Langsung ke konten utama

Ridho Jadi Keluarga Kehormatan Pomal


JAKARTA– Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo, menerima lencana Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal). Lencana itu sebagai tanda pengukuhan Ridho Ficardo menjadi keluarga kehormatan Pomal.

Penyematan lencana ke Ridho oleh Komandan Pusat Polisi Militer AL Laksamana Pertama TNI Nazali Lempo dalam upacara peringatan hari jadi Pomal ke-73 di Markas Komando Polisi Militer Angkatan Laut, Kelapa Gading Jakarta, Rabu (20/2). Perayaan Hari Ulang Tahun Polisi Militer AL ke-73 kali ini juga, Gubernur Ridho berkesempatan membantu secara simbolik rehab dan pembangunan Asrama Pangakalan AL Lampung serta rehabilitasi bangunan kantor Pomal di Lampung.

Dalam pengantarnya, Komandan Pusat Polisi Militer Angkutan, Laksamana Pertama TNI Nazali Lempo menjelaskan, pemberian penghargaan ini karena Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo telah berdedikasi dan punya loyalitas menyemangati dan mendukung kemajuan Polisi Militer AL.

“Kami atas pribadi dan kedinasan mengucapkan terima kasih. Ini merupakan kehormatan dan kebanggaan atas perhatian besar Pemerintah Provinsi Lampung bagi Polisi Militer AL,” kata ia.

Dia juga menaruh harapan atas hubungan yang sudah terjalin.

“Saya berharap ke depan hubungan antara Pemprov Lampung dan Pomal terjalin baik, dapat terus bekerjasama guna membangun Lampung pada masa mendatang,” ucapnya.

Selain Ridho menerima lencana, juga terdapat pula penerima lencana Polisi Militer yang berasal dari seluruh Panglima Komando Armada, Danseskoal, Pangkolinlamil, Gubernur Akademi Angkatan Laut, Dankodilklatal, Kapushidrosal, Danpuspenerbal, dan seluruh para Danlatamal 1 – 14 dari masing-masing daerah di Indonesia. (rls)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Terkait Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU, Handi: KPU Lampung Harus Segera Ambil Keputusan

Bandarlampung - Mencuatnya dugaan kasus jual beli kursi komisioner KPU yang diduga melibatkan oknum komisioner KPU, mendapat perhatian mantan komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih.

Melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11), Handi Mulyaningsih mengatakan, penting bagi KPU Lampung segera ambil sikap tegas atas pemberitaan kasus jual beli kursi. Karena integritas KPU Provinsi Lampung secara kelembagaan dan personal harus dijaga.

Baca juga: Senin KPU Lampung Rapat Pleno, Sala Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli Kursi Komisioner KPU.

"Oleh karena itu, perlu dijelaskan kepada publik mekanisme yang normatif dan prosedural bila ada kasus dan indikasinya. Publik berhak tahu yang terjadi walau masih indikasi," ujarnya.

Selain itu, dosen universitas Lampung ini mengimbau KPU Lampung harus segera ambil keputusan dalam ranah kewenangan yang dimilikinya, dan mensupport lembaga yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil keputusan.

"Ini sangat penting…

Terkait Pengaduan Dugaan Jual Beli Kursi Komisioner KPU, DKPP Minta Alat Bukti

Bandarlampung - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membenarkan telah menerima pengaduan terkait dugaan jual beli kursi komisioner KPU di Lampung.

Kabag Humas, Data dan Informasi DKPP, Ashari membenarkan pengaduan terkait hal tersebut sudah diterima oleh DKPP melalui email.

"Namun, untuk alat buktinya harus dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung ke DKPP untuk diverifikasi," kata Ashari melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id,  minggu (10/11).

Namun saat ditanya siapa nama pengadu dan teradu terkait hal ini, Ashari enggan menyampaikannya.

"Maaf belum bisa kita keluarkan datanya pak," ujarnya.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, minggu (10/11) menuturkan, laporan ke DKPP bisa disampaikan melalui surat atau email.

Direktur LBH Bandarlampung, Chandra Muliawan mengatakan, kasus ini sudah dilaporkan ke DKPP melalui surat elektronik pada 6 November 2019 dan pihaknya telah memperbaiki laporannya pada 7 …