Langsung ke konten utama

Gubernur Ridho resmikan Revive Hotel




Lampung Tengah - Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo hadir pada acara grand opening Revive Hotel Bandar Jaya. Pada kegiatan tersebut gubernur meresmikan dan menandatangani prasasti hotel secara langsung, sabtu (2/2/2019).

Menurut Gubernur Ridho, kehadiran Revive Hotel adalah kepercayaan untuk Provinsi Lampung dan Lampung Tengah.

Dalam sambutannya, M. Ridho Ficardo mengungkapkan, dirinya bangga dapat hadir dan meresmikan hotel bertaraf internasional di Lampung Tengah.

"Saya bersyukur bisa hadir dalam peresmian Hotel Revive ini. Suatu kebanggaan untuk saya, kehadiran Revive Hotel adalah kepercayaan untuk Provinsi Lampung dan Lampung Tengah. Ini bukan hal yang mudah untuk membangun kepercayaan pada investor," katanya.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Ridho mengatakan, selama ini ada paradigma yang terbangun pemerintah terkesan banyak mengganggu bukan membantu para investor yang akan masuk.

"Paradigma ini yang kami rubah untuk pertumbuhan ekonomi dalam berbagai sektor dari keunggulan daerah dan sektor daerah. Tentunya ini yang menjadi lokomotif. Kami membangun infrastruktur sehingga pelayanan mudah sampai pada masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut Gubernur Ridho juga menyatakan, hari ini sejalan dengan SK bandara raden intan akan keluar menjadi bandara internasional. Pemerintah memfasilitasi untuk membuka market, bukan memanjakan investor tapi membantu.

"Investasi adalah kepercayaan terhadap pemerintah. Saya berterimakasih atas kepercayaan bapak - bapak telah berinvestasi di Lampung. Semoga makin banyak para investor yang mau berinvestasi, tentunya itu menguntungkan kita semua, terutama masyarakat setempat,” pungkasnya. (*)


Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …