Salah Satu Destinasi Wisata Laut di Lampung


setialampung.co.id - Salah satu destinasi wisata laut yang berada di Kabupaten Pesawaran, Lampung.
Share:

Oking Pastikan Tak Maju Calon Ketua DPC PDIP Pesisir Barat

ist.

setialampung.co.id - DPC PDIP Pesisir Barat akan melaksanakan rapat kerja cabang (rakercab), minggu (30/6). Ketua DPC PDIP Pesisir Barat periode 2015 - 2020, Oking Ganda Miharja memastikan tidak akan mencalonkan diri kembali menjadi ketua DPC PDIP Pesisir Barat periode 2019 – 2024 pada rakercab DPC PDIP Pesisir Barat.

Kepastian ini disampaikan Oking disela-sela rapat kerja daerah (rakerda) DPD PDIP Lampung yang dilaksanakan di Hotel Sheraton Bandarlampung, kamis (27/6).

“Pertama jawaban saya terkait ketua DPC, saya pastikan kalau saya tidak mencalonkan diri lagi untuk menjadi ketua DPC,” tegas Oking.

Oleh karena itu, ia berharap ada regenerasi kepemimpinan selepas dirinya tidak mencalonkan kembali menjadi ketua DPC PDIP Pesisir Barat.

“Ketika saya tidak mencalonkan lagi menjadi ketua DPC, pakemnya harusnya yang naik adalah sekretaris atau bendahara. Tapi tinggal sekretaris atau bendaharanya mau atau tidak. Tapi bisa saja dari pengurus harian yang lain atau kita mengambil kader internal dari luar daerah, seperti sekarang mencuat nama Elti Yunani yang tercatat sebagai kader PDIP Lampung Barat sejak tahun 2007,” paparnya.

Lepas dari ketua DPC, Oking menyatakan legowo dan menyerahkan sepenuhnya kepada partai terkait posisinya di PDIP.

“Jadi apakah nanti saya masuk kepengurusan DPD atau DPP di badan atau sayap partai, nanti itu terserah partai. Yang pasti saya memberi tahu kepada teman-teman bahwa di Pileg 2014 saat menerima sebagai ketua DPC meraih 5 kursi dari 25 Kursi. Saya kembalikan dengan 5 kursi juga di Pileg 2019, dengan perolehan suara yang tadinya 15.500 menjadi 16.018 suara dari sekitar 80.000 pemilih yang datang ke TPS. Artinya ada penambahan, meski kita bersaing sengit dengan partainya bupati Pesisir Barat. Kemudian Pilpres, saya terima pak Jokowi - JK saat itu menang, saat ini juga menang Jokowi - Ma’ruf,” ungkapnya.

Soal pilkada Pesisir Barat, Oking memastikan PDIP dengan perolehan 5 kursinya dan bisa memunculkan calon sendiri akan mengusung kader internal.

“Berdasarkan peraturan partai nomor 4 tahun 2015 bisa mencalonkan kader sendiri untuk jadi calon bupati. Tetapi nantikan tentu akan kita buka penjaringan,” kata dia.

Dirinya juga memaparkan tiga barometer yang menjadi pedoman partai untuk mengusung calon dalam pilkada Pesisir Barat.

“Pertama hasil survei, kesiapan logistik pemenangan, dan soliditas partai,” jelasnya.

Lebih lanjut, terkait apakah dirinya akan mencalonkan kembali pada pilkada Pesisir Barat 2020, Oking menyerahkan sepenuhnya kepada partai.

“Nantikan ada mekanismenya sendiri. Yang pasti saat ini saya tidak mencalonkan menjadi ketua DPC,” tukasnya. (*)
Share:

Mendagri: Mari Kita Merajut Kembali Persatuan dan Kesatuan Pasca Putusan MK

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

setialampung.co.id - Menteri Dalam Negeri (mendagri), Tjahjo Kumolo mengajak semua pihak untuk kembali merajut persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pasca putusan mahkamah konstitusi (MK) mengenai  permohonan gugatan hasil Pilpres 2019.

"Mari kita rajut kembali persatuan dan kesatuan bangsa untuk bersama-sama kita membangun bangsa, bersama-sama membangun Indonesia," kata Tjahjo di Jakarta, jumat (28/6).

Ia menambahkan, sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, bangsa  Indonesia patut berbangga memiliki pemimpin yang mengajarkan jiwa ksatria. Karena itu, semua pihak patut optimistis, Indonesia akan menjadi negara yang maju.

"Kita patut berbangga dan membuktikan kepada dunia sebagai negara demokrasi terbesar di dunia. Kita bangga kepada seluruh pemimpin negeri yang telah mengajarkan jiwa ksatria dan negarawan. Kita semakin optimis Indonesia ke depan akan melompat kelasnya dari negara berkembang menjadi negara maju," ungkap Tjahjo.

Sebagaimana diketahui, MK menolak seluruh permohonan gugatan hasil Pilpres 2019 yang diajukan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Hal tersebut tertuang dalam putusan nomor 01/PHPU-PRES/XVII/ 2019.

"Mengadili, menyatakan dalam eksepsi menolak eksepsi termohon. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua Hakim MK, Anwar Usman di Gedung MK, Jakarta, kamis (27/6). (*)
Share:

Mendagri Minta Daerah Optimalkan Potensi SDA dan Budaya sebagai Destinasi Pariwisata


setialampung.co.id - Menteri Dalam Negeri (mendagri), Tjahjo Kumolo meminta pemerintah daerah mengoptimalkan potensi sumber daya alam (SDA) dan budaya sebagai objek dan destinasi pariwisata. Hal itu dikatakannya saat menghadiri undangan Yayasan Kusuma Pertiwi dalam acara Trisakti Tourism di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, kamis (27/6).

"Setidaknya banyak sekali daerah Indonesia yang memiliki potensi sember daya alam, budaya. Kondisi alam Indonesia, ada berbagai suku, demografi merupakan potensi besar dan kalau dikemas dan dikelola dengan baik akan menjadi potensi dan destinasi pariwisata yang menjanjikan," kata Tjahjo.

Menurut Tjahjo, potensi sumber daya alam dan budaya akan hilang jika tidak dipertahankan dan disesuaikan dengan inovasi serta tuntutan zaman.

"Potensi besar dari sumber daya alam dan budaya akan hilang jika tidak kita jaga dengan baik. Karena bagaimanapun alam dan budaya itu harus menyatu dan dipertahankan. Oleh karenanya harus ditopang dengan pembaharuan, inovasi-inovasi sesuai dengan tuntutan dan tren masyarakat," ungkap Tjahjo.

Dilanjutkan Tjahjo, pariwisata merupakan salah satu faktor unggulan untuk menyumbang devisa negara terbesar setelah gas bumi. Oleh karenanya pariwisata juga menjadi potensi ekonomi yang harus dikembangkan dan dikelola pemerintah setempat dengan dukungan masyarakat.

"Laporan dari kementerian pariwisata, jumlah wisatawan yang berkunjung ke wilayah kita (Indonesia) mencapai di atas 15 juta orang dan menyumbang devisa sebesar Rp224 triliun. Oleh karenanya, potensi wisata selain harus digali juga nantinya harus dikelola pemerintah setempat dengan dukungan masyarakat dan tokoh masyarakat," kata Tjahjo.

Tak hanya itu, dalam mengembangkan pariwisata, Tjahjo juga meminta agar setiap daerah mampu mencermati daerah rawan bencana dan tetap mempertahankan lingkungan.

"Salah satu yang harus mendapatkan perhatian adalah soal daerah rawan bencana. Kemudian kelestarian lingkungan, harap dicermati dengan baik soal spesies-spesies yang hampir punah, penanggulangan limbah, serta sanitasi air bersih," tutup Tjahjo. (*)
Share:

Polda Lampung Imbau Masyarakat Lampung Sikapi Keputusan Mahkamah Konstitusi dengan Arif dan Bijaksana

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol. Zahwani Pandra Arsyad. Foto: Benny Setiawan.

setialampung.co.id - Jelang keputusan mahkamah konstisusi (MK) terkait sengketa pilpres yang menurut rencana akan dibacakan pada 27 Juni 2019, Polda Lampung mengimbau kepada masyarakat Lampung untuk menyikapi hasil keputusan MK dengan arif dan bijaksana.

Imbauan ini disampaikan Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol. Zahwani Pandra Arsyad, kepada setialampung.co.id, rabu (26/6).

"Kita yakin masyarakat Lampung sangat arif dan bijaksana dalam menyikapi hasil keputusan MK nanti," kata Pandra.

Menurutnya, imbauan ini agar situasi kamtibmas di Lampung yang aman, sejuk dan damai tetap terjaga.

"Terlebih lagi masyarakat Lampung selalu menjunjung tinggi kearifan lokal," ucapnya.

Untuk mengetahui hasil keputusan MK, lanjutnya, ia juga mengimbau untuk menyaksikan keputusan MK melalui layar kaca televisi di rumah masing - masing.

"Masyarakat tidak usah ke Jakarta untuk mengetahui keputusan MK. Bisa disaksikan di layar TV di rumah masing - masing. Salah satu calon presiden juga sudah mengimbau untuk tidak melakukan aksi di depan kantor MK," ujarnya.

Seperti diketahui, setelah melalui serangkaian persidangan, menurut rencana, MK akan membacakan keputusan sengketa pilpres pada 27 Juni 2019. (ben)

Share:

Demokrasi Indonesia Sudah Mapan

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar.

setialampung.co.id - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar memaparkan, pelaksanaan demokrasi di Indonesia telah mapan. Kemapanan dan kematangan demokrasi ditandai semakin meningkatnya indeks demokrasi Indonesia yang salah satunya diukur melalui pelaksanaan pemilu.

"Pemilu adalah salah satu parameter perkembangan dan pembangunan demokrasi Indonesia. Pemilu adalah proses ketatanegaraan yang konstitusional dalam negara  demokrasi," kata Bahtiar di Jakarta, rabu (26/6).

Dilanjutkan Bahtiar, pemilu adalah proses suksesi kepemimpinan nasional yang berlandaskan konstitusi. Sehingga ia meyakini para tokoh nasional memiliki jiwa kenegarawanan sejati yang dapat menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi/kelompok.

"Kita sangat yakin para pemimpin politik dan tokoh nasional Indonesia saat ini adalah para negarawan sejati yang selalu menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, golongan dan kelompok. Oleh karena itu, kita optimis proses politik ketatanegaraan yang sedang berlangsung di tahun 2019 ini termasuk proses MK, pelantikan MPR, DPR, DPRD serta pelantikan presiden dan wapres RI periode 2019 - 2024 akan kita lalui dengan damai dan lancar," terang Bahtiar.

Ditambahkan Bahtiar, semua proses politik tersebut harus dipastikan berjalan sesuai konstitusi untuk memastikan kesinambungan hidup negara Indonesia yang kita cintai. Selain itu, harus juga memastikan keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan, keadilan dan kebahagian bagi seluruh masyarakat Indonesia. (*)
Share:

Mendagri Minta DPRD Provinsi Peka dan Berani Perjuangkan Aspirasi Rakyat


setialampung.co.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo memberikan catatan pada musyawarah nasional (Munas) I asosiasi DPRD provinsi seluruh Indonesia (ADPSI) yang dilaksanakan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, selasa (25/6).

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, menjadi penyambung lidah masyarakat, anggota DPRD, khususnya DPRD provinsi harus peka mendengar aspirasi rakyat dan berani memperjuangkannya dalam rangka mewujudkan visi misi daerah tempat dimana para anggota DPRD tersebut bernaung.

"Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian yaitu agar melaksanakan fungsi-fungsi DPRD dengan baik dan bertanggungjawab sesuai yang ditetapkan di dalam undang - undang (UU). Melaksanakan fungsi-fungsi DPRD tersebut untuk mewujudkan kemajuan di daerah masing-masing," kata Mendagri.

Selain itu, kata Tjahjo, DPRD harus bekerjasama atau membangun kemitraan baik dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebab, dalam kedudukan DPRD sebagai “Mitra Kepala Daerah”, di dalam UU nomor 23 tahun 2014 dipertegas tentang pola hubungan kemitraan antara DPRD dengan kepala daerah yang bersifat “kontrol dan keseimbangan” atau checks and balances.

Hal ini dimaksudkan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada setiap periode kepemimpinan kepala daerah, sehingga terjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dilanjutkannya, energi kerja kolektif antara DPRD dan kepala daerah harus diarahkan secara positif untuk memberikan respon cepat dalam pemecahan persoalan-persoalan kerakyatan di tingkat lokal, membangun kerjasama yang efektif di tingkat regional, serta mendukung suksesnya agenda prioritas nasional.

"Kepentingan masyarakat harus utama dan paling diutamakan lebih dari kepentingan golongan/kelompok dan kepentingan pribadi. Pasca pemilu ini, saya terus menghimbau kepada kita semua untuk saatnya kita kembali kepada persatuan dan kesatuan. Perbedaan pilihan dan pandangan politik adalah sebuah dinamika pendewasaan demokrasi," ujarnya. (*/ben)
Share:

Upacara Bendera Hari Ini, ASN Kemendagri Mulai Gunakan Atribut Lengkap dan Mutz


setialampung.co.id - Aparatur Sipil Negara (ASN) kementerian dalam negeri (kemendagri) mulai menggunakan atribut lengkap dan mutz, senin (24/6). Penggunaan tersebut perdana dikenakan para ASN pada upacara bendera di lapangan kantor Kemendagri, Jl. Medan Merdeka Utara Nomor 7, Gambir, Jakarta Pusat.

"Hari ini kita serempak dan seragam menggunakan pakaian dinas dan mutz. Hal ini dilakukan demi meningkatkan kerapian dan kedisiplinan di seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)," kata  Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Hamdani saat menjadi inspektur upacara.

Sebelumnya kemendagri mengeluarkan surat edaran (SE) tentang penggunaan pakaian dinas dan atribut. Hal tersebut tertuang dalam SE nomor 025/4660/SJ tanggal 12 Juni 2019.

Ketentuan yang tertuang dalam  SE nomor 025/4660/SJ tanggal 12 Juni 2019 hanya berlaku bagi ASN di lingkungan kemendagri dan BNPP. Diantara hal-hal yang harus diperhatikan seluruh PNS lingkup kemendagri dan BNPP adalah sebagai berikut.

Pertama, dalam penggunaan pakaian dinas seluruh PNS tetap mengacu pada peraturan menteri dalam negeri nomor 6 tahun 2016 tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri dalam negeri nomor 60 tahun 2007 tentang pakaian dinas PNS di lingkungan departemen dalam negeri dan pemerintah daerah, dengan menggunakan mutz dan atribut yang telah diatur.

Kedua, dalam pelaksanaan upacara/apel agar PNS yang tidak mematuhi ketentuan tersebut dikumpulkan dalam satu barisan tersendiri, masing - masing atasan mengingatkan jajaran di bawahnya dan memberikan pembinaan.

Ketiga, khusus pada hari kamis mengunakan pakaian baju dan celana/rok warna hitam.

Keempat, pengaturan penggunaan tanda bintang dan melati akan ditetapkan segera sambil menunggu diterbitkannya peraturan menteri dalam negeri tentang pakaian dinas PNS di lingkungan kemendagri dan pemerintah daerah. (*)
Share:

Kapuspen Kemendagri Kecam Salah Satu Portal Berita Online karena Sebarkan Berita Hoax


Jakarta - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (kemendagri), Bahtiar menegaskan, pihaknya tidak pernah membuat rilis pers daftar 57 calon kabupaten dan 8 calon provinsi yang akan dimekarkan.

Oleh karena itu, ia mengecam salah satu portal berita online yang membuat berita hoax serta mencatut foto dan namanya di berita tersebut.

"Kami tidak pernah membuat rilis soal 57 calon kabupaten dan 8 calon provinsi yang akan dimekarkan. Itu jelas-jelas hoax. Apalagi merugikan saya sebagai kapuspen dengan mencatut nama dan foto saya," kata Bahtiar di Jakarta, sabtu (22/6).

Bahtiar menegaskan, tindakan portal berita online tersebut secara terang-terangan telah memfitnah institusi kemendagri secara terbuka di ruang publik. Pasalnya, portal berita online tersebut telah membuat berita bohong atas nama Puspen Kemendagri.

"Membuat, mengarang, dan menyebarluaskan berita bohong atas nama Kemendagri, artinya telah memfitnah institusi Kemendagri secara terbuka di ruang publik," tegas Bahtiar.

Sebagaimana diketahui, hingga saat ini Pemerintah masih memberlakukan kebijakan Moratorium  Daerah Pemekaran Baru (DOB), moratorium dilakukan atas dasar sejumlah pertimbangan. (*)
Share:

Hasil Voting, Hendri Sihaloho dan Dian Wahyu Kusuma Terpilih Pimpin AJI Bandarlampung


setialampung.co.id - Berlangsung alot, akhirnya Hendri Sihaloho dan Dian Wahyu Kusuma terpilih menjadi ketua dan sekretaris Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung periode 2019 - 2022.

Hendri dan Dian terpilih menakhkodai AJI Bandarlampung setelah meraih 21 suara di dalam ajang konferensi kota (konferkot) VII yang dilaksanakan di aula PKBI, Bandarlampung, sabtu (22/6).

Pada kesempatan itu, Hendry mengatakan, ia menyampaikan terimakasih atas kepercayaan anggota AJI Bandarlampung dan memohon dukungan nyata dalam mengelola AJI Bandarlampung.

"Menegakkan tripanji AJI tidaklah mudah. Mari memperkuat komitmen bersama mengurus AJI demi tegaknya kebebasan pers, serta terus tumbuhnya jurnalis yang sejahtera dan profesional,” kata Hendry.

Konferta berlangsung alot karena diikuti tiga pasang calon ketua dan sekretaris AJI Bandarlampung yaitu pasangan calon ketua dan sekretaris AJI Bandarlampung, Hendry - Dian, Wandi Barboy Silaban - Dian, dan Wandi - Hendry.

Dalam voting yang memperebutkan 21 suara, pasangan calon Hendry-Dian memperoleh sebelas suara, Wandi - Dian delapan suara, dan Wandi - Hendry dua suara.

Konferensi juga memilih dan menetapkan tiga anggota Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) AJI Bandarlampung 2019 - 2022 yaitu Oyos Saroso HN (Pemimpin Redaksi teraslampung.com), Juwendra Asdiansyah (Pemimpin Redaksi duajurai.co), dan Adian Saputra (Pemimpin Redaksi jejamo.com). (*)
Share:

Konferta Tetapkan Tiga Anggota Majelis Pertimbangan Organisasi AJI Bandarlampung

Konferta VII AJI Bandarlampung. Foto: Benny Setiawan/setialampung.co.id.

setialampung.co.id - Berlangsung alot, akhirnya Hendri Sihaloho dan Dian Wahyu Kusuma terpilih menjadi ketua dan sekretaris Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung periode 2019 - 2022.

Hendri dan Dian terpilih menakhkodai AJI Bandarlampung setelah meraih 21 suara di dalam ajang konferensi kota (konferkot) VII yang dilaksanakan di aula PKBI, Bandarlampung, sabtu (22/6).

Pada kesempatan itu, Hendry mengatakan, ia menyampaikan terimakasih atas kepercayaan anggota AJI Bandarlampung dan memohon dukungan nyata dalam mengelola AJI Bandarlampung.

"Menegakkan tripanji AJI tidaklah mudah. Mari memperkuat komitmen bersama mengurus AJI demi tegaknya kebebasan pers, serta terus tumbuhnya jurnalis yang sejahtera dan profesional,” kata Hendry.

Konferta berlangsung alot karena diikuti tiga pasang calon ketua dan sekretaris AJI Bandarlampung yaitu pasangan calon ketua dan sekretaris AJI Bandarlampung, Hendry - Dian, Wandi Barboy Silaban - Dian, dan Wandi - Hendry.

Dalam voting yang memperebutkan 21 suara, pasangan calon Hendry-Dian memperoleh sebelas suara, Wandi - Dian delapan suara, dan Wandi - Hendry dua suara.

Konferensi juga memilih dan menetapkan tiga anggota Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) AJI Bandarlampung 2019 - 2022 yaitu Oyos Saroso HN (Pemimpin Redaksi teraslampung.com), Juwendra Asdiansyah (Pemimpin Redaksi duajurai.co), dan Adian Saputra (Pemimpin Redaksi jejamo.com). (*)
Share:

DPRD Lampung Dukung Percepatan Pembangunan Kota Baru

Ketua DPRD Lampung, Dedi Afrizal.

setialampung.co.id - Ketua DPRD Lampung, Dedi Afrizal mendorong percepatan kelanjutan pembangunan kota baru sejak beberapa tahun lalu.

“Sebenarnya dari beberapa tahun anggaran yang lalu, kami selalu mendorong percepatan pembangunan Kota Baru. Namun, Pemprov Lampung saat itu belum menganggap urgen. Kami berharap segera masuk dalam agenda prioritas,” ujar Dedi.

Wakil Ketua DPRD Lampung dari Fraksi Partai Golkar, Ismet Roni mengatakan, DPRD siap membahas anggaran pembangunan Kota Baru dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung.

“Memang sesuai dengan konsep awal, kami mendukung pak gubernur melanjutkan pembangunan Kota Baru,” katanya, sabtu (22/6).

Ismet menjelaskan, tim DPRD akan membahas anggaran kelanjutan pembangunan Kota Baru bersama tim anggaran Pemprov Lampung.

“Nanti kami bahas bersama, diskusi dengan tim anggaran pemprov. Saya yakin di DPRD semua (anggota) setuju,” ujarnya.

Sementara Biro Perlengkapan Pemprov Lampung menyambut penegasan Gubernur Arinal dengan memulai penyusunan program lanjutan Kota Baru. Rencananya, senin (24/6) besok akan ada rapat beberapa instansi terkait.

“Insya Allah, senin depan kami akan rapat bersama instansi terkait, seperti Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan Staf Ahli, untuk merumuskan konsep pembangunan Kota Baru,” ujar Pelaksana Tugas Kepala Biro Perlengkapan Meydianra Eka Putra, jumat (21/6).

“Setelah itu, kami sampaikan kepada Pak Gubernur Arinal Djunaidi,” imbuhnya.

Secara keseluruhan, lahan untuk pusat pemerintahan baru Provinsi Lampung di Kota Baru mencapai 1.308 hektare. Dari jumlah tersebut, 450 hektare di antaranya khusus untuk bangunan perkantoran.

Meydianra menjelaskan, sisanya, pemprov berencana menggandeng beberapa perguruan tinggi yang ingin menambah gedung.

Seperti Universitas Lampung dan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

“Selain itu, dalam masterplan, nanti akan lengkap dengan hutan kota, mengingat Kota Baru berbatasan dengan wilayah register,” kata Meydianra.

“Jadi, ada pesan khusus di sana ketika ada hutan kota dan lahan register. Selain menjadi paru-paru kota, lahan di sana bisa jadi Grand City sebagai salah satu destinasi wisata. Dengan harapan, jangan sampai ketika memasuki hari libur, Kota Baru jadi kota hantu (sepi),” lanjutnya.

Selain itu, Meydianra menerangkan perpindahan pusat pemerintahan Provinsi Lampung dari Kota Bandar Lampung ke Kota Baru, Lampung Selatan, akan mengurai kemacetan sekaligus memeratakan pembangunan.

“Ini pendapat saya secara pribadi. Selain mengurangi kemacetan, juga akan ada pemerataan pembangunan,” ujarnya.

Mengenai infrastruktur, Meydianra mengungkapkan Kota Baru sudah memiliki gardu induk listrik.

Kemudian sudah terbangun jalan, meskipun saat ini mulai mengalami kerusakan di beberapa titik.

“Rencananya tahun ini ada perbaikan jalan dari dinas pekerjaan umum menuju Kota Baru,” katanya.

(Kendati demikian, pihaknya tetap menunggu arah kebijakan resmi Gubernur Arinal, apakah pembangunan Kota Baru masuk dalam skala prioritas atau tidak,’ imbuhnya. (adv)
Share:

Kemendagri Gelar Rapat Koordinasi Bidang Kesehatan


setialampung - Biro Umum Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) menggelar rapat kordinasi bidang kesehatan (Rakor Poliklinik) dengan peserta para tenaga medis Poliklinik UPT satker Eselon I lingkup kemendagri dan BNPP yang diselenggarakan di Hotel Jayakarta, Lombok Barat (21/6). Rakor dihadiri 100 peserta dari kemendagri, BNPP, dan IPDN.


Kepala Biro Umum Kemendagri, Endang Try Setyasih dalam sambutannya mengatakan, rakor kali ini akan membahas pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional rumpun kesehatan bagi tenaga medis/paramedis.

"Rakor ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesamaan persepsi bagi para peserta dalam hal peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dan kualitas sumber daya aparatur  poliklinik guna mewujudkan ASN yang sehat dan berkinerja tinggi di lingkungan kemendagri dan BNPP," ujar Endang. (*)
Share:

Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal Sikapi Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi

Ketua DPRD Lampung, Dedi Afrizal.

setialampung.co.id - Ketua DPRD Lampung, Dedi Afrizal menyikapi dicopotnya sekretaris daerah provinsi (Sekdaprov) Lampung, Taufik Hidayat serta digantikan oleh staf ahli bidang politik dan hukum, Fahrizal Darminto, saat Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menjabat.

Menurutnya, jika dilihat dari sisi senioritas, pengalaman, kemampuan dan komunikasi, masih banyak kandidat sekdaprov yang lebih baik.

Ia menyebutkan, salah satunya mantan sekretaris DPRD Lampung, Kherlani.

“Secara pribadi, mantan sekwan DPRD Lampung Kherlani salah satu kandidat sekda yang lebih baik,” kata Dedi, rabu (19/6).

Kendati demikian, ia belum bisa memastikan apakah seleksi terbuka ini akan kembali menghadirkan nama-nama lama, ataupun kandidat baru.
“Tergantung peminatnya karena mekanisme seleksi terbuka dan atas ijin kepala daerah,” jelasnya.

Ia berharap sekdaprov Lampung nanti memiliki kapasitas kapabilitas dan mampu menjembatani hubungan DPRD dengan kepala daerah.

“Karena sekda juga akan menjabat ketua TAPD, jadi harus mampu memberikan informasi yang tepat kepada gubernur bukan Asal Bapak Senang (ABS) saja,” pungkasnya. (adv)
Share:

DPRD Bandarlampung Gelar Paripurna Penyampaian Tiga Usulan Perda Inisiatif




setialampung – DPRD Bandarlampung menggelar rapat paripurna penyampaian tiga peraturan daerah (perda) inisiatif, selasa (18/6). Ketiga perda insiatif itu yaitu perda tentang perlindungan konsumen, kedua perubahan perda nomor 4 tahun 2008 tentang tata cara perizinan reklame dan perda tentang penyelenggaraan pendidikan. 

Penyampaian ketiga perda tersebut disampaikan Wakil Ketua I DPRD Bandarlampung, Hamrin Sugandi. Menurut Hamrin, ketiga perda inisiatif tersebut perlu untuk diubah dan dibahas bersama antara pemerintah dan DPRD. 

“Raperda perlindungan terhadap konsumen perlu menjadi perhatian yang diatur dalam sebuah perda. Sehingga konsumen memperoleh barang dengan nilai ekonomis dan terhindar dari penyalahgunaan penyaluran barang oleh produsen maupun distributor,” katanya. 

Lalu, terkait tata cara perizinan reklame perlu diubah kembali agar prosedur menjadi jelas dan tidak berbelit-belit.

“Ini juga harus menjadi perhatian bersama, bahwa dalam memberikan sebuah perizinan haruslah selektif mempetimbangan aspek disamping pendapatan daerah,” ujarnya. 

Peraturan daerah inisiatif terakhir adalah tentang penyelenggaraan pendidikan. Dimana DPRD menilai peraturan yang telah ada saat ini tidak dapat menyesuaikan dengan tingkat mutu pendidikan secara nasional maupun global,  maka perlu untuk diubah. 

“Peningkatan mutu pendidikan haruslah sesuai dengan perkembangan nasional dan global, sehingga harus diatur agar berkesinambungan, peraturan yang ada saat ini tidak bisa disesuaikan sehingga perlu untuk diubah,” ungkapnya. (adv)

Share:

Paripurna HUT ke-337 Bandarlampung Berlangsung Khidmat



setialampung – Rapat paripurna HUT ke-337 Bandarlampung yang dipimpin Ketua DPRD Bandarlampung, Wiyadi dan dihadiri Walikota Bandarlampung, Herman HN dan Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, anggota DPRD Bandarlampung dan unsur forkopimda di lingkungan Pemkot Bandarlampung berlangsung khidmat, senin (17/6).
Ketua DPRD Bandarlampung, Wiyadi mengatakan, hasil pembangunan yang dicapai sudah cukup baik. Pembangunan kota tapis berseri terus mengalami peningkatan, bahkan APBD Kota Bandar Lampung mencapai Rp 2 Triliun. “Kami bersinergis dengan pak wali dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang utama pada sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur serta bidang lainnya,” katanya.
Wiyadi berharap seluruh aparat terkait baik eksekutif maupun legislatif harus terus kompak, agar tujuan untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung dapat terwujud. “Intinya kita harus kompak dan bekerja sama membangun kota yang kita cintai ini,” tutupnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mendukung penuh percepatan pembangunan infrastruktur di Kota Bandar Lampung.
“Yang pertama dan yang utama yakni bagaimana supaya infrastruktur kita dapat lebih cepat membaik dan sudah saya mulai dari Jalan Ryacudu. Itu akan kita percepat dan menjadi jalan yang paling bagus di Provinsi Lampung ini,” ujar Arinal.
Gubernur Arinal juga mengatakan pihak sudah meminta Institut Teknologi Sumatera (Itera) memberikan desain terbaik. “Saya telah meminta langsung kepada Itera untuk memberikan desain yang terbaik agar dapat segera kita wujudkan,” ujar Arinal Djunaidi.
Sedangkan terkait pembangunan pariwisata, Gubernur Arinal akan memaksimalkan potensi wisata Lampung. “Meskipun saat ini daerah pariwisata termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Pesawaran, akan tetapi itu menjadi kewajiban kita bersama untuk mendorong dan membangunnya lebih baik karena ke depannya juga akan dapat membanggakan nama Lampung,” kata Gubernur.
Menurut Arinal, potensi wisata Lampung tidak hanya untuk wilayah Sumatera, melainkan juga akan menarik wisatawan asing maupun lokal dari Jakarta, sehingga wisatawan tidak pergi ke Bandung ataupun daerah lain di Jawa, akan tetapi dapat langsung berkunjung ke Provinsi Lampung. “Oleh karena itu, kita Pemerintah Provinsi akan turun tangan langsung dalam mendorong pembangunannya,” jelas Arinal.
Arinal menyebutkan wisata alam yang ada di Lampung sudah sangat mumpuni dan memang benar benar dapat memuaskan. “Karena lautnya bagus, lumba-lumbanya ada, menyelam bisa, suaka alam seperti kawasan anak krakatau, konservasi hutan sudah tersedia dan olahraga selancarnya pun sudah menunggu,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Walikota Bandar Lampung Herman HN mengucaplan selamat atas dilantiknya Arinal Djunaidi sebagai gubernur Lampung pada Hari Rabu (12/6) lalu dan mengutarakan harapan begitu besar demi tercapainya Provinsi Lampung yang sejahtera kedepannya.
“Saya yakin pada kepemimpinan beliau ini, akan mampu membawa Provinsi Lampung ke depan menjadi lebih baik. Karena beliau sangat sayang kepada tanah Lampung ini,” tutur Herman HN. (adv)

Share:

DPRD Bandarlampung Gelar Rapat Paripurna HUT ke-337 Kota Bandarlampung


  
setialampung - DPRD Bandarlampung menggelar rapat paripurna istimewa peringatan HUT ke-337 Kota Bandarlampung di ruang rapat paripurna DPRD Bandarlampung, senin (17/6).

Paripurna istimewa HUT Kota Bandarlampung dihadiri Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi. Kedatangan Arinal Djunaidi disambut Walikota Bandarlampung, Herman HN dan Ketua DPRD Bandarlampung, Wiyadi serta unsur forkopimda.


Ketua DPRD Bandarlampung, Wiyadi mengatakan, pembangunan di Bandarlampung saat ini sudah cukup baik.

Pada kesempatan tersebut, Wiyadi berharap ke depan DPRD Bandarlampung dan pemerintah tetap bersinergi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta diharapkan tetap konsen di bidang pendidikan, kesehatan, dan bidang lainnya.

Disela – sela rapat paripurna istimewa HUT ke-337, Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi mendapat kejutan berupa kue ulang tahun dari DPRD Bandarlampung. Pasalnya, Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi pada kesempatan tersebut genap berusia 63 tahun.
  
Potongan kue ulang tahun pertama diberikan Arinal kepada Walikota Bandarlampung Herman HN, dan potongan kue kedua diberikan kepada Ketua DPRD Bandarlampung, Wiyadi dan Eva Dwiana Herman HN yang hadir juga dalam paripurna. 


Walikota Bandarlampung, Herman HN pun berharap Lampung akan aman dan tentram.


“Saya juga berharap pemimpin Lampung yang kuat dan banyak ide. Saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Arinal, Lampung lebih maju lagi,” ujarnya. 

Sementara Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi menuturkan bahwa dirinya berulang tahun yang ke-63.  

“Ya, saya ulang tahun yang ke 63 tahun," ujarnya. (adv)
Share:

12 Pekerjaan Rumah Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi Versi Akademisi, dan Harapan Warganya

Yusdianto.

setialampung - Akademisi Universitas Lampung, Yusdianto menilai banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan Arinal Djunaidi - Chusnunia Chalim setelah dilantik menjadi gubernur dan waki gubernur Lampung periode 2019 - 2024.

Menurut Yusdianto, diantaranya ada 12 pekerjaan rumah yang menanti penyelesaian gubernur Lampung periode 2019 - 2024 ini. Yusdianto mengungkapkan, pekerjaan rumah yang pertama yaitu terkait infrastruktur yang berbasis kebutuhan masyarakat dalam mendorong conectivitas tol darat, laut dan udara.

Kemudian yang kedua, lanjutnya, kebutuhan dan ketersediaan energi listrik 2030.

Ketiga, harmonisasi pembangunan pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang terintegrasi mengingat APBN/APBD di Lampung terbatas.

Keempat, harmonisasi antara gubernur beserta perangkatnya dengan DPRD Lampung. Mengingat pelantikan gubernur terpilih masih menyisakan pansus politik uang pilgub. Kelima, pendidikan, kesehatan dan penguatan mental masyarakat. Lalu yang keenam, pengembangan sektor pertanian dan kelautan yang belum maksimal digarap.

Kemudian yang ketujuh, menghadapi perubahan iklim dan pariwisata Lampung yang terintegrasi. Kedelapan, mendorong investasi daerah berupa peningkatan industri, koperasi dan UMKM.

Selanjutnya, pekerjaan rumah gubernur yang kesembilan yaitu normalisasi birokrasi dan pengaturan ASN. Kesepuluh, komitmen kamtibmas, menyelesaikan masalah begal, narkoba dan kriminalitas yang kian meningkat. Kesebelas, penyelesaian konflik pertanahan, kehutanan dan lingkungan hidup. Dan pekerjaan rumah gubernur yang kedua belas yaitu pembangunan Lampung yang basis sprite local wisdom.

Sementara, Handi Mulyaningsih mengatakan, tentu menjadi harapan semua pihak, jalan bagus, pendidikan murah, sehat, tidak ada  pengangguran , usia harapan hidup tinggi, angka kematian bayi dan ibu melahirkan rendah, dan perekonomian maju.

"Ke depan, korupsi harus zero. Agar Lampung sejahtera. Untuk itu pak gub harus punya team pembangunan yang kuat dan visioner," ujarnya. (ben)
Share:

(Berita Video): Kecelakaan 'Adu Banteng' Pajero Vs Datsun di Depan DPRD Bandarlampung



Share:

DPRD Lampung Gelar Paripurna Istimewa Sambutan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi


setialampung - DPRD Lampung menggelar rapat paripurna istimewa penyampaian pidato sambutan gubernur Lampung masa jabatan tahun 2019 - 2024 di ruang sidang utama DPRD Lampung, jumat 14 Juni 2019.

Rapat paripurna ini turut dihadiri forkopimda, ketua dekranasda, ketua pengadilan tinggi, kepala BPK perwakilan, kapolda Lampung, Danlanal, rektor, akademisi, bupati/walikota, para kepala dinas/badan, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi dan profesi.

Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim (Nunik) memasuki ruang sidang utama diterima langsung oleh Ketua DPRD Lampung, Dedi Afrizal.

Sesaat sebelum dilakukan sidang paripurna, dinas pariwisata Lampung mempersembahkan penyambutan terhadap Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim dengan tari penghormatan sigeuh pungeten dilanjutkan dengan persembahan lagu “Egham Ku di Lampung”. Terakhir dikumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Ketua DPRD Lampung, Dedi Afrizal dalam sambutannya mengatakan, badan musyawarah DPRD Lampung menyepakati perihal sidang paripurna sambutan gubernur Lampung .

Sementara dalam sambutannya, Arinal Djunaidi mengatakan, suatu kehormatan bagi dirinya bersama Nunik memimpin Lampung selama lima tahun ke depan.

“Ini adalah amanah yang patut saya syukuri. Terimakasih atas dukungan semua pihak, sehingga diharapkan Lampung ke depannya bisa lebih baik,” kata Arinal.

Sebagai wilayah yang sangat strategis, maka Lampung merupakan wilayah yang terkoneksifitas dengan ibukota negara. Lampung merupakan wilayah yang memasok sejumlah kebutuhan pangan nasional. Begitu juga dengan potensi keindahan alam yang bisa meningkatkan pariwisata Lampung. (adv)

Share:

Ketua Umum AJI Indonesia akan Hadiri Konferensi Kota VII AJI Bandarlampung

ist.

setialampung - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandarlampung akan menggelar konferensi kota (konferkot) VII di Gedung PKBI Lampung, sabtu (22/6).

Ketua pelaksana konferkot AJI Bandarlampung 2019, Ricky Marly menjelaskan, konferkot merupakan forum musyawarah tertinggi AJI kota di Indonesia. Dalam konferkot yang berlangsung tiga tahun sekali, para anggota AJI Bandarlampung akan membahas sejumlah hal.

“Dalam konferkot VII ini, peserta akan membahas antara lain laporan pertanggungjawaban pengurus AJI Bandarlampung periode 2016 - 2019 dan pedoman program kerja pengurus baru periode 2019 - 2022,” kata Ricky, melalui siaran persnya, jumat(14/6)m

Selain itu, Ricky mengungkapkan, peserta konferkot juga akan memilih dan menetapkan ketua dan sekretaris baru AJI Bandarlampung periode 2019 - 2022.

“Mekanisme pertama, pemilihan ketua dan sekretaris baru melalui musyawarah mufakat. Jika tidak tercapai mufakat, baru menggunakan mekanisme voting atau pemungutan suara,” ujarnya.

Dari hasil rapat panitia dan pengurus, AJI Bandarlampung juga mengundang Ketua Umum AJI Indonesia, Abdul Manan untuk hadir. Untuk peserta, AJI Bandarlampung berharap kehadiran seluruh anggota.

"Konferkot merupakan agenda yang sangat penting bagi AJI Bandarlampung untuk mengevaluasi kinerja serta membahas agenda-agenda tiga tahun ke depan. Karenanya, kami meminta semua anggota hadir,” ujar Ricky. (rls/ben)
Share:

Ketua DPRD Lampung Siap Dukung Usulan Kajian pengganti DKI Jakarta


setialampung.co.id - Ketua DPRD Lampung, Dedi Afrizal siap mendukung serta bergabung di barisan perjuangan kolektif pengusulan kajian Lampung sebagai alternatif lokasi ibu kota pusat pemerintahan pengganti DKI Jakarta, saat menjadi salah satu narasumber FGD DKI Lampung II ITERA 2017, di Bandarlampung, jum’at (14/6).

Di hadapan Ary Meizari Alfian SE MBA, sekretaris Tim #dkilampung, bersama mendukung penuh upaya strategis pengusulan kajian #dkilampung dalam kapasitas pribadi dan selaku warga negara Indonesia.

Dari kiriman foto dan Ary menginfokan, aksi paraf petisi dua legislator handal itu dilangsungkan di salah satu mal ternama di bilangan Kedaton, Bandarlampung, jumat malam.

Fuad, selain legislator petahana sejak 2009 juga Ketua DPC Partai NasDem Mesuji. Dia pun tercatat Ketua Bravo-5 setempat, salah satu relawan capres-cawapres petahana Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019.

Pria asal Tanjungsari, Tanjungraya, Mesuji, yang pernah terkesan dengan kunjungan perdana Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekaligus kunjungan resmi pertama Presiden RI ke Mesuji, Januari 2018, seperti rentak seirama dengan sikap senada yang ‘diam-diam’ diberikan sejumlah kepala OPD Pemkab setempat. Bahkan terkini, Plt Bupati yang juga Wakil Bupati Mesuji H. Saply TH pun turut ambil posisi.

Orang nomor dua di kabupaten berjuluk Sai Bumi Serasan Segawi, terdiri 105 desa yang tersebar di tujuh kecamatan di kabupaten agraris seluas 2.184 kilometer persegi ini, lugas menyatakan atas nama pemerintah daerah dan rakyat Mesuji, siap mendukung perjuangan Lampung Ibu Kota Pemerintahan RI.

Afirmasi dukungan yang lama ditunggu itu, disampaikan terbuka di grup ofisial Panja FGD DKI Lampung, di sela kesibukannya memimpin kunjungan kerja studi tiru pariwisata Pemkab Mesuji ke mitra eksekutif Pemkab OKU Selatan, Sumatera Selatan, Sabtu. (adv)
Share:

Terkait Surat Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur Lampung yang Beredar di Publik, Kapuspen Kemendagri: Tidak Etislah

Kapuspen Kemendagri, Bahtiar.

setialampung - Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) mempertanyakan tata persuratan di lingkungan pemerintah daerah (pemrov Lampung) terkait beredarnya surat Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo nomor 821/4713/SJ tertanggal 12 Juni 2019 yang ditujukan kepada gubernur Lampung beredar di publik (masyarakat).

"Tujuan surat tersebut jelas kepada pemda (pemprov Lampung). Kok beredar di masyarakat, itu juga yang menjadi pertanyaaan saya. Bagaimana tata persuratan di lingkungan pemda setempat. Dan tidak etislah surat - surat pemerintahan seperti itu diedarkan kepada publik," kata Kapuspen Kemendagri, Bahtiar melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, kamis (13/6).

Bahtiar menegaskan, surat tersebut adalah hasil evaluasi kemendagri untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh gubernur.

"Itulah substansinya. Isi dan petunjuknya jelas kepada gubernur. Tujuan suratnya kepada gubernur. Bukan kepada redaksi media. Kok bisa keluar ya ?," ujar Bahtiar. (ben)
Share:

Pilkada Serentak 2020, akan Diikuti 270 Daerah, di Lampung 8 Daerah


Jakarta - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar menjelaskan, pelaksanaan pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada tahun 2020 akan diikuti 270 Daerah.

"Tahun 2020, pilkada akan diikuti 270 daerah," kata Bahtiar di Jakarta, kamis (13/6).

Ke-270 daerah itu rinciannya adalah 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 Kota. Semula Pilkada Serentak 2020 seharusnya diikuti 269 Daerah, namun menjadi 270 karena Pilkada Kota Makassar diulang pelaksanaannya.

"Kota Makassar akan diulang Pemilihan Walikotanya karena pada 2018 ada calon tunggal yang dikalahkan kotak kosong," terang Bahtiar.

Pilkada serentak 2020 merupakan Pilkada serentak gelombang keempat yang dilakukan untuk kepala daerah hasil pemilihan Desember 2015. (*)
Share:

KPK Tahan Petinggi PT. Sorento Nusantara

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. Foto: detikcom.

setialampung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap pemilik/pengurus perusahaan PT. Sorento Nusantara, BWI. BWI ditahan oleh KPK setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka  tindak pidana korupsi (TPK) terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah T.A 2018.

"Hari ini KPK memeriksa satu tersangka BWI dan 3 orang saksi dalam TPK terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah T.A 2018," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah kepada setialampung.co.id melalui pesan whatsapp, rabu (12/6).

Febri menuturkan, ketiga saksi yang diperiksa yaitu anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari Fraksi Golkar, Bunyana, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Raden Zugiri dan mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa.

"Untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan tersangka BWI (pemilik/pengurus perusahaan PT. Sorento Nusantara). Tersangka BWI ditahan selama 20 hari terhitung sejak 12 Juni 2019 - 1 Juli 2019. BWI ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur. KPK mendalami dan mengklarifikasi pada para saksi tentang dugaan proses pemberian uang kepada pihak MUS selaku bupati Lampung Tengah," ujar Febri. (ben)
Share:

Mendagri Ajak Gubernur, Wakil Gubernur Lampung, Gubernur Maluku dan Maluku Utara ke KPK


Jakarta - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengajak gubernur/wakil gubernur Lampung, Maluku, dan Maluku Utara ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pertemuan dengan para pimpinan KPK.

"Hari ini adalah pelantikan gubernur terakhir hasil Pilkada, yaitu Lampung. Kemudian kemarin Maluku dan Maluku Utara. Seperti biasa setelah dilantik kita ajak ke KPK untuk berdiskusi dan berdialog yang berkaitan strategi pencegahan korupsi dan hal-hal yang apa mungkin ada masukan dari  KPK," kata Tjahjo di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, rabu (12/6).

Pertemuan gubernur dan wakil gubernur yang telah dilantik presiden dengan pimpinan KPK rutin dilakukan dan diinisiasi oleh Mendagri. Pertemuan dan kunjungan tersebut sesuai dengan amanat peraturan presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi yang berfokus pada upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

"Karena kemarin hari berbeda antara Maluku dan Maluku Utara maka harinya digabung. Selesai sudah semua gubernur dan wakil gubernur yang sudah dilantik langsung dibawa berdialog dan berdiskusi. Agar ada satu pandangan, satu visi untuk pencegahan masalah korupsi," terangnya.

Pasangan Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim selaku gubernur dan wakil gubernur Lampung masa jabatan 2019-2024. Kemudian, Gubernur Maluku, Murad Ismail bersama wakilnya Barnabas Orno, serta Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba beserta wakilnya Al Yasin Ali disambut pimpinan KPK yang menerima kunjungan tersebut, diantaranya, yaitu Saut Situmorang, Alexander Marwata, dan Basaria Panjaitan.

"Kita tadi diskusi banyak hal tentang upaya pencegahan korupsi," kata Saut Situmorang usai pertemuan.

Dengan pertemuan tersebut Tjahjo berharap para kepala daerah mampu menjadi agen anti korupsi di daerahnya masing-masing.

"Setelah berdiskusi banyak, kami harapkan para kepala daerah ini mampu menjadi agen KPK atau agen pencegahan kasus korupsi di daerah masing-masing.

Sementara itu, Gubernur Maluku Murad Ismail mengaku senang dan berharap tak ada kasus korupsi yang menjerat daerahnya.

"Kami merasa luar biasa diajak Pak Mendagri ke KPK, kami berharap ini yang pertama dan yang terkahir kami datang KPK," kata Murad. (*/ben)
Share:

Mendagri Ucapkan Selamat atas Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung


Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengucapkan selamat atas dilantiknya gubernur dan wakil gubernur Lampung, Arinal Djunaidi - Chusnunia Chalim. Keduanya dilantik Presiden Joko Widodo, rabu (12/6) di Istana Negara, Jakarta.

"Selamat atas pelantikannya semoga dapat mengemban amanah dengan sebaik-baiknya," kata Tjahjo.

Prosesi pelantikan diawali penyerahan petikan keputusan presiden tentang pengesahan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur Lampung periode 2019 - 2024 kepada keduanya di Istana Merdeka, Jakarta. Setelah itu pasangan ini bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo melakukan kirab menuju Istana Negara.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti pada masyarakat, nusa, dan bangsa," kata Presiden Joko Widodo diikuti Arinal Djunaidi - Chusnunia Chalim di Istana Negara.

Arinal-Chusnunia merupakan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada Pilgub 2018 di Lampung. Pilgub yang digelar 27 Juni 2018 itu memenangkan pasangan calon (paslon) Arinal Djunaidi - Chusnunia Chalim dengan perolehan suara 37,78 persen mengalahkan tiga paslon lainnya. (*)
Share:

Usai Dilantik, Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim Lakukan Pertemuan dengan Pimpinan KPK


Jakarta - Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan akan melantik gubernur dan wakil gubernur Lampung masa jabatan 2019 - 2024. Menurut rencana, pelantikan akan dilakukan di Istana Negara Jakarta, rabu (12/6) dengan didampingi Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

"Besok (rabu, 12/6) akan dilakukan pelantikan gubernur dan wakil gubernur Lampung terpilih di Istana Negara," kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar.

Seperti pelantikan gubernur pada umumnya, prosesi akan diawali dengan kirab presiden, wakil presiden, menteri dalam negeri, calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan dilantik diiringi dengan pasukan pengamanan presiden (Paspampres).

Tak hanya itu, usai pelantikan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo akan mengajak Arinal Djunaidi bersama Chusnunia Chalim serta Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dan Maluku Utara yang telah dilantik beberapa waktu lalu untuk melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pertemuan dan kunjungan tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Pertemuan tersebut kerap dilakukan dan diinisiasi Mendagri pasca pelantikan kepala daerah oleh Presiden.

"Strategi nasional pencegahan korupsi adalah arah kebijakan nasional yang fokus pada pencegahan tindak pidana korupsi. Pertemuan Kepala Daerah yang baru saja dilantik dengan pimpinan KPK merupakan implementasi dari Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi," tutup Bahtiar. (rls/ben)
Share:

Video Lengkap Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Arinal Djunaidi - Chusnunia Chalim



setialampung - Presiden Joko Widodo melantik pasangan gubernur dan wakil gubernur Lampung terpilih, Arinal Djunaidi - Chusnunia Chalim di Istana Negara, rabu (12/6).

Pelantikan sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 49/P Tahun 2019 tentang pengesahan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur Lampung masa jabatan 2019 - 2024, tertanggal 2 Mei 2019. (*)
Share:

Besok Gubernur Lampung Terpilih Arinal Djunaidi - Chusnunia Chalim dilantik, Sertijab Plt Gubernur Dilakukan di Lampung

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

setialampung - Pasangan gubernur Lampung terpilih, Arinal Djunaidi - Chusnunia Chalim, rabu (12/6), dilantik menjadi pasangan gubernur Lampung definitif periode 2019 - 2024. Arinal Djunaidi - Chusnunia Chalim akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo di istana negara.

"Benar (pelantikan Arinal Djunaidi - Chusnunia Chalim) tanggal 12 Juni 2019 di Jakarta," kata Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo kepada setialampung.co.id, melalui pesan whatsapp, selasa (11/6).

Saat ditanya apakah setelah pelantikan gubernur Lampung definitif, dilakukan prosesi serah terima jabatan gubernur dari plt gubernur Lampung kepada gubernur Lampung definitif, Mendagri membenarkannya.

"Pastinya begitu, yang mengagendakan ya gubernur yang telah dilantik. Begitu dilantiknya gubernur baru hasil pilkada, otomatis plt selesai tugas, tinggal administratif. Acara serah terima (sertijab) di pemda provinsi Lampung," ungkapnya. (ben)
Share:

Mendagri: Kedisiplinan Kunci Dalam Membangun Etos Kerja


Jakarta - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menyebut, kedisiplinan merupakan kunci dalam etos kerja. Hal itu dikatakannya saat menghadiri apel halal bihalal di kantor BPSDM kementerian dalam negeri, Jl. Taman Makam Pahlawan No. 8 Kalibata, Jakarta Selatan, selasa (11/6).

"Saya, pak sekjen dan pak sekretaris BNPP sepakat bahwa disiplin adalah kata kunci utama dalam membangun etos kerja, semangat kerja dan motivasi untuk membangun kebersamaan," kata Tjahjo.

Sebagai kementerian yang memberikan pembinaan langsung pada pemerintah daerah, kemendagri dituntut memberikan contoh dalam hal kedisiplinan dalam bekerja. Oleh karenanya,  Tjahjo memberikan sanksi yang tegas pada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya yang dengan sengaja memperpanjang masa libur lebarannya dan tak hadir pada hari pertama kerja pasca libur lebaran. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah mendisiplinkan para ASN di kemendagri dan BNPP.

"Kita berikan contoh pada Pemerintah Daerah sebagai mitra kita dalam bekerja. Maka bagi yang tidak hadir pada hari pertama masuk kerja, kami berikan sanksi skorsing, pemotongan tunjangan kinerja dan surat peringatan," tegas Tjahjo.

Tjahjo Kumolo sebagai Mendagri dan juga sebagai kepala BNPP juga menyebut, selain meningkatkan kedisiplinan, momen pasca lebaran juga diharapkan mampu memangkas rutinitas, mengembangkan inovasi dan berani mengambil keputusan untuk memperpendek jalur birokrasi. Tjahjo juga meminta jajarannya untuk mempersiapkan program tahun anggaran 2020 agar semakin efektif.

"Disiplin dan rutinitas harus selalu saya ingatkan sebagaimana arahan Bapak Presiden, memangkas rutinitas untuk membangun inovasi baru serta berani mengambil keputusan untuk memperpendek jalu birokrasi itu kata kunci utama. Maka untuk perencanaan program tahun 2020 kita persiapkan untuk mengefektifkan semua program," kata Tjahjo. (rls)
Share:

Bolos Kerja dan Tidak Ikut Apel Upacara, Terancam Skorsing dan Pemotongan Tukin


Jakarta - Menteri Dalam Negeri (mendagri), Tjahjo Kumolo mengingatkan soal kedisiplinan pada hari pertama masuk kerja pasca libur lebaran.

Selain itu, dalam rangka menegakkan disiplin kerja ASN di lingkungan kemendagri dan BNPP, mendagri menegaskan, ASN yang tidak masuk kerja dan tidak mengikuti apel bendera tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, akan diberikan sanksi peringatan tertulis dari sekretaris jenderal dan pemotongan tunjangan kinerja (tukin), serta diskorsing selama 3 hari.

"Saya tegaskan bagi ASN yang tidak mengikuti apel pagi ini tanpa alasan yang jelas akan mendapatkan sanksi mulai dari sanksi tertulis, pemotongan tunjangan hingga skorsing," tegas Tjahjo.

Dalam kesempatan tersebut Tjahjo juga mengingatkan agar  staf yang belum disiplin menggunakan tanda wajib di baju kerja yang meliputi tanda nama, logo korpri dan tanda staf kemendagri/BNPP akan didisiplinkan.

Tjahjo juga meminta para pejabat eselon I dan II di lingkungannya untuk mengecek kehadiran staf pada hari pertama masuk kerja.

"Sebagaimana instruksi dari surat keputusan menpan-RB, seluruh pegawai negeri sipil wajib hadir pada hari pertama setelah libur panjang lebaran. Kepada eselon I dan II selesai upacara ini, harap mencatat siapa saja staf di bawahnya yang belum hadir pada upacara selain karena sakit dan keperluan keluarga yang sifatnya tidak bisa ditinggalkan," kata Tjahjo, dalam amanatnya saat menjadi inspektur upacara di kantor kemendagri, Jakarta, senin (10/6).

Sebagaimana dimaksud dalam surat edaran Menpan-RB Nomor Bf 26 /M.SM.00.01/2019 tanggal 27 Mei 3019 tentang laporan hasil pemantauan kehadiran aparatur negara sesudah cuti bersama hari Raya Idul Fitri 1440 H, seluruh pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang agar Melakukan pemantauan kehadiran aparatur sipil negara sesudah cuti bersama hari raya Idul Fitri 1440 H, yaitu pada hari senin, 10 Juni 2019. Hal itu dilakukan dalam rangka penegakan disiplin aparatur sipil negara dan optimalisasi pelayanan publik setelah pelaksanaan cuti bersama hari Raya Idul Fitri 1440 H. (*)
Share:

(Berita Foto): Padat Merayap, Arus Lalu Lintas di Wilayah Kedondong, Pesawaran

Padat merayap. 

setialampung - Arus lalu lintas di jalur lintas barat menuju Pesawaran, Pringsewu dan Tanggamus dalam kondisi padat merayap, kamis (6/6) atau pada hari kedua hari raya idul fitri 1440 H.

Kepadatan arus lalu lintas ini terlihat di sekitar pertigaan ruas jalan yang menuju wilayah Kedondong, Pesawaran, dan kendaraan yang menuju Pringsewu dan Tanggamus. (*)
Share:

Pererat Silaturahmi dan Persaudaraan, Keluarga Besar Bani Marzuki Gelar Halal Bihalal



setialampung - Keluarga besar Bani Marzuki mengadakan acara silaturahmi dan halal bihalal hari raya idul fitri 1440 H di kediaman Sutikno, di Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, kamis (6/6).


Kegiatan silaturahmi dengan tema "Menghimpun yang Tercecer, Menyambung yang Terputus" ini diikuti empat keturunan Bani Marzuki.


Ketua panitia acara silaturahmi dan halal bihalal hari raya idul fitri 1440 H, Fajar Saptoko Putro mengatakan, kegiatan ini diselenggarakan untuk lebih mempererat lagi tali silaturahmi dan persaudaraan yang sudah terjalin.


"Insya Allah kegiatan ini akan rutin dilaksanakan terus. Minal Aidzin Wal Faidzin, Mohon Maaf Lahir dan Batin," kata Fajar Saptoko Putro.

Salah seorang sesepuh setempat yang akrab disapa Mbah Darman mengatakan, ke depan akan dibentuk perangkat atau struktur organisasi keluarga yang salah satunya bertugas mengatur jadwal kegiatan silaturahmi selanjutnya.

"Perangkat yang akan dibentuk nanti salah satunya bertugas menentukan lokasi atau tempat acara, kapan atau tanggal berapa acara silaturahmi berikutnya. Insya Allah kegiatab ini akan terus dilaksanakan setiap tahunnya. Mohon maaf lahir dan batin," ujarnya. (*)
Share:

Ridho Ficardo dan Keluarga Shalat Idul Fitri di Saburai


setialampung - Gubernur Lampung periode 2014-2019 M. Ridho Ficardo beserta keluarga melaksanakan sholat Idul Futri 1440 H di Lapangan Saburai, Enggal, Bandar Lampung (5/6/2019).

Usai melaksanakan sholat Idul Fitri, Ridho Ficardo berkunjung ke rumah jabatan gubernur Lampung (Mahan Agung) guna bersilahturahmi dengan PJ Gubernur Lampung, Boytenjuri. (*)
Share:

Mendagri Lantik Boytenjuri sebagai Penjabat Gubernur Lampung


Jakarta - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo melantik Boytenjuri sebagai penjabat gubernur Lampung. Pelantikan dilakukan mengingat masa jabatan Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo, habis pada minggu (2/6). Pelantikan dilakukan di Gedung SBP Lantai 3, Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jl. Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, minggu (2/6).

"Guna menghindari kekosongan pimpinan pemerintah daerah dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah di Lampung, maka Presiden RI mengangkat penjabat gubernur Lampung, yang pelantikannya telah dilaksanakan secara khidmat pada hari ini," kata Tjahjo.

Penjabat gubernur Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan di Lampung sampai dilantiknya gubernur dan wakil gubernur Lampung yang definitif. Tak hanya itu, penjabat gubernur Lampung juga harus membangun komunikasi yang intensif dengan DPRD provinsi serta seluruh pimpinan satuan kerja perangkat daerah, agar pelaksanaan program-program pemerintah daerah dapat mewujudkan pengembangan kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Laksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan berpedoman pada Nawa Cita atau sembilan agenda strategis pemerintah kabinet kerja, yang disesuaikan dengan karakteristik daerah, serta esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat," pesan Tjahjo.

Penjabat gubernur bukanlah pejabat politik, sehingga harus mampu mengawal netralitas aparatur sipil negara dan jajaran TNI/Polri pasca pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018. Bahkan, penjabat gubernur harus mampu berkoordinasi dengan bupati/walikota untuk menghadirkan penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal.

"Penjabat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, harus mampu  berkoordinasi dengan para bupati dan walikota dalam mewujudkan kehadiran pemerintah negara di tengah masyarakat, melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Untuk itu, penjabat gubernur Lampung harus mampu melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur pemerintah daerah di Lampung, agar proses penyelenggaraan pemerintahan daerah difokuskan pada upaya pemberian pelayanan publik yang terbaik bagi kepentingan masyarakat. Selain itu, diperlukan langkah-langkah strategis dalam mengawal stabilitas politik dan keamanan di daerah dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah," papar Tjahjo.

Diakhir, ia juga mengucapkan terimakasih atas dedikasi gubernur dan wakil gubernur Lampung selama kepemimpinannya, termasuk mengucapkan selamat pada Boytenjuri atas pelantikannya sebagai Pj. Gubernur Lampung.

"Pada kesempatan yang baik ini, atas nama pemerintah pusat, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Muhammad Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi gubernur Lampung dan wakil gubernur Lampung.
Saya juga sampaikan ucapan selamat bekerja kepada Boytenjuri, CES selaku penjabat gubernur Lampung," pungkasnya.

Boytenjuri merupakan pejabat pimpinan tinggi madya berpangkat eselon 1 A, di Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kemendagri. Ia menjabat sebagai deputi bidang pengelolaan potensi kawasan perbatasan BNPP. Boytenjuri akan melaksanakan tugasnya sebagai penjabat gubernur Lampung terhitung mulai senin (3/6). (*)
Share:

Besok Mendagri Lantik Boytenjuri sebagai Penjabat Gubernur Lampung

Boytenjuri. Foto: Puspen Kemendagri.

Jakarta -  Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo akan melantik Boytenjuri sebagai penjabat gubernur Lampung, di Gedung C Sasana Bakti Praja Kantor Pusat Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat, minggu (2/6).

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar mengatakan, pelantikan sesuai keputusan presiden Republik Indonesia nomor 58/P tahun 2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang pengangkatan penjabat gubernur Lampung,

Bahtiar juga mengatakan, pelantikan penjabat gubernur Lampung ini mengingat masa jabatan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo berakhir pada Minggu (2/6).

"Kemendagri menunjuk Boytenjuri, pejabat pimpinan tinggi madya berpangkat eselon I A, di badan nasional pengelola perbatasan (BNPP) kemendagri. Ia saat ini menjabat sebagai deputi bidang pengelolaan potensi kawasan perbatasan BNPP," ujar Bahtiar, kepada setialampung.co.id, melalui pesan whatsapp, sabtu (1/6).

Bahtiar menuturkan, penjabat gubernur Lampung bertugas terhitung 3 Juni 2019 setelah akhir masa jabatan gubernur Lampung pada 2 Juni 2019 dikarenakan tidak boleh adanya kekosongan jabatan gubernur Lampung," pungkasnya.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan, pelantikan penjabat gubernur Lampung dilaksanakan di aula kementerian dalam negeri (kemendagri) pada pukul 10.00 WIB, minggu (2/6).

"Pelantikan akan dihadiri pejabat eselon I dan II kemendagri dan BNPP," kata mendagri, melalui pesan whatsapp. (*)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed

Arsip Blog