Langsung ke konten utama

Gubernur Resmikan Taman Bermain


Bandarlampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo meresmikan taman bermain anak yang berlokasi di Lampung Elephant Park, minggu (17/02). Peresmian dilakukan dengan penandatanganan prasasti dan pelepasan balon ke udara. Adapun taman bermain anak merupakan pembangunan tahap ke dua dari Lampung Elephant Park yang rencana pembangunannya dibagi menjadi tiga tahap.

Pada pembangunan tahap pertama Lampung Elephant Park tahun 2017 yang lalu telah dibangun taman terbuka, lapangan basket, skate park, taman air mancur, dan mushala.

Pada tahap kedua, pembangunan dilanjutkan dengan pembangunan taman bermain anak, panggung terbuka, kamar mandi dan toilet, pos keamanan Pol PP, dan pusat souvenir.

Sedangkan pembangunan tahap ke tiga rencanannya akan dibangun area parkir kendaraan dan taman terbuka hijau.

Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo saat peresmian taman bermain anak Lampung Elephant Park menyatakan, dasar fikir dibangunnya Lampung Elephant Park adalah karena kurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau di Bandarlampung.

"Berdasarkan indek pertumbuhan ekonomi, Provinsi Lampung mengalami peningkatan yang sangat baik. Tapi ternyata berbanding terbalik dengan indek kebahagiaan masyarakat Kota Bandar Lampung, oleh karenanya kita berusaha cari tahu apa yang salah, ternyata salah satu parameternya adalah kurangnya ruang publik yang membuat indek kebahagian kota Bandarlampung rendah," papar Gubernur.

Lebih lanjut, Gubernur Ridho juga menyatakan bahwa pembangunan ruang terbuka hijau bukanlah tugas dari pemerintah provinsi, namun demikian Pemprov tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk masyarakat Lampung dengan membangun ruang-ruang publik yang dapat digunakan oleh masyarakat Bandarlampung.

"Tadinya ini kita hanya coba-coba, karena sebenarnya bukan tugasnya Pemprov, tapi karena kita juga punya aset yang dapat dimanfaatkan maka kita coba trial and error, dan ternyata animo masyatakat sangat baik, makanya kita teruskan. Selain Lampung Elephant Park, Pemprov Lampung juga tengah melakukan revitalisasi PKOR Way Halim agar dapat menjadi ruang publik yang representatif untuk masyarakat Lampung. Selain itu ada juga Observatorium atau Teropong Bintang Terbesar yang sedang kita bangun di Taman Hutan Raya Wan Abdurahman, kedepan bisa kita gunakan untuk sebagai wahana wisata pendidikan," papar Gubernur Ridho.

Mengakhiri sambutannya Gubernur Ridho berharap fasilitas ruang publik yang dibangun Pemprov Lampung dapat bermanfaat bagi masyarakat. Gubernur Ridho juga meminta masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan semua fasilitas yang ada.

"Pemprov kan tidak punya dinas kebersihan, dinas kebersihan adanya di pemerintah kota, oleh karenanya saya mohon kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga fasilitas yang ada, ini milik bersama, kita jaga bersama-sama," pinta gubernur.

Pada peresmian Taman Bermain Anak tersebut turut hadir juga Ketua Tim Pengerak PKK Provinsi Lampung Aprilani Yustin Ficardo yang juga menjabat sebagai Bunda Paud Provinsi Lampung. Bunda Yustin mengajak Anak-anak TK dan Paud di Bandarlampung untuk turut serta dalam lomba mewarnai gambar dalam rangka peresmian taman bermain anak. (*)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …