Langsung ke konten utama

Ini Aturan Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos Bersumber dari APBD


Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Kepala Pusat Penerangannya, Bahtiar menjelaskan tentang aturan baru pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD yang diatur dalam Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 tentang perubahan keempat atas peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran lendapatan dan belanja daerah (APBD).

Dalam keterangannya, Bahtiar menjelaskan enam ketentuan pihak –pihak yang dapat menerima hibah yang dijelaskan dalam permendagri nomor 123 tahun 2018.

Pertama, bahwa hibah kepada pemerintah pusat yaitu diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.

Kedua, hibah kepada pemerintah daerah lainnya, yaitu diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang- undangan.

Ketiga, hibah kepada BUMN diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Keempat, hibah kepada BUMD diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat.

Kelima, hibah kepada badan dan lembaga, yaitu badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh menteri, gubernur atau bupati/walikota, badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya dan koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Keenam, hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut Bahtiar juga mengungkapkan, pihak – pihak yang mendapatkan hibah dalam hal ini bagi badan.

“Hibah kepada badan dan lembaga diberikan dengan persyaratan paling sedikit memiliki kepengurusan di daerah domisili, memiliki keterangan domisili dari lurah/ kepala desa setempat atau sebutan lainnya, dan berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi pemerintah daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah pemberi Hibah," ungkap Bahtiar.

Kemudian persyaratan untuk mendapatkan hibah bagi organisasi kemasyarakat, lebih lanjut ia menerangkan bahwa hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan paling sedikit telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia, berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan, dan memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan," terangnnya.

Sebelumnya, Bahtiar juga menerangkan, bahwa hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. (*)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …