Ajak Pemilih Tidak Gunakan Hak Pilihnya, Bisa Dipidana 3 Tahun Penjara


Tulangbawang Barat - Wakapolda Lampung, Brigjen Pol Teddy Minahasa menegaskan, masyarakat yang memiliki hak pilih dalam pemilu pilpres dan pileg 2019 dan terdaftar dalam pemilih tetap atau DPT namun memilih untuk golput, bisa terkena sanksi pidana penjara maksimal 3 tahun dan denda sebesar Rp36 juta.

Menurut wakapolda, sanksi tersebut disebutkan sepanjang masyarakat yang akan mempengaruhi atau mengajak orang lain agar tidak memberikan hak pilihnya. Bahkan memberikan suatu imbalan tertentu pada saat pemilihan berlangsung.

Hal tersebut merupakan tanggapan terkait diskusi rumah kita dengan tema golput bukan pilihan, yang diselenggarakan di Gedung Sesat Agung, Komplek Islamic Center Tulangbawang Barat beberapa waktu lalu.

Di dalam talkshow yang menghadirkan narasumber Komisioner KPU Lampung, Erwan Bustami, Pengamat Politik, Dharmawan Purba dan Direktur Kepolisian Air dan Udara, Kombes Pol Usman ini, wakapolda juga mengatakan, berdasarkan undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017, khususnya pada pasal 515, setiap orang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu, sehingga surat suara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp36 juta.

"Tindak pidana tersebut jika memenuhi tiga unsur tersebut maka pihak kepolisian akan melakukan tindakan tegas," tegasnya.

Ketiga unsur tersebut, ungkap wakapolda, antara lain dilakukan pada saat hari pemungutan suara, kedua, dengan menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya, ketiga, merusak surat suara sehingga menyebabkan surat suara tidak sah atau tidak bisa dihitung sebagai suara hasil pemilu.

Wakapolda juga menambahkan, masyarakat yang golput namun tidak mempengaruhi dan mengajak orang lain bahkan tidak memberikan imbalan tertentu, maka tidak terkena pidana bahkan dilindungi hak politiknya secara internasional.

Namun pihaknya berharap masyarakat Tulangbawang Barat dan masyarakat Lampung khusunya dapat memberikan hak politiknya pada pemilu 2019 pada 17 April 2019 dengan datang ke TPS masing-masing dan memilih calon pemimpin yang dikehendaki. Mengingat hak politik yang dilakukan setiap 5 tahun sekali ini menjadi bukti pergerakan bangsa yang maju dan merubah tatanan kenegaraan yang lebih baik lagi.

"Disamping itu, pemilu menjadi ajang bagi para calon pemimpin agar berkontribusi kepada masyarakat, bangsa dan negara," ujarnya.

Bupati Tulangbawang Barat, Umar Ahmad menyatakan mampu menarik partisipasi pemilih di atas 80 persen. (*)

Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog