Minimal Telah Jalani Separuh Masa Jabatan, Kepala Daerah Dinyatakan Telah Jalani Jabatan Satu Periode


setialampung.co.id - Kepala pusat penerangan kementerian dalam negeri (kapuspen kemendagri), Bahtiar Baharuddin mengatakan, masa jabatan kepala daerah berdasarkan amar putusan mahkamah konstitusi (MK) nomor 22/PUU-VII/2009 dalam perkara permohonan pengujian undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dijelaskan, masa jabatan kepala daerah adalah lima tahun.

Namun penjabaran satu periode masa jabatan adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan.

“Masa jabatan kepala daerah adalah lima tahun. Namun, yang dimaksud satu periode masa jabatan adalah apabila masa jabatan telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan,”kata Bahtiar di Jakarta, jumat (5/7).

Dengan demikian, ujarnya, seorang kepala daerah dinyatakan telah menghabiskan masa jabatan satu periode, apabila telah menjalani setengah masa jabatan minimal 2,5 tahun atau lebih dari itu.

“Bila seorang wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah di tengah jalan, maka perlu dihitung berapa lama sisa masa jabatan yang akan dilaluinya. Bila sisa masa jabatannya masih 2,5 tahun atau lebih maka wakil kepala daerah itu telah dihitung satu periode menjabat sebagai kepala daerah. Bila sisa masa jabatan yang dilaluinya kurang dari 2,5 tahun maka tidak dihitung sebagai satu periode,” kata Bahtiar.

Hal tersebut terkait dengan gugatan pada pasal 58 huruf o UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah secara tegas menyatakan bahwa masa jabatan kepala maksimal hanya dua periode. Namun, di lapangan terjadi persoalan. MK memang menyatakan pasal tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi, tetapi MK juga memberikan tafsir seputar persoalan yang sempat mencuat di beberapa daerah itu yang tegas ditelah diputus melalui putusan nomor 22/PUU-VII/2009. (*)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed