Dugaan Peran Empat Tersangka Baru Dalam Kasus Pengadaan E-KTP

Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah. Foto: detikcom.

setialampung.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP elektronik) tahun 2011 sampai dengan 2013 pada kementerian dalam negeri Republik Indonesia.

"Keempat tersangka baru itu yaitu MSH (anggota DPR RI 2014 - 2019), ISE (direktur utama perum percetakan negara RI dan ketua konsorsium PNRI, HSF (ketua tim teknis teknologi informasi penerapan kartu tanda penduduk elektronik, PNS BPPT) dan PLS (Direktur utama PT. Sandipala Arthaputra)," kata Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah, selasa (13/8), kepada setialampung.co.id.

Febri mengungkapkan, dalam perkembangan proses penyidikan dan setelah mencermati fakta - fakta yang muncul di persidangan hingga pertimbangan hakim, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup tentang keterlibatan pihak lain dalam dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik tahun 2011 sampai 2013 pada kementerian dalam negeri Republik Indonesia.

"KPK kemudian meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan empat orang sebagai tersangka," ungkapnya.

Febri mengungkapkan, peran masing-masing tersangka diduga sebagai berikut, tersangka MSH, pada Mei 2011, setelah RDP antara komisi II DPR RI dan kemendagri dilakukan, MSH meminta USD100.000 kepada Irman untuk membiayai kunjungan kerja komisi II ke beberapa daerah. Permintaan itu disanggupi dan penyerahan uang dilakukan di sebuah SPBU di Pancoran, Jakarta Selatan melalui perwakilan MSH.

Lalu, lanjutnya, tersangka MSH juga meminta uang dengan kode “uang jajan” kepada Irman sebagai dirjen dukcapil yang menangani E- KTP. Permintaan uang tersebut ia atasnamakan rekan-rekannya di komisi II yang akan reses.

Kemudian, ujarnya, sepanjang tahun 2011 - 2012, MSH diduga juga menerima beberapa kali dari Irman dan Sugiharto sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto.

"MSH diduga diperkaya USD1,2 juta
terkait proyek E - KTP ini," kata Febri.

Peran tersangka ISE, kata Febri, direktur utama perum percetakan negara RI dan ketua konsorsium PNRI ini diduga pada Februari 2011, setelah ada kepastian akan dibentuknya beberapa konsorsium untuk mengikuti lelang E-KTP, Andi Agustinus dan tersangka ISE menemui Irman dan Sugiharto agar salah satu dari konsorsium dapat memenangkan proyek E-KTP.

"Atas permintaan tersebut, Irman menyetujui dan meminta komitmen pemberian uang kepada anggota DPR RI. Kemudian tersangka ISE, tersangka PLS, dan perwakilan vendor-vendor lainnya membentuk konsorsium PNRI. Pemimpin konsorsium disepakati berasal dari BUMN yaitu PNRI, agar mudah diatur karena dipersiapkan sebagai konsorsium yang akan memenangkan lelang pekerjaan penerapan KTP elektronik," ungkapnya.

Pada pertemuan selanjutnya, ujarnya, Anang Sugiana menyampaikan bahwa PT Quadra Solution bersedia untuk bergabung di konsorsium PNRI. Andi Agustinus, PLS dan ISE menyampaikan apabila ingin bergabung dengan konsorsium PNRI maka ada komitmen fee untuk pihak di DPR-RI, kemendagri dan pihak lain.

Tersangka ISE juga sempat menemui tersangka HSF (ketua tim teknis BPPT) untuk konsultasi masalah teknologi. Dikarenakan BPPT sebelumnya melakukan uji petik E KTP pada tahun 2009. Tersangka ISE bersama konsorsium PNRI mengajukan penawaran paket pengerjaan dengan nilai kurang lebih Rp5.8 triliun. Pada 30 Juni 2011, konsorsium PNRI dimenangkan sebagai pelaksana pekerjaan penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional (KTP Elektronik) tahun anggaran 2011-2012.
Sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, manajemen bersama konsorsium PNRI diperkaya Rp137,98 miliar dan Perum PNRI diperkaya Rp107,71 miliar terkait proyek EKTP ini.

Tersangka HSF, ujarnya, diduga sebelum proyek E-KTP dimulai pada tahun 2011, tersangka HSF diduga telah melakukan beberapa pertemuan dengan pihak-pihak vendor. Padahal HSF dalam hal ini adalah ketua tim teknis dan juga panitia lelang.

Pada Mei-Juni 2010, HSF ikut dalam pertemuan di Hotel Sultan bersama Irman, Sugiharto, Andi Agustinus. Dalam pertemuan tersebut diduga terjadi pembahasan tentang proyek E-KTP yang anggaran dan tempatnya akan disediakan oleh Andi Agustinus.

"Dalam pertemuan tersebut, HSF diduga ikut mengubah spesifikasi, rencana anggaran biaya, dan seterusnya dengan tujuan mark up. Setelah itu, HSF sering melapor kepada Sugiharto," ungkapnya.

Dalam kasus ini, lanjutnya, HSF diberi tugas berhubungan dengan vendor dalam hal teknis proyek EKTP dan pernah diminta oleh Irman mengawal konsorsium, yakni PNRI, Astragraphia, dan Murakabi Sejahtera. HSF ditugaskan untuk membenahi administrasi supaya dipastikan lulus.

Tersangka HFS diduga tetap meluluskan tiga konsorsium, meskipun ketiganya tidak memenuhi syarat wajib, yakni mengintegrasikan Hardware Security Modul (HSM) dan Key Management System (KMS) sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, tersangka HFS diduga diperkara USD20 ribu dan Rp10 juta.

Tersangka PLS, Direktur Utama PT. Sandipala Arthaputra perannya diduga sebelum proyek EKTP dimulai pada Tahun 2011, tersangka PLS diduga telah melakukan beberapa pertemuan dengan pihak-pihak vendor termasuk dan tersangka HSF dan ISE di sebuah ruko di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Padahal HSF dalam hal ini adalah ketua tim teknis dan juga panitia lelang. Pertemuan-pertemuan tersebut berlangsung kurang lebih selama sepuluh bulan dan menghasilkan beberapa output diantaranya adalah Standard Operating Procedure (SOP) pelaksanaan kerja, struktur organisasi pelaksana kerja, dan spesifikasi teknis yang kemudian dijadikan dasar untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang pada 11 Februari 2011 ditetapkan oleh Sugiharto selaku PPK Kemendagri. Tersangka PLS juga diduga melakukan pertemuan dengan ANDI AGUSTINUS, JOHANNES MARLIEM dan tersangka ISE untuk membahas pemenangan konsorsium PNRI dan menyepakati fee sebesar 5% sekaligus skema pembagian beban fee yang akan diberikan kepada beberapa anggota DPR RI dan pejabat pada Kementerian Dalam Negeri. Sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Setya Novanto, PT. Sandipala Arthaputra diduga diperkaya Rp145,85 miliar terkait proyek EKTP ini. Sehingga, sampai saat ini total KPK telah memproses 14 orang dalam perkara dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik ini dan perkara terkait, yaitu: obstruction of justice dan kesaksian palsu. Kami ingatkan agar semua pihak bersikap koperatif dalam proses hukum ini, karena jika ada upaya menghambat proses hukum, maka terdapat resiko pidana sebagaimana diatur di Pasal 21 UU Tipikor.

"Kami ingatkan juga agar saksi-saksi yang dipanggil bicara secara jujur karena jika terdapat keterangan bohong, terdapat ancaman pidana sebagaimana diatur di Pasal 22 UU Tipikor. KPK memperingatkan para tersangka, PERUM PNRI, PT. SANDIPALA ARTHAPUTRA dan pihak lain yang diperkara dan telah menikmati aliran dana E-KTP ini agar mengembalikan uang tersebut ke negara melalui KPK. Hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai faktor meringankan," ujarnya.

KPK, ujarnya, berharap semua pihak dapat mengambil pelajaran dari kasus korupsi e-KTP ini, terutama bagi pemerintah dan DPR, agar memastikan keterbukaan dan perbaikan pembahasan anggaran negara yang lebih teliti sehingga kasus korupsi anggaran seperti dalam kasus e-KTP ini tidak lagi terulang. Dan yang terutama, agar semua pihak agar tidak meminta dan menolak sejak awal jika ada pemberian uang terkait pelaksanaan tugasnya.

"Empat orang tersebut disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) kitab Undang-Undang hukum pidana," pungkasnya.

Pada perkara ini, sebagaimana perhitungan yang dilakukan oleh BPKP, negara dirugikan setidaknya Rp2,3 triliun, yang dihitung dari pembayaran lebih mahal dibandingkan dengan harga wajar atau harga riil barang-barang yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek, yakni selisih dari total pembayaran kepada konsorsium PNRI Rp4,92 triliun (jumlah rinci Rp4.917.780.473.609,00), dengan harga wajar atau harga riil pelaksanaan proyek penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik) 2011-2012 sejumlah sekitar Rp2,6 triliun (rinci Rp2.626.110.155.007,01). Total sampai saat ini telah diproses 11 orang, baik untuk perkara pokok kasus korupsi pengadaan E-KTP ataupun perkara obstruction of justice. (*/ben)
Share:

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berita Populer

Recent Posts

Twitter Facebook Google Plus Instagram Youtube Linkedin RSS Feed