Langsung ke konten utama

DPT adalah Kewenangan KPU


Jakarta - Berkaitan dengan pernyataan Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo, senin (1/4) yang mengatakan, Mendagri Tjahjo Kumolo cenderung tidak netral pada Pilpres 2019, Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh merasa prihatin karena Pak Hashim menyebut Mendagri Tjahjo Kumolo tidak netral.

"Padahal di dalam pernyataan itu yang diserang saya. Barang kali Pak Hashim belum baca Undang-Undang Pemilu, dan PKPU Nomor 11 Tahun 2018 terutama Pasal 7 ayat (1) dan (2)," kata Zudan saat diskusi bertema "DPT Bermasalah Ancaman Legitimasi Pilpres" di sekretariat nasional Prabowo-Sandi, di Jakarta Pusat, selasa (2/4).

Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor. 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri, diatur bahwa penyusunan dan penetapan Data Pemilih Tetap (DPT) merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam konteks ini, pemerintah melalui kemendagri berdasarkan undang-undang pemilu bertugas menyusun Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). DAK2 dan DP4 tersebut telah diserahkan Mendagri kepada ketua KPU pada 15 Desember 2017.

Karena itu, lanjutnya, sebetulnya tugas Kemendagri sudah selesai 95 persen dan sisanya tinggal 5 persen adalah membantu pemutakhiran berkelanjutan  atas permintaan KPU.

Pemutakhiran data berkelanjutan hingga Hari H pencoblosan dapat dilakukan untuk memastikan jumlah pemilih yang meninggal, masuk atau pensiun dari TNI/Polri, penduduk yang berpindah, baru mendapatkan KTP elektronik, dan lainnya.

Meski demikian, pemutakhiran data tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh Kemendagri. Permintaan update data harus dari KPU. Nantinya KPU dan Dinas Dukcapil Kabupaten dan Kota akan bekerja sama menyelesaikan persoalan ini.

Dengan demikian Kemendagri telah melaksanakan tugas secara konstitusional berdasarkan undang-undang, termasuk Mendagri Tjahjo Kumolo dalam menyukseskan Pemilu 2019 telah bekerja profesional, objektif, netral dan tidak memihak.

Mendagri tak boleh cawe-cawe jika tak diminta KPU. Jadi tudingan Pak Hashim agar Kemendagri menghapus DPT itu tidak pada tempatnya.

Terkait tudingan BPN Prabowo-Sandiaga yang mengklaim menemukan 17,5 juta DPT bertanggal lahir sama di 1 Juli, 31 Desember, dan 1 Januari dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kebijakan tentang tanggal lahir 31 Desember dan 1 Juli sudah berlangsung lama diawali sejak tahun 1977 dengan Peraturan Mendagri Nomor 88 Tahun 1977. Saat itu database masih bersifat manual, dan tidak bisa dipertahankan di zaman teknologi digital yang terus bergerak serba cepat ini.

Maka pada 1995 Kemdagri mengubah sistemnya dengan membangun Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDuk) yang bertahan 9 tahun hingga tahun 2004. Pada 2004 berganti lagi menjadi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Ini yang bertahan sampai sekarang.

Perubahan ini sangat mendasar sebagaimana Dukcapil dulu mulai berevolusi di tahun 2004 melalui Keppres Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, yaitu mengubah Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) menuju SIAK. SIMDUK sendiri dimulai dari 1994 sampai 2004.

Kebijakan tersebut kemudian diperkuat dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Jadi, kalau banyak penduduk bertanggal lahir 31 Desember dan 1 Juli itu karena Permendagri nomor 19 tahun 2010. Inilah konfigurasi sejarah hukum dan perubahan paradigma di dalam administrasi kependudukan yang terus menerus kita sempurnakan. (rilis)

Postingan populer dari blog ini

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…

Berikut Pidato Lengkap Presiden Joko Widodo

setialampung.co.id - MPR RI resmi melantik Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden masa jabatan 2019 - 2024, minggu (20/10).

Usai dilantik, Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutannya. Berikut pidato lengkap Presiden Joko Widodo.


Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera Bagi Kita Semua, Om Swastyastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Yang saya hormati para pimpinan dan seluruh anggota MPR, Yang saya hormati Bapak Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, Yang saya hormati Ibu Megawati Soekarnoputeri, Presiden ke-5 Republik Indonesia, Yang saya hormati Bapak Prof. Dr. Soesilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Hamzah Haz, Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. Boediono, Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Bapak Muhammad Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke- 12 Republik Indonesia.

Yang saya muliakan kepala negara dan pemerintahan serta utusan …

Imbauan Kapolda Lampung, Irjen Purwadi Arianto

setialampung.co.id - Menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2019 - 2024 yang akan berlangsung pada 20 Oktober 2019, Kapolda Lampung Irjen Purwadi Arianto mengimbau kepada semua masyarakat dan semua elemen agar mengikuti apa yang telah menjadi aturan. Sehingga pelaksanaan kegiatan pelantikan presiden dan wakil presiden berlangsung aman dan terkendali.

"Semua ini (pelantikan presiden) adalah kemenangan masyarakat Indonesia. Ini adalah anugerah buat Bangsa Indonesia. Untuk itu saya mengimbau kepada semua pihak agar semua situasi berjalan kondusif, aman dan terkendali. Silakan menyampaikan pendapat dengan santun dan sopan," ujarnya.

Purwadi juga menutukan, pihaknya menempatkan personil secukupnya. Diantaranya seperti di lokasi penyeberangan menuju pulau Jawa yaitu di Bakauheni, Lampung Selatan.

"Memang ada indikasi pemberangkatan massa tapi tidak terlalu banyak. Bagi pendukung yang lagi bersuka ria, agar penyampaiannya tidak mengganggu yang lainnya,"…