hoax, kampanye hitam (black campaign) juga sangat berbahaya. Oleh karena itu, saya mengajak generasi millenial cerdas dalam menyebarkan berita," kata wakapolda.

Dilanjutkannya, ia minta kaum millenial terlebih dahulu mencari kebenaran sebuah informasi maupun berita ke sumber yang benar, sebelum menyebarkannya.

"Kaum millenial itu ciri khasnya yaitu kritis dan cerdas. Oleh sebab itu, seharusnya generasi millenial tidak mudah termakan berita hoax. Adik - adik juga harus inget, di dalam pasal 28 UU ITE tahun 2008, barangsiapa secara tidak secara sah melawan hukum menyebarkan berita yang menyesatkan dikenakan pidana enam tahun," ungkapnya.

Saat ini, ungkapnya lagi, sekitar 40 persen daftar pemilih tetap (DPT) di Lampung merupakan generasi millenial. Artinya, generasi millenial memiliki peran yang besar.

"Generasi millenial ini mempengaruhi pemilihan di Indonesia. Seperti ucapan founding father kita, berikan saya sepuluh pemuda akan saya guncang dunia. Artinya apa peran pemuda sangat besar. Dan bangsa kita saat ini sedang menghadapi bonus demografi. Sebanyak 67 persen pada usia produktif ini mayoritas isinya kaum millenial," katanya.

Menurutnya, sejak Januari 2019, Polda Lampung sudah menangani 55 kasus berita hoax, adu domba, bernuansa fitnah, dan saling berkelahi di media sosial.

"Tidak ada keraguan dari kami untuk menindak yang seperti itu. KPU, bawaslu dan Polda sangat berani," jelasnya.

Pihaknya meminta Polres Metro untuk berkontribusi positif untuk mewujudkan pemilu yang aman, damai dan sejuk.

Di kesempatan itu juga wakapolda Lampung menyaksikan pendeklarasian pemilu damai 2019 yang sebelumnya dibacakan Ketua DPRD Metro, Anna Morinda, Walikota Metro, Ahmad Pairin, Wakil Walikota Metro, Johan, serta unsur forkopimda Kota Metro dan seluruh elemen masyarakat termasuk sejumlah perwakilan partai. Pendeklarasian bersama ini juga dibubuhi tanda tangan bersama untuk menciptakan pemilu yang aman damai dan sejuk di wilayah Kota Metro khususnya dan provinsi Lampung secara umum. (*)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …