Langsung ke konten utama

Lulusan IPDN Angkatan XXV Lulusan Tahun 2018 Siap Ditempatkan Lintas Provinsi


setialampung.co.id - Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pada pemerintah daerah untuk semakin fokus dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan ke seluruh pelosok tanah air serta sebagai perekat NKRI, lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) siap ditempatkan di lintas provinsi. Komitmen tersebut dituangkan dalam rapat koordinasi rencana penempatan tugas lulusan IPDN angkatan XXV tahun 2018 dengan BKD/BKPSDM provinsi seluruh Indonesia di Hotel Artaduta, Tugu Tani, Jakarta, senin (22/7).

“Hari ini, (22/7) kami melakukan rapat koordinasi persiapan penempatan lulusan IPDN di lintas provinsi di seluruh Indonesia, tujuannya untuk membantu pemerintah daerah,” kata Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo.

Dasar hukum penempatan tersebut tertuang dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 34 tahun 2019 tentang penempatan tugas lulusan institut pemerintahan dalam negeri. Sebagai contoh, kebijakan penempatan lulusan IPDN secara lintas provinsi telah terjadi dari tahun ke tahun dengan jumlah lulusan lebih dari seribu orang setiap tahunnya.

Angkatan XXIII pada tahun 2016 sebanyak 1.921 lulusan ditempatkan di lintas provinsi yang tertuang dalam permendagri nomor 78 tahun 2017, lulusan angkatan XXIV tahun 2017 dengan jumlah lulusan 2.014 tertuang dalam permendagri no. 78 tahun 2017. Sementara angkatan XXV tahun 2018 sebanyak 1.457 lulusan ditempatkan di lintas provinsi dan tertuang dalam permendagri No. 34 tahun 2019 dengan alokasi penempatan sebanyak 1.242 orang ditempatkan di instansi daerah dan 215 orang ditempatkan di instansi pusat.

“Ada sejumlah kriteria penempatan tugas lulusan IPDN dari mulai IPK, permintaan dan kebutuhan, keterwakilan provinsi, jurusan dan program studi, kondisi sosiokultural, hingga anggaran belanja pegawai setiap instansi,” imbuh Hadi.

Posisi kementerian dalam negeri melalui sekretariat jenderal adalah memfasilitasi penempatan tugas lulusan IPDN angkatan XXV tahun 2018 yang dijadwalkan akan tiba di lingkungan provinsi setempat pada 31 Juli 2019, menindaklanjuti penempatan tugas lulusan IPDN angkatan XXV Tahun 2018 dari lantor gubernur/lokasi acara yang ditentukan menuju pemerintah kabupaten/kota/provinsi tempat penugasan, serta pengusulan jabatan struktural.

“Apabila lulusan IPDN angkatan XXV tahun 2018 telah memenuhi syarat jabatan dan kepangkatan, diprioritaskan untuk diusulkan menduduki jabatan struktural yang sesuai kompetensi dan kebutuhan pemerintah daerah,” ungkap Hadi.

Penempatan lulusan IPDN sebagai bentuk untuk menghadapi persaingan global yang menuntut perubahan, kecepatan, penuh risiko dan kompleksitas, penuh kejutan dan jauh dari kalkulasi atau perhitungan. Penempatan lulusan IPDN yang merupakan kader revolusi mental  diharapkan mempu menjawab tantangan tersebut dalam reformasi dan birokrasi di lingkungan penempatannya masing-masing. (*)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…

2020, Dishub Bandarlampung Dapat Dana Alokasi Khusus Sebesar Rp2,2 Miliar dan Dana Pendamping Rp400 Jutaan

Bandarlampung - Dinas Perhubungan Bandarlampung di tahun 2020 mendapat bantuan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp2,2 miliar dan dana pendamping lebih dari Rp400 juta.

"Dana alokasi khusus sebesar Rp2,2 miliar itu dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dana pendampingnya sebesar Rp400 jutaan," kata Kepala Dinas Perhubungan Bandarlampung, Ahmad Husna, usai hearing dengan komisi III DPRD Bandarlampung, selasa (12/11).

Husna menjelaskan, dana Rp2,2 miliar tersebut untuk alat uji kendaraan bermotor, seperti timbangan, rem, lampu dan emisi gas buang.

"Kemungkinan besar bantuannya dalam bentuk barang. Dana pendamping sebesar Rp400 jutaan diantaranya diperuntukkan bongkar pasang alat dan untuk biaya menyekolahkan (pendidikan) operator," ungkapnya. (ben)