Langsung ke konten utama

Mendagri Minta KPU, Bawaslu dan DKPP Kaji Kemungkinan Penerapan E-voting


setialampung.co.id - Keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam menyelenggarakan pemilu serentak 2019 patut diacungi jempol. Pasalnya, dalam era pemerintahan keduanya mampu menorehkan sejarah penyelenggaraan pesta demokrasi terbesar di dunia. Hal ini diungkapkan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo di Jakarta, minggu (14/7).

“Era pemerintahan kabinet kerja Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, setidaknya tercatat penyelenggaraan pillkades serentak, pilkada serentak, pileg dan pilpres serentak yang pelaksanaannya secara independen oleh KPU-Bawaslu - DKPP,” kata Tjahjo.

Keberhasilan tersebut selain merupakan capaian pemerintah dan penyelenggara pemilu, juga tak luput peran serta seluruh elemen negara lainnya yang mampu menjaga stabilitas keamanan hingga mencapai partisipasi masyarakat yang tinggi.

“Partai politik dan didukung stabilitas keamanan oleh Polri, TNI, BIN, kejaksaan, MA dan MK termasuk cendikiawan, pemerhati demokrasi, ormas/LSM, perguruan tinggi, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat dan pers yang terlibat di dalamnya. Selain itu, jajaran pemerintah pusat dan pemda sampai tingkat kecamatan, kelurahan/desa yang saling sinergi mendukung sukses setiap pelaksanaan pesta demokrasi rakyat dengan selalu menorehkan tingkat partisipasi masyarakat/pemilih yang  tinggi,” ungkapnya.

Tak hanya itu, kesuksesan tersebut juga ditopang sumbangsih pemikiran dan karya bersama antara pemerintah, dan partai Politik di DPR RI yang berhasil merumuskan dan membentuk undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagai dasar penyelenggaraan pemilu serentak pileg dan pilpres yang pertama kalinya dalam sistem politik demokrasi Indonesia.

“Pada kurun waktu lima tahun ini, parpol, pemerintah dan DPR juga memberikan kontribusi pemikiran yang maksimal dalam menyusun undang - undang dan berbagai regulasi bidang politik yang komprehensif guna mendukung tahap perkembangan politik kebangsaan Indonesia dalam konsolidasi demokrasi melalui pilkades serentak tiap daerah, pilkada serentak, pileg dan pilpres serentak yang dipilih rakyat secara langsung. Dimana tingkat kedewasaan politik masyarakat juga meningkat dengan berbagai dinamika politik yang juga terkadang agak tinggi,” imbuhnya.

Meski demikian, pihaknya tak menutup kemungkinan perlu adanya evaluasi dan penyempurnaan kebijakan bidang politik dalam negeri. Sehingga dihasikan sistem politik yang permanen dan mapan ke depan. Misalnya saja dalam jangka pendeknya menghadapi penyelenggaraan pilkada serentak 2020 dan persiapan menghadapi pemilu 2024.

“Wajar dalam sebuah proses, di mana sistem politik harus selalu dimantapkan, ditata,  disempurnakan melalui evaluasi dan membangun pola pikir yang komprehensif dan integral. Setidaknya mempersiapkan jangka pendek  untuk pilkada serentak tahun 2020 dan persiapan pada pileg dan pilpres 2024. Saya yakin penyelenggara pemilu mampu menginvertarisir masalah mana yang perlu disempurnakan dalam menyusun PKPU, peraturan Bawaslu, peraturan DKPP dan terbuka kemungkinan merevisi UU pemilu yang menurut konstitusi bahwa UU dibentuk dan disusum oleh DPR dan pemerintah,” papar Tjahjo

Tak hanya itu, Tjahjo juga meminta KPU, Bawaslu dan DKPP mengkaji kemungkinan penerapan e-voting serta hal teknis lainnya untuk menyongsong sistem pemilu yang lebih mapan.

“Sistem e-voting atau e-rekap perlu pemikiran KPU dan Bawaslu untuk dicoba diterapkan serta hal teknis seperti rekruitmen anggota KPPS dan pengawas pemilu, manajemen logistik dan lain-lain. Kita telah sukses melalui proses demokrasi politik dalam negeri 2015 - 2019 dan mari kita songsong tahapan konsolidasi demokrasi berikutnya 2019 - 2024 serta mantapkan penataan sistem politik yang lebih efisien dan efektif serta kembali fokus bekerja dan menyusun agenda untuk sukseskan pembangunan bidang politik dalam negeri untuk lima) tahun ke depan,” pungkasnya. (*)

Berita Populer

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

2020, Dishub Bandarlampung Dapat Dana Alokasi Khusus Sebesar Rp2,2 Miliar dan Dana Pendamping Rp400 Jutaan

Bandarlampung - Dinas Perhubungan Bandarlampung di tahun 2020 mendapat bantuan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp2,2 miliar dan dana pendamping lebih dari Rp400 juta.

"Dana alokasi khusus sebesar Rp2,2 miliar itu dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dana pendampingnya sebesar Rp400 jutaan," kata Kepala Dinas Perhubungan Bandarlampung, Ahmad Husna, usai hearing dengan komisi III DPRD Bandarlampung, selasa (12/11).

Husna menjelaskan, dana Rp2,2 miliar tersebut untuk alat uji kendaraan bermotor, seperti timbangan, rem, lampu dan emisi gas buang.

"Kemungkinan besar bantuannya dalam bentuk barang. Dana pendamping sebesar Rp400 jutaan diantaranya diperuntukkan bongkar pasang alat dan untuk biaya menyekolahkan (pendidikan) operator," ungkapnya. (ben)