Langsung ke konten utama

Gubernur Terima Penghargaan dari Mendagri


Bandarlampung - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menghadiri pembukaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang diikuti oleh seluruh perangkat desa yang ada di Provinsi Lampung, kamis (21/3).

Kegiatan yang digelar oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri RI tersebut dipusatkan di Gedung Bagas Raya, Bandar Lampung.

Dalam sambutannya Gubernur Ridho mengucapkan selamat datang kepada  Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wirant, yang pada hari itu didapuk untuk memberikan materi tentang peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dihadapan ribuan aparatur desa dari 15 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung.

Selain itu dalam sambutannya Gubernur Ridho juga menyatakan bahwa kegiatan hari ini adalah untuk mensinergikan kebijakan pemerintah pusat dengan aparatur desa. Menurut Ridho pengelolaan anggaran negara yang semakin besar memiliki dampak dan konsekuensi hukum juga besar.

"Cukup banyak, bahkan sebagian besar dari sahabat-sahabat kita yang karena ketidaktahuannya terjadi pelanggaran hukum. Saudara kita yaitu para kepala desa yang dengan niatan baik tetapi kemudian karena ketidaktahuan mereka, terjadilah masalah-masalah yang tidak terbayangkan sebelumnya," Ungkap Ridho.

Oleh karena itu, kegiatan hari ini menurut Gubernur Ridho adalah salah satu upaya untuk menjaga agar dana desa yang dikelola dengan niatan baik oleh perangkat desa beserta kepala desa, dapat digunakan sesuai dengan asas manfaat dan tujuannya.

Selain itu, Gubernur Ridho juga menyatakan bahwa pemerintahan desalah yang selama iniberada di lapangan, berada di tengah masyarakat. Berhadapan langsung dengan masyarakat dan langsung melayani masyarakat maka perlu adanya peningkatan kapasitas sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal.

Sementara itu untuk mensinergikan pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, Gubernur Ridho menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung juga giat membangun desa dengan program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Rua Jurai atau lebih dikenal dengan nama Gerbang Desa saburai.

Melalui Program tersebut Pemerintah Provinsi Lampung berhasil menngkatkan kesejahteraan desa tertinggal, yang awalnya berjumlah 400 desa, kini hanya tertinggal 100 desa saja.

"Seiring dengan program pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Lampung juga berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan desa tertinggal, yang awalnya ada sekitar 400 desa, kini hanya tinggal sekitar 100 lebih yang tertinggal, artinya lebih dari 60 persen yang sudah maju melalui Gerbang Saburai dari APBD kami, meskipun APBD kami tidak sebanyak APBD DKI Jakarta," tegas Ridho.

Pada kesempatan tersebut Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo juga menerima piagam penghargaan dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo atas prestasinya membangun desa di Provinsi Lampung. (*)

Berita Populer

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

2020, Dishub Bandarlampung Dapat Dana Alokasi Khusus Sebesar Rp2,2 Miliar dan Dana Pendamping Rp400 Jutaan

Bandarlampung - Dinas Perhubungan Bandarlampung di tahun 2020 mendapat bantuan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp2,2 miliar dan dana pendamping lebih dari Rp400 juta.

"Dana alokasi khusus sebesar Rp2,2 miliar itu dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dana pendampingnya sebesar Rp400 jutaan," kata Kepala Dinas Perhubungan Bandarlampung, Ahmad Husna, usai hearing dengan komisi III DPRD Bandarlampung, selasa (12/11).

Husna menjelaskan, dana Rp2,2 miliar tersebut untuk alat uji kendaraan bermotor, seperti timbangan, rem, lampu dan emisi gas buang.

"Kemungkinan besar bantuannya dalam bentuk barang. Dana pendamping sebesar Rp400 jutaan diantaranya diperuntukkan bongkar pasang alat dan untuk biaya menyekolahkan (pendidikan) operator," ungkapnya. (ben)