Langsung ke konten utama

Pertemuan Lengkap Kepala Daerah Papua dan Papua Barat, DPRD, Tokoh dan Lembaga Adat, Difasilitasi Dialog Terbuka dengan Presiden Setelah 20 Oktober 2019


setialampung.co.id - Pertemuan lengkap gubernur Papua, gubernur Papua Barat, bupati/walikota, DPRD provinsi/kabupaten/kota, lembaga masyarakat adat, perguruan tinggi dan tokoh Papua akan difasilitasi dialog terbuka dengan Presiden RI Joko Widodo pasca pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2019.

“Pertemuan DPRD provinsi/kabupaten/kota se-Papua dan Papua Barat dengan Bapak Presiden direncanakan setelah pelantikan presiden (20/10).  Jadi semua lengkap, dari gubernur, wagub, sekda, kemudian pimpinan DPRD,” kata Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo saat mendampingi perwakilan DPRD Papua, DPRD Papua Barat, dan APKASI di Gedung Bina Graha, Jakarta (24/9).

Pada kesempatan tersebut, wakil pimpinan DPRD juga turut menyampaikan aspirasi warga Papua dan Papua Barat terkait diperlukannya dialog khusus antara pemerintah pusat dengan para tokoh di Papua. Menanggapi hal itu, Tjahjo Kumolo merespon positif hal tersebut dan meminta anggota DPRD Papua dan DPRD Papua Barat untuk menyerap aspirasi masyarakat untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan.

“Seraplah aspirasi dan seluruh masyarakat yang ada, gerakan dan organisir untuk menjaga stabilitas dan bawa aspirasinya ke pemerintah untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Tjahjo.

Menurutnya, pandangan dan paradigma tentang Papua dan Papua Barat harus diubah. Sehingga bukan lagi membicarakan soal suku atau masyarakat yang tinggal di pegunungan dan daratan saja, tetapi Papua adalah bagian dari Indonesia dan peradaban dunia.

“Tanah Papua itu seluruh kepemimpinannya jangan dilihat dari masyarakat pegunungan dan daratan saja, tapi lihat lima suku adat yang besar dan mencerminkan lima wilayah adat di Papua dan dua wilayah adat di Papua Barat. Tanah Papua adalah milik Indonesia karena semua kelompok, etnik, suku bangsa dan golongan ada hidup di tanah Papua,” ungkapnya.

Setelah melakukan pertemuan di kantor staf presiden, para wakil rakyat ini selanjutnya menghadiri rapat koordinasi dalam rangka peningkatan pemahaman tugas dan fungsi pimpinan DPRD kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah se-provinsi Papua dan Papua Barat di kantor kemendagri, Jakarta. Pembekalan materi oleh mendagri, sekjen kemendagri, dirjen polpum, dirjen otda dan dirjen keuagan daerah. Kemudian, setelah melakukan rakor di kemendagri, selanjutnya menuju ke kantor kemenkopolhukam untuk melakukan silaturahmi dan audiensi dengan Menteri Menkopolhukam, Wiranto untuk membahas stabilitas keamanan di tanah Papua. (rls/*)

Berita Populer

Senin, KPU Lampung Rapat Pleno, Salah Satunya Bahas Dugaan Kasus Jual Beli 'Kursi Komisioner KPU'

Bandarlampung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung belum menerima tembusan atau laporan resmi tertulis terkait dugaan kasus jual beli 'kursi komisioner KPU' yang saat ini menjadi sorotan media dan publik. Dimana diduga kasus ini melibatkan oknum komisioner KPU.

"Ya akan kita pelajari secara komprehensif kebenarannya. Karena di KPU Lampung belum ada laporan resmi tertulis atau tembusan laporan, tetapi kita tetap mempelajarinya," kata Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami melalui pesan whatsapp kepada setialampung.co.id, sabtu (9/11).

Saat ditanya apakah dirinya sudah mengkonfirmasi langsung kebenaran kasus ini kepada oknum komisioner KPU yang diduga terlibat jual beli kursi komisioner KPU tersebut, Erwan menuturkan, pihaknya sedang mempelajari kebenarannya secara komprehensif.

"Ya, kan lagi kita pelajari kebenaran secara komprehensif. Senin, KPU Lampung akan menggelar rapat pleno rutin dan salah satu pembahasan dalam pleno nanti adalah informasi pemberitaan ini,&quo…

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…

2020, Dishub Bandarlampung Dapat Dana Alokasi Khusus Sebesar Rp2,2 Miliar dan Dana Pendamping Rp400 Jutaan

Bandarlampung - Dinas Perhubungan Bandarlampung di tahun 2020 mendapat bantuan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp2,2 miliar dan dana pendamping lebih dari Rp400 juta.

"Dana alokasi khusus sebesar Rp2,2 miliar itu dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dana pendampingnya sebesar Rp400 jutaan," kata Kepala Dinas Perhubungan Bandarlampung, Ahmad Husna, usai hearing dengan komisi III DPRD Bandarlampung, selasa (12/11).

Husna menjelaskan, dana Rp2,2 miliar tersebut untuk alat uji kendaraan bermotor, seperti timbangan, rem, lampu dan emisi gas buang.

"Kemungkinan besar bantuannya dalam bentuk barang. Dana pendamping sebesar Rp400 jutaan diantaranya diperuntukkan bongkar pasang alat dan untuk biaya menyekolahkan (pendidikan) operator," ungkapnya. (ben)