Langsung ke konten utama

Netralitas ASN di Pusaran Pemilu Serentak 2019


Yogyakarta – Netralitas Aparatus Sipil Negara (ASN) kian menjadi sorotan pada pelaksanaan pemilu serentak 2019. Pasalnya, sosok ASN yang merupakan abdi negara kian erat dengan aturan yang mengikat untuk tidak menunjukkan dukungan dan referensi politiknya pada masa pemilu, meski memiliki hak politik untuk memilih. Hal ini berbeda dengan masyarakat pada umumnya.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dalam berbagai kesempatan kerap menyinggung soal netralitas  dan kehati-hatian ASN. Menurut Tjahjo, konsep ASN erat kaitannya dengan aturan, tugas pokok untuk menjalankan seluruh program pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.

“ASN memang harus netral. Netral memiliki arti dan makna tidak berpihak, tidak berwarna, dan bebas atau tidak terikat. Dalam konteks pekerjaan birokraksi/ASN tidak bebas dan terikat pada tugas dan kewajiban menjalankan seluruh peraturan dan program presiden, menteri dan kepala daerah. Birokrasi satu warna tegak lurus pada NKRI,” terang Tjahjo saat resmi menutup Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) provinsi dan kepala BKPSDM kabupaten/kota se Indonesia yang  digelar di The Rich Hotel Yogyakarta, sabtu (2/3).

Meski demikian ASN juga harus tetap loyal dan profesional terhadap siapapun pimpinannya tanpa melihat latar belakang suku, agama, ras, maupun partai politik.

“Siapapun yang jadi atau duduk di pemerintahan kabupaten/kota, provinsi hingga presiden, harus loyal, harus taat, tegak lurus darimanapun dia berasal, dari partai maupun berasal dari suku maupun dari agama manapun,” tegas Tjahjo.

Dalam kesempatan yang sama, Tjahjo juga mengingatkan, ASN yang tidak memenuhi peraturan akan membahayakan proses konsolidasi demokrasi.

“Ada yang tidak tegak lurus, ini kalau dibiarkan bahaya negara kita ini. Tugas birokrasi ya harus terikat pada aturan yang ada,” ungkapnya.

Hal tersebut sejalan dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. (*)

Postingan populer dari blog ini

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…

Berikut Pidato Lengkap Presiden Joko Widodo

setialampung.co.id - MPR RI resmi melantik Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden masa jabatan 2019 - 2024, minggu (20/10).

Usai dilantik, Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutannya. Berikut pidato lengkap Presiden Joko Widodo.


Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera Bagi Kita Semua, Om Swastyastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Yang saya hormati para pimpinan dan seluruh anggota MPR, Yang saya hormati Bapak Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, Yang saya hormati Ibu Megawati Soekarnoputeri, Presiden ke-5 Republik Indonesia, Yang saya hormati Bapak Prof. Dr. Soesilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Hamzah Haz, Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. Boediono, Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Bapak Muhammad Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke- 12 Republik Indonesia.

Yang saya muliakan kepala negara dan pemerintahan serta utusan …

Imbauan Kapolda Lampung, Irjen Purwadi Arianto

setialampung.co.id - Menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2019 - 2024 yang akan berlangsung pada 20 Oktober 2019, Kapolda Lampung Irjen Purwadi Arianto mengimbau kepada semua masyarakat dan semua elemen agar mengikuti apa yang telah menjadi aturan. Sehingga pelaksanaan kegiatan pelantikan presiden dan wakil presiden berlangsung aman dan terkendali.

"Semua ini (pelantikan presiden) adalah kemenangan masyarakat Indonesia. Ini adalah anugerah buat Bangsa Indonesia. Untuk itu saya mengimbau kepada semua pihak agar semua situasi berjalan kondusif, aman dan terkendali. Silakan menyampaikan pendapat dengan santun dan sopan," ujarnya.

Purwadi juga menutukan, pihaknya menempatkan personil secukupnya. Diantaranya seperti di lokasi penyeberangan menuju pulau Jawa yaitu di Bakauheni, Lampung Selatan.

"Memang ada indikasi pemberangkatan massa tapi tidak terlalu banyak. Bagi pendukung yang lagi bersuka ria, agar penyampaiannya tidak mengganggu yang lainnya,"…