Gubernur Ridho Raih Penghargaan TOP Pembina BUMD 2019


Jakarta - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo kembali meraih penghargaan TOP Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tahun 2019 ini setelah dinilai berhasil mendorong tumbuhnya peningkatan kinerja keuangan dan bisnis PT. Bank Lampung yang merupakan salah satu BUMD terkemuka di Lampung.

Pemberian penghargaan dilakukan langsung Pemimpin Redaksi Majalah Top Business Moh. Lutfi Handayani, di Golden Ballroom Hotel The Sultan, Jakarta, senin (29/4).

Penghargaan ini juga mempertimbangkan keberhasilan Gubernur Ridho menciptakan peningkatan pelayanan kepada customer dan masyarakat umum, serta yang utama adalah mampu mendorong BUMD di bawahnya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan bisnis dan investasi di Lampung.

Selain gubernur Lampung, sejumlah BUMD dari manager dan BUMD kabupaten/kota di Lampung juga meraih penghargaan tersebut diantaranya Direktur Bank Lampung Eria Desomsoni (The Best CEO BUMD 2019 kategori berkarakter dan berkompetensi) dan PT Bank Lampung TOP BUMND BPD Buku I 2019.

Hadir dalam kesempatan tersebut juga penerima dari sejumlah daerah di Indonesia, antara lain gubernur Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.

Ketua panitia penyelenggara TOP BUMD 2019, yang juga CEO Madani Group dan Pemimpin Redaksi Majalah Top Business, Moh. Lutfi Handayani mengatakan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kinerja BUMD.

"Kegiatan TOP BUMD ini diselenggarakan untuk mendukung kebijakan dan program kementerian dalam negeri Republik Indonesia dan juga sejalan dengan arah dan kebijakan pemerintah untuk mempercepat peningkatan kinerja BUMD dan pembangunan perekonomian di daerah," ujarnya.

Melalui kegiatan, Lutfi berharap setiap BUMD dapat selalu terpacu untuk selalu melahirkan berbagai prestasi dan ikut serta memainkan peran penting di perekonomian nasional.

Seperti penyelenggaraan di tahun-tahun sebelumnya, peserta TOP BUMD 2019 adalah BUMD terkemuka dari berbagai bidang seperti BPD, BPR, BPRS, PDAM, dan masih banyak lainnya. Mereka berasal dari 33 provinsi yang ada di Indonesia.

Ketua Dewan Juri TOP BUMD 2019, Laode M. Kamaluddin mengatakan, ajang TOP BUMD 2019 ini memiliki nilai lebih dibandingkan ajang pemberian penghargaan lain.

"Salah satunya yaitu metode penilaian yang digunakan tidak hanya menggunakan kuesioner dan wawancara penilaian. Tapi panitia memberikan sejumlah rekomendasi yang sangat bermanfaat untuk dapat diterapkan oleh para peserta," tuturnya.

Menurut Laode, ada sejumlah manfaat yang akan didapat oleh para peserta dari ajang ini. Pertama, dapat melakukan benchmark terhadap keberhasilan dan kelebihan masing-masing BUMD. Kedua, meningkatkan semangat dan upaya dari setiap BUMD untuk terus memacu peningkatan kinerja perusahaan.

"Ketiga, meningkatkan gambaran positif dari setiap BUMD,” kata Laode. (*)
Share:

Gubernur Ridho: Lampung Siap Menjadi Pilar Kemajuan dan Pembangunan di Indonesia

Foto: Tim Media Muhammad Ridho Ficardo.

Bandarlampung - Selain sebagai media menyampaikan hasil pembangunan di Lampung, Lampung Fair 2019 juga sebagai pesta hiburan rakyat setelah berlangsungnya pemilihan umum (Pemilu) 2019.

Hal ini disampaikan Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo saat membuka event Lampung Fair 2019 di Pusat Kebudayaan dan Olah Raga (PKOR) Way Halim, jumat (19/4).

"Seperti kita semua ketahui, seluruh masyarakat Indonesia baru saja selesai melaksanakan event pesta demokrasi terbesar yakni pemilihan umum 2019. Oleh karena itu, Lampung Fair 2019 kali ini bukan hanya sebagai media untuk menampilkan hasil pembangunan di Lampung. Tapi juga sebagai hiburan rakyat untuk menurunkan tensi politik usai pemilu," kata gubernur.

Selain itu, gubernur mengatakan, dengan diusungnya tema "Kemilau Lampung, Semarak Sumatera" sebagai pertanda Lampung bukan hanya sebagai gerbang sumatera, tapi juga sebagai lokomotif pembangunan di Pulau Sumatera.

"Tema Lampung Fair kali ini adalah Kemilau Lampung, Semarak Sumatera, ini artinya Lampung telah siap menjadi pilar kemajuan dan pembangunan di Indonesia. Bukan hanya sebagai gerbang sumatera, tapi di masa yang akan datang, Lampung adalah lokomotif pembangunan sumatera. Booster atau pendorong kemajuan bagi sumatera. Tidak hanya itu, Lampung juga siap menjadi penyambung tongkat estafet pembangunan ketika pembangunan di pulau jawa sudah semakin jenuh," ungkapnya.

Pada kesempatan itu, gubernur mengimbau kepada masyarakat Lampung untuk dapat menjaga kondusifitas dan keharmonisan paska dilaksanakannya pemilu 2019.

"Saya menghimbau kepada seluruh masyatakat Lampung untuk dapat menjaga kondusifitas serta keharmonisan paska dilaksanakannya pesta demokrasi, bukan hanya saat pemilu, tapi juga seterusnya. Keberagaman masyarakat Lampung merupakan kekuatan yang kita miliki, seperti halnya sesanti negara kita, Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu," imbaunya.

Selain menghadirkan Group Band Padi Reborn, Pembukaan Lampung Fair kali ini juga diisi penampilan tari lilin persembahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lampung Selatan. Tidak ketinggalan juga penampilan musisi-musisi lokal dan marching band.

Lampung Fair kali ini dilaksanakan sejak 19 April 2019 hingga 3 Mei 2019. Kemudian Lampung Fair juga diisi sekitar 500 stand yang terbagi dalam 15 cluster yang diisi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BUMN, perusahaan swasta, perbankan, UMKM, kuliner, pameran otomotif, dan lain sebagainya. (*)

Share:

Pemilu 2019, Gubernur dan Istri Gunakan Hak Pilih di TPS 10


Bandarlampung - Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo beserta istri menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2019 di TPS 010 Sumur Batu, Bandarlampung, rabu (17/4).

Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo pada kesempatan tersebut mengatakan, pesta demokrasi kali ini memiliki dampak psikologis yang cukup berat. Karena pemilihan presiden - wakil presiden dan calon legislatif dilakukan bersamaan.

"Secara psikologis ini lebih berat, karena kita menghadapi dinamika kontestasi politik yang memang lebih berat. Karena ini baru pertama kali dilaksanakan Pileg bersamaan dengan Pilpres," kata Ridho.

Pada kesempatan itu Ridho mengucap syukur terkait pesta demokrasi kali ini, masyarakat Lampung tetap bisa menjaga situasi yang kondusif, situasi pembangunan tidak terganggu, perkembangan perekonomian juga berjalan dengan baik, tidak ada gangguan dan hambatan bagi pembangunan sampai dengan hari H.

Selain itu, gubernur juga mengimbau masyarakat Lampung untuk tetap menjaga situasi yang kondusif hingga paska pemilihan dan seterusnya.

"Saya imbau jangan sampai ajang yang katanya pesta demorasi ini membawa dampak yang negatif bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Lampung. Oleh karena itu mari kita terus jaga kondusifitas, tidak hanya saat pemilihan, tapi juga paska pemilihan bahkan sampai seterusnya. Apapun pilihan kita, semoga dapat membawa lompatan-lompatan pembangunan kedepan," ungkapnya.

Usai melakukan pemilihan di TPS 010 Sumur Batu, gubernur menyempatkan diri berbincang-bincang dan foto bersama dengan masyarakat setempat yang antusias menyambut kedatangan gubernur bersama istri. (*)
Share:

Cegah Politik Uang, Bawaslu Lampung Rutin Patroli


Bandarlampung - Pada masa tenang bawaslu beserta pihak terkait melakukan patroli serentak untuk mencegah terjadinya politik uang. Patroli dilakukan karena Lampung rawan terjadi politik uang.

Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah di dalam rapat koordinasi stakeholders pengawasan pemilihan umum DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, serta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 yang dilaksanakan di Hotel Sheraton, senin (15/4).

Ditambahkannya, meski saat ini terjadi penurunan status dimana Lampung masuk katagori kerawanan sedang, dari sebelumnya Lampung masuk katagori kerawanan tinggi, namun bawaslu Lampung beserta pihak terkait terus melakukan pengawasan dan pencegahan.

"Patroli dilakukan secara bergantian selama 24 jam. Kami harap kegiatan patroli ini didukung semua pihak terkait," kata Khoir.

Selain patroli mencegah terjadinya politik uang, Khoir menuturkan, di masa tenang pihaknya juga melakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye (APK).

"Sehingga diharapkan pada saat pelaksanaan pemilu sudah tidak ada lagi APK di lapangan," harapnya. (*)
Share:

Gubernur Ridho Optimistis Lampung peringkat 10 besar Pada PON XX di Papua

Foto: istimewa.

Bandarlampung - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo melakukan rapat koordinasi (rakor) persiapan pra pekan olah raga nasional (Pra-PON) XX/2019 dan pekan olahraga wilayah (Porwil) sumatera X/2019 bersama pengurus komite olahrga nasional Indonesia (KONI) Lampung, di Mahan Agung, rabu (10/4).

Wakil Ketua 1 KONI Lampung, Hannibal mengungkapkan, pada PON 2016, Lampung menempati peringkat 15 nasional dengan perolehan 11 emas, 9 perak, dan 16 perunggu.

Oleh karena itu, kata Hanibal, KONI Lampung harus melakukan program pembinaan agar prestasi olahraga atlet Lampung lebih meningkat pada kegiatan PON XX/2020 mendatang di Papua.

Gubernur Lampung sekaligus Ketua Koni Lampung, M. Ridho Ficardo menargetkan Lampung peringkat 10 besar nasional pada PON XX mendatang.

Gubernur Ridho mengatakan, Lampung pada 2012 - 2015 berhasil meraih peringkan 5 besar pada ajang Pekan Olahraga Nasional, yang kemudian turun keperingkat 8 dan 15 pada tahun-tahun berikutnya. Oleh karenanya diperlukan pembinaan yang tepat untuk dapat meningkatkan prestasi olahraga atlit-atlit Lampung.

"Membina atlit olahraga itu tidak seperti membangun infrastruktur. Kalau membangun infrastruktur itu kalau ada anggaran bisa berhasil, tapi membangun atlit yang berprestasi tidak seperti itu. Meskipun ada anggarannya belum tentu berhasil. Jadi, diperlukan strategi dan program pembinaan yang tepat," ungkap gubernur.

Namun demikian, dengan program pembinaan yang dijalankan Koni Lampung sekarang, Gubernur Ridho optimis dapat meraih peringkat 10 besar pada PON XX di Papua.

Gubernur Ridho juga mengungkapkan, beberapa waktu lalu anggaran APBD Lampung banyak tersandera pada program pembangunan infrastruktur jalan, yang memang menjadi fokus utama pembangunan di Lampung.

Namun demikian, dengan semakin baiknya infrastruktur jalan di Lampung, maka anggaran APBD Lampung dapat dialihkan pada fokus program pembangunan berikutnya, yakni pembangunan sarana dan prasarana umum yang mana salah satunya adalah sarana olahraga untuk mendukung peningkatan prestasi atlit-atlit Lampung.

Selain itu, Ridho juga menghimbau agar KONI Lampung tidak hanya bertumpu pada salah satu cabang olahraga saja. Tapi juga pada cabang olahraga lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

"Selama ini kita banyak bertumpu pada cabang olahraga (cabor) angkat berat atau angkat besi. Ketika cabor tersebut ada kendala, peringkat kita menurun. Oleh karena itu saya mengimbau agar tidak hanya bertumpu pada satu cabor saja. Namun memang yang menjadi tantangan adalah mampukah kita dalam tempo sesingkat-singkatnya untuk tidak bersandar pada cabor angkat besi/berat saja. Tetapi juga melakukan pembinaan yang lebih baik pada cabor yang memiliki potensi besar tanpa mengesampingkan cabor lainnya," pungkas Ridho.

Selain gubernur Lampung, rakor juga dihadiri Kadis Pora Lampung, Budi Darmawan, seluruh pengurus KONI Lampung beserta seluruh ketua cabang olahraga. (*)
Share:

Wakapolda: Masalah Keamanan, Tanggungjawab Semua Elemen Bangsa

Foto: ist.

Lampung Tengah - Masalah keamanan, bukan tanggung jawab aparat keamanan semata, tetapi merupakan tanggung jawab semua dan elemen bangsa.

Hal ini disampaikan Wakapolda Lampung, Brigjen Pol Teddy Minahasa di dalam talkshow yang dilaksanakan di Nuwo Balak, Lampung Tengah, selasa (9/4).

Talkshow yang menghadirkan narasumber dari Polda Lampung, Kombes Pol Amran Ampulembang, Komisioner KPU Lampung, Tio Aliansyah, dan pengamat politik Universitas Lampung, Budiharjo ini bertemakan, “Kenal tidak kenal Pilih sendiri”. Usai talkshow dilanjutkan deklarasi damai bersama audiens dengan tema “Kami Masyarakat Kabupaten Lampung Tengah siap mensukseskan pemilu 2019 yang aman, damai dan sejuk.

Wakapolda Lampung Brigjen Pol Teddy Minahasa mengatakan, semua memiliki komitmen sebagai garda terdepan dan terakhir dalam menghadapi pemilu ini agar pesta demokrasi berjalan aman, damai dan sejuk.

Pada kesempatan tersebut, Wakapolda Lampung Brigjen Pol Teddy Minahasa sempat menyampaikan pemilu sebagai penyampaian aspirasi masyarakat untuk memilih pemimpin nasional dan wakil-wakil rakyat yang menjadi pesta demokrasi seluruh elemen bangsa ini.

"Kita harus bertanggungjawab agar Pemilu ini aman, damai dan sejuk," ujarnya, di dalam acara talkshow yang juga dihadiri Bupati Lampung Tengah, Lukman Joyo Soemanto, kapolres Lampung Tengah, ketua DPRD Lampung Tengah, ketua partai politik, ketua MUI Lamteng, ketua NU Lamteng, ketua FKUB Lamteng, tokoh masyarakat, agama, pemuda dan perwakilan pelajar millenial Lamteng. (*)
Share:

Tim Mabes Polri Lakukan Wasrik di Polda Lampung

Kapolda Lampung Irjen Pol Purwadi Arianto saat menerima kunjungan tim itwasum mabes polri. Foto: istimewa.

Bandarlampung - Tim Itwasum mabes polri melakukan pengawasan operasi mantap brata 2019 Polda Lampung. Selain pos Polda Lampung, tim juga akan melakukan pemeriksaan di seluruh Polres guna mengetahui kekuatan personil, tindakan, target operasi dan tolak ukur kinerja operasi dalam pemilu 17 April 2019. Tim wasops mabes polri dipimpin Kombes Pol Agnes Supraptiningsih didampingi Kombes Pol Yakub Dedy Karyawan dan Kombes Pol Lukas Arry Dwiko Utomo.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, kegiatan pengawasan dan pemeriksaan (wasrik) merupakan salah satu fungsi yang menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas Polri. Sebab dengan melaksanakan wasrik dapat diukur tingkat efektifitas, efisien, produktifitas, kapabilitas dan akuntabilitas dari satuan – satuan Polri,” kata Karo Ops Polda Lampung, Kombes Yosi hariyoso saat menerima kunjungan tim di posko mantap Brata Polda Lampung.

Menurutnya, melalui kegiatan wasrik dapat diketahui sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran–sasaran yang telah ditetapkan dan apakah tugas–tugas telah dilaksanakan secara baik dan benar.

Selain itu, kata Yosi, Wasrik merupakan salah satu fungsi kontrol agar mekanisme kerja yang ada di lingkungan Polri tidak keluar jalur yang telah ditetapkan.

“Ini momentum yang sangat baik bagi Polda Lampung untuk mengetahui sejauh mana kinerja yang telah dilaksanakan dan mengetahui apa saja yang perlu menjadi perhatian dalam rangka perbaikan,” ujarnya.

Beliau juga berharap tim wasrik itwasum Polri dapat memberikan masukan yang berguna dan bermanfaat terutama bagi kemajuan dan peningkatan kinerja Polda Lampung beserta jajarannya. Terutama kepada para Kasatker tingkat polda maupun kewilayahan.

“Polda Lampung diharapkan para kasatker dapat menyiapkan satkernya sebagai obyek wasrik serta memberikan masukan serta data yang diperlukan tanpa ada yang ditutup–tutupi agar wasrik dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan,” hal ini yang harus dipenuhi dalam pemeriksaan.

Diketahui, tim hanya memastikan sejauh mana kebijakan dan petunjuk rencana operasi terpusat mantap Brata 2019 di wilayah Polda Lampung dan kendala yang ditemukan sebagai bahan evaluasi," kata anggota tim wasrik Kombes Pol Lukas Arry Dwiko Utomo.

Ditambahkannya, tim melakukan pengawasan operasi meliputi manajemen operasi sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta pendukung anggaran operasi mantap Brata 2019 yang yang merupakan operasi terpusat dalam penyelenggaraan Pemilu yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden pemilihan legislatif daerah hingga ke pusat dan anggota DPD RI" katanya.

tim melakukan pengecekan posko mantap Brata 2019 dimulai dari Polda Lampung dan selanjutnya akan melakukan evaluasi di jajaran masing-masing Polres yaitu Polres Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Barat dan Polres Way kanan hingga 3 hari kedepan.

Tim Wasops yang berada di Polda Lampung ini dilaksanakan agar kegiatan mantap Brata 2019 dapat berjalan lancar efektif dan efisien serta memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja polri dan para pelaksana kegiatan operasi tersebut.

Tim itwasum sebelumnya diterima Kapolda Lampung Irjen Pol Purwadi Arianto di ruang kerjanya bersama Irwasda Polda Lampung dan Karo ops Polda Lampung, serta nantinya bertemu para kapolres/kapolreta jajaran dan pengemban fungsi renmin serta fungsi anggaran. (rls)
Share:

Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo Hadiri RUPSLB Bank Lampung


Bandarlampung- Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo menghadiri rapat umum pemegang saham (RUPS) tahunan tahun buku 2018, dan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) tahun 2019, PT Bank Lampung yang berlangsung di ruang rapat Hotel Sheraton, Lampung, senin (8/4).

Selain gubernur, RUPSLB juga dihadiri Wakil Gubernur Lampung, Bachtiar Basri dan sejumlah kepala daerah kabupaten/kota di Lampung. (rls)
Share:

AJI Gelar Workshop Jurnalistik Konservasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan


Bandarlampung - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung berkerjasama dengan TNBBS, WWF, WCS, YABI, dan KFW menggelar workshop jurnalistik konservasi taman nasional bukit barisan selatan (TNBBS) di Hotel Batiqa, 6 - 7 April 2019.
Ketua Aji Bandarlampung, Padli Ramdan menjelaskan, pelatihan ini untuk meningkatkan kompetensi jurnalis dalam peliputan dengan isu lingkungan.

Kepala Bidang Teknis Konservasi TNBBS, Ismanto mengenalkan TNBBS kepada jurnalis yang hadir dalam pelatihan ini. Ismanto menjelaskan, taman nasional adalah kawasan pelestaraian alam (KPA) yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

TNBBS sejak 2004 telah tercatat sebagai cluster tapak warisan dunia (tropical rainforest  heritage of  sumatera) oleh UNESCO. Hal ini karena TNBBS telah memenuhi 3 kriteria penetapan warisan dunia (Outstanding Universal Value/OUV). TNBBS  mewakili kelompok hutan terpenting di Sumatera, juga memiliki panorama alam yang sangat indah dan flora serta  fauna yang sangat tinggi.

Dalam pelatihan ini peserta juga diberikan pemahaman mengenai biodiversiti oleh Wulan Puspitasari, Senior Species Conservation Specialist- Wildlife Conservation Society (WCS). Menurut Wulan, tujuan konservasi alam adalah untuk manusia sendiri. Selain nilai ekologinya, keanekaragaman memiliki aset sosial, ekonomi bagi negara.

“Indonesia adalah sumber biodiversitas untuk pisang. Jika ada wabah wereng, musnah semua. Namun pisang kita tidak akan terkena. Wereng hanya menyerang satu genetika saja,” jelas Wulan.

Ia menambahkan, keanekaragaman tidak hanya soal genetik. Namun ada pula keanekaragaman spesies dan ekosistem.

Berbicara mengenai biodiversitas dan TNBBS berkaitan pula dengan satwa yang dilindungi di dalamnnya. Dalam visi TNBBS 2015 - 2024, terdapat tiga jenis satwa dilindungi yaitu harimau, badak dan gajah sumatera.

Irfan  Nurarifin (Wildlife Monitoring and Habitat Connectivity Officer-WWF) menjelaskan sedikit mengenai keberadaan badak di TNBBS.

“Badak merupakan ecosystem engineers dan  facilitator species. Badak memiliki peran penting dalam rantai makanan. Badak merupakan penyebar biji yang baik di hutan. Badak mampu mempercepat siklus hayati dengan jumlah yang dimakan dan yang dikeluarkan dalam bentuk feses juga tinggi,” tutur Irfan.

Pemahaman mengenai biodiversitas, TNBBS, dan badak sumatera ini guna bekal bagi jurnalis dalam proses peliputan. Workshop konservasi ini akan berlanjut dengan agenda turun lapang ke TNBBS Tanggamus dan Lampung Barat. (rilis)
Share:

Menteri Perhubungan Resmikan Bandara Gatot Soebroto sebagai Bandar Udara Sipil


Way Kanan - Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo bersama Menteri Perhubungan (menhub), Budi Karya Sumadi melakukan penekanan tombol sirine sebagai tanda peresmian Pangkalan Udara TNI Angkatan Darat Gatot Soebroto sebagai bandar udara (bandara) sipil di Way Kanan, Lampung, sabtu (6/4).

Selain menhub, hadir pula Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa, Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Irwan, Bupati Way Kanan, Raden Adipati  Surya, perwakilan bupati se-Lampung, jajaran forkopimda Lampung serta masyarakat Way Kanan.

Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Ficardo mengungkapkan, peresmian Lanud AD Gatot Soebroto menjadi bandara sipil adalah atas  perkenan KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa.

"Saya sangat bersuyukur atas peresmian Lanud Gatot Soebroto menjadi bandara sipil di Way Kanan, terlebih dengan hadirnya menteri perhubungan dan Pak KSAD, saya sangat merasa senang," ungkap Ridho.

Gubernur Ridho juga sempat bercerita bahwa sangat banyak masyarakat terutama di Way Kanan yang menginginkan agar Bandara Gatot Soebroto dapat dipergunakan sebagai bandara sipil.

"Jadi, Pak KSAD, Pak Menteri, sudah lama masyarakat Way Kanan berharap agar bandara ini dapat dipergunakan oleh sipil. Jadi dulu Bandara ini dapat terlihat oleh masyarakat tapi terasa jauh. Mau masuk agak-agak seram gitu karena loreng-loreng pakaiannya," tutur Gubernur sambil bergurau.

"Sebenarnya dari 2006 sudah kita coba komunikasikan tapi belum membuahkan hasil. Alhamdulillah ternyata di masa jabatan saya sebagai gubernur dan Pak Bupati Raden Adipati Surya dapat terlaksana. Oleh karenanya atas nama Pemerintah provinsi Lampung saya mengucapkan terimakasih kepada pak menteri, pak KSAD, pak bupati, dan semua pihak yang terlibat dalam terwujudnya peresmian bandara Gatot Soebroto ini," lanjut Gubernur.

Gubernur Ridho juga mengucapkan terimakasih secara khusus kepada Menteri Perhubungan Budi Karya atas sinergitas pembangunan antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Sehingga dalam beberapa waktu lalu telah diresmikan Bandara Internasional II Radin Inten, Tol Trans Sumatera, Dermaga Eksekutif Bakauheni, dan Bandara Gatot Soebroto.

"Kunci pembangunan adalah dengan membangun konektifitas, dan ditangan pak menteri sudah 4 sarana yang di bangun, yakni Bandara Internasional II Radin Inten, Tol Trans Sumatera, Dermaga Eksekutif Bakauheni, dan Bandara Gatot Soebroto. Ke depan akan segera diresmikan Bandara Taufiq Kiemas di Pekon Serai. Harapan saya, dengan lancarnya konektifitas, pembangunan di Lampung di berbagai sektor semakin meningkat," ungkapnya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam sambutannya memuji Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo sebagai gubernur yang pintar dalam marketing. Sehingga banyak program pembangunan nasional yang dilaksanakan di Lampung.

"Pak Ridho ini Gubernur yang pintar dalam marketing dan menyongsong program-program pembangunan nasional. Pak Presiden sampai perintah langsung kepada saya untuk segera tingkatkan status Bandara Internasional Radin Inten II," kata menteri.

Selain itu Menhub juga menyatakan, hanya di Lampung, ada bandara (Gatot Soebroto) yang pembangunannya belum sepenuhnya selesai tapi sudah dilakukan penerbangan komersil.

"Jarang-jarang ada bandara belum sepenuhnya selesai tapi sudah ada penerbangan komersil dilakukan. Tadi juga saya sudah diskusi dengan direktur citylink dan Garuda, ke depan akan dilakukan penerbangan dua kali seminggu, dan akan ditingkatkan menjadi setiap hari," kata menteri.

Dalam peresmian tersebut Menhub juga memberikan santunan kepada 100 anak yatim di Way Kanan.

Selain langsung dilakukan penerbangan komersil, Hal yang tak kalah menarik pada peresmian tersebut adalah Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan yang dicukur rambutnya oleh Menhub dan KSAD sebagai nazar dan rasa syukur atas dibukanya Lanud Gatot Soebroto sebaga bandara sipil. (*)
Share:

Wakapolda Lampung Ajak Bermedia Sosial yang Santun


Pesisi Barat - Jelang pemilu bersama 17 April 2019 yang sudah dalam hitungan hari, Wakapolda Lampung, Brigjen Pol Teddy Minahasa dan rombongan melakukan kunjungan kerja di Polres Lampung Barat.

Polda Lampung bekerja sama dengan salah satu lembaga penyiaran publik di Lampung, menggelar talkshow/dialog  interaktif di Lamban Yoso, Kabupaten Pesisir Barat. Narasumber talkshow yang bertemakan "Santun Bermedsos" tersebut yaitu Komisioner KPU Lampung, M. Tio Aliansyah, Kombes Pol Shoberman dari Polda Lampung dan Yusdiyanto dari pengamat hukum Universitas Lampung.


Talkshow dihadiri juga bupati Lampung Barat, bupati dan wakil bupati Pesisir Barat, Hendri Yosodiningrat, forum komunikasi umat beragama, unsur muspida, organisasi kepemudaan dan kaum millenial.

Komisioner KPU Lampung, M Tio Aliansyah mengatakan, dalam persiapan pemilihan yang sudah menghitung hari, KPU Lampung dan jajajarannya sampai ke tingkat desa telah mempersiapkan logistik dan perangkat pemilihan, menerangkan syarat pindah tempat pemilihan, dan menyerukan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan menyukseskan penyelenggaraan pemilu.

"Apalagi pemilu kali ini dilakukan secara bersama yaitu pemilu presiden dan wakil presiden dan pemilu legislatif (memilih anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota)," ujarnya.

Kombes Sobarmen mengatakan, jelang pemilu, kasus hoax (berita bohong) semakin meningkat. Berita hoax sangat berbahaya karena bisa memecah belah bangsa, mengganggu kebhinekaan dan keutuhan NKRI.

"Untuk generasi millenial agar cerdas dan santun menggunakan media social. Bila menerima atau menulis status dimedia social agar dicermati, tidak boleh asal percaya dan menshare berita. Segera diputus apakah berita tersebut bisa dipercaya apa tidak," ucapnya.

Lalu, lanjutnya, apakah berita tersebut disampaikan oleh media terpercaya serta apakah berita tersebut merupakan berita yang memiliki unsur hoax. Karena menurut UU no 11 tahun 2008 tentang ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Akademisi Fakultas  Hukum Unila, Yusdiyanto mengatakan, pemilu merupakan pilar demokrasi. Maka diperlukan untuk mengawal demokrasi. Karena suksesnya pemilu ditentukan oleh penyelenggaara pemilu (KPU dan Bawaslu), tingkat partisipasi masyarakat dan TNI dan Polri dalam mengamankan pemilu dari pra, saat dan pasca pemilu.

Ada tiga tantangan yang pemilu 2014 dengan pemilu 2019. Pemilu kali ini nampak mengerasnya demokrasi melalui politik identitas, ujaran kebencian, dan kampanye hitam. Diera kampanye kali ini black campaign dan negative campaign kian terasa dan cenderung meningkat. Untuk itu khususnya generasi milineal untuk tidak mudah terhasut dan mari santun bermedia sosial. 

Hendri Yosodiningrat, yang hadir diacara tersebut mengapresiasi langkah yang dilakukan polda Lampung dan jajarannya dalam hal mensosialisasikan penyelengaraan pemilu yang sudah kian dekat. Menurutnya, acara semacam ini baru satu-satunya yang ada di Indonesia. Dan mampu berjalan di seluruh pelosok wilayah Lampung, untuk itu pihaknya mengajak untuk menjaga dan mensukseskan pemilu bersama dengan penuh kecerian dan kebahagian tanpa ada rasa ingin merusak pesta demokrasi bangsa.

Wakapolda Lampung Brigjen Pol Teddy Minahasa mengatakan, ujaran kebencian dan hate speech yang dilakukan melalui media social sudah kian meningkat. Dalam kesempatan tersebut ia mengajak semua pihak temasuk generasi millenial untuk cerdas menggunakan media social, sampaikan berita yang baik dan jangan sampaikan berita yang menggandung konten kebohongan (hoax) apalagi memiliki unsur ujaran kebencian.

"Untuk itu mari kita laksanakan dan sukseskan pemilu kali ini secara aman, sejuk dan bertangungjawab melalui santun bermedia social," imbaunya. (*)
Share:

DPT adalah Kewenangan KPU


Jakarta - Berkaitan dengan pernyataan Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo, senin (1/4) yang mengatakan, Mendagri Tjahjo Kumolo cenderung tidak netral pada Pilpres 2019, Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh merasa prihatin karena Pak Hashim menyebut Mendagri Tjahjo Kumolo tidak netral.

"Padahal di dalam pernyataan itu yang diserang saya. Barang kali Pak Hashim belum baca Undang-Undang Pemilu, dan PKPU Nomor 11 Tahun 2018 terutama Pasal 7 ayat (1) dan (2)," kata Zudan saat diskusi bertema "DPT Bermasalah Ancaman Legitimasi Pilpres" di sekretariat nasional Prabowo-Sandi, di Jakarta Pusat, selasa (2/4).

Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor. 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri, diatur bahwa penyusunan dan penetapan Data Pemilih Tetap (DPT) merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam konteks ini, pemerintah melalui kemendagri berdasarkan undang-undang pemilu bertugas menyusun Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). DAK2 dan DP4 tersebut telah diserahkan Mendagri kepada ketua KPU pada 15 Desember 2017.

Karena itu, lanjutnya, sebetulnya tugas Kemendagri sudah selesai 95 persen dan sisanya tinggal 5 persen adalah membantu pemutakhiran berkelanjutan  atas permintaan KPU.

Pemutakhiran data berkelanjutan hingga Hari H pencoblosan dapat dilakukan untuk memastikan jumlah pemilih yang meninggal, masuk atau pensiun dari TNI/Polri, penduduk yang berpindah, baru mendapatkan KTP elektronik, dan lainnya.

Meski demikian, pemutakhiran data tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh Kemendagri. Permintaan update data harus dari KPU. Nantinya KPU dan Dinas Dukcapil Kabupaten dan Kota akan bekerja sama menyelesaikan persoalan ini.

Dengan demikian Kemendagri telah melaksanakan tugas secara konstitusional berdasarkan undang-undang, termasuk Mendagri Tjahjo Kumolo dalam menyukseskan Pemilu 2019 telah bekerja profesional, objektif, netral dan tidak memihak.

Mendagri tak boleh cawe-cawe jika tak diminta KPU. Jadi tudingan Pak Hashim agar Kemendagri menghapus DPT itu tidak pada tempatnya.

Terkait tudingan BPN Prabowo-Sandiaga yang mengklaim menemukan 17,5 juta DPT bertanggal lahir sama di 1 Juli, 31 Desember, dan 1 Januari dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kebijakan tentang tanggal lahir 31 Desember dan 1 Juli sudah berlangsung lama diawali sejak tahun 1977 dengan Peraturan Mendagri Nomor 88 Tahun 1977. Saat itu database masih bersifat manual, dan tidak bisa dipertahankan di zaman teknologi digital yang terus bergerak serba cepat ini.

Maka pada 1995 Kemdagri mengubah sistemnya dengan membangun Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDuk) yang bertahan 9 tahun hingga tahun 2004. Pada 2004 berganti lagi menjadi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Ini yang bertahan sampai sekarang.

Perubahan ini sangat mendasar sebagaimana Dukcapil dulu mulai berevolusi di tahun 2004 melalui Keppres Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, yaitu mengubah Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) menuju SIAK. SIMDUK sendiri dimulai dari 1994 sampai 2004.

Kebijakan tersebut kemudian diperkuat dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Jadi, kalau banyak penduduk bertanggal lahir 31 Desember dan 1 Juli itu karena Permendagri nomor 19 tahun 2010. Inilah konfigurasi sejarah hukum dan perubahan paradigma di dalam administrasi kependudukan yang terus menerus kita sempurnakan. (rilis)
Share:

Politik

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed