Langsung ke konten utama

PT. JJW Teken Kontrak Kerjasama

Foto: ist.

Bandarlampung - PT. Jaris Jasmine Wijaya selaku penyelenggara Lampung Fair 2019 melakukan kontrak kerja dengan Pemerintah Provinsi Lampung, rabu (13/2). Penandatangan kontrak dilakukan oleh Direktur Manager PT. Jaris Jasmine Wijaya, Jihad Akbar Samburang dengan Kepala Biro Perekonomian.

"Ini tindaklanjut surat keputusan gubernur Lampung tentang penunjukkan PT. Jaris Jasmine Wijaya sebagai penyelenggara Lampung Fair 2019," ujar Oji, panggilan akrab Jihad Akbar Samburang, di ruang rapat biro perekonomian.

Dia meneruskan, sebelum penandatangan kerjasama dilakukan, dilakukan rapat koordinasi persiapan Lampung Fair 2019 termasuk pembahasan kenaikkan harga tiket yang sebelumnya di 2018 sebesar Rp10.000 menjadi Rp15.000 di 2019.
Menurutnya, kenaikan harga tiket ini salah satu upaya peningkatan kualitas dan konten kegiatan yang lebih baik. Terutama dalam hal penyajian kegiatan maupun tampilan Lampung Fair 2019.

"Proses persiapan sudah mencapai 80%, pelaksanaan Lampung Fair tinggal 65 hari lagi dari 19 april 2019," kata Oji.

Terkait koordinasi keamanan dan penataan parkir, dikatakannya, akan dilakukan pada awal maret mendatang. Dimana akan melibatkan kepolisian, polisi pamong praja, dinas perhubungan provinsi dan kota Bandarlampung, serta dari satuan TNI.

"JJW optimis bisa menyajikan Lampung Fair 2019 yang lebih berkilau dan semarak. Ini sesuai dengan tema Lampung Fair 2019 yaitu Kilau Lampung Semarak Sumatera," ungkapnya. (*)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …