Langsung ke konten utama

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Berserikat dan Berkumpul Merupakan Hak Warga Negara yang Dijamin UU

Jakarta - Negara dan pemerintah memastikan berserikat dan berkumpul merupakan hak warga negara dan dijamin undang-undang, tak terkecuali dengan Ormas Front Pembela Islam (FPI). Hal itu ditegaskan Menko Polhukam, Mahfud MD, usai menggelar rapat bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan Menteri Agama, Fachrul Razi di kantor Kemenkopolhukam Jakarta, rabu (27/11).

“Soal surat keterangan terdaftar FPI, kita sudah diskusikan bersama-sama kesimpulannya begini, setiap warga negara itu punya hak untuk berkumpul dan berserikat, dan FPI itu punya hak untuk berkumpul berserikat, menyatakan pendapat, bersatu untuk menggalang kesamaan aspirasi,” kata Menko Polhukam.

Menurutnya, untuk itulah negara mengatur agar setiap aspirasi dan perkumpulan maupun perserikatan yang dilakukan warga negara Indonesia sejalan dengan konstitusi dan amanat undang-undang.

“Untuk itu negara mengatur dengan UU agar semua berjalan baik, dan saya sudah diskusikan tadi mempertemukan antara hak setiap warga negara dan kelompok masyarakat untuk berkumpul dan berserikat. Kemudian melihat aturan-aturan hukum yang sifatnya prosedural administratif dan substantif,” ujarnya.

Dengan memastikan agar setiap ormas dan aktivitas warga negara sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945 tersebut, Menko Polhukam menilai permohonan perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) FPI masih memerlukan pembahasan mendalam.

“FPI sudah mengajukan permohonan untuk perpanjangan surat keterangan terdaftar dan ternyata masih ada hal-hal yang perlu didalami dan menteri agama nanti akan mendalaminya dan melakukan pembahasan yang lebih dalam lagi. Dan tentu waktunya tidak akan lama-lama betul begitu. Sehingga sampai saat ini kita masih sedang mempertimbangkan dan menunggu proses lebih lanjut tentang syarat-syarat penerbitan surat keterangan terdaftar itu,” jelas Menko Polhukam.

Sementara itu Menteri Agama, Fachrul Razi menyatakan, PFI telah membuat pernyataan kesetiaan terhadap pancasila dan NKRI. Meski demikian, hal tersebut masih dalam pendalaman lebih lanjut.

“Memang ada langkah maju, FPI itu telah membuat pernyataan setia kepada Pancasila, NKRI, dan tidak akan melanggar hukum lagi ke depan. Tapi tentu saja kami akan coba dalami lebih jauh sesuai penyataannya itu, pernyataan yang dibuat di bawah materai dan itu akan kami dalami lagi dalam waktu dekat sebagaimana disampaikan oleh Pak Menko,” kata Menag. (*)

Berita Populer

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…

Danpomal Lampung Minta Prajurit Profesional

BANDARLAMPUNG- Komandan Polisi Militer Angkatan Laut (Danpomal) Lampung, Mayor Laut (PM) Prasetyo Bekti meminta prajurit bertugas independen dan profesional.

Permintaan Prasetyo Bekti itu dalam rangkaian hari ulang tahun (HUT) Ke-73 Pomal Lampung di Gedung C, PKOR Wayhalim, Bandarlampung, minggu (24/2) pagi.

Soal HUT Pomal, Prasetyo Bekti menjelaskan, kegiatan ini merupakan rangkaian acara dari perayaan HUT Pomal ke-73.

"Acara diawali olah raga bersama, yaitu senam bersama, setelah itu jalan sehat, kemudian dirangkai dengan kegiatan donor darah, sebagai wujud membantu rekan-rekan kita yang mungkin membutuhkan, dan terakhir ialah pengundian kupon jalan sehat," jelasnya.

Prasetyo memaparkan, untuk hadiah jalan sehat sendiri sebanyak 156 item, dengan hadiah utama 10 sepeda.

"Pomal kian bisa bertugas dengan sebaik-baiknya. Khususnya di Lampung, Lanal di Lampung mengelola ribuan prajurit, ada Brigade-4 Marinir, ada 2 Batalyon, ada Prokimal, dan lanal itu sendiri," kata…

Bahtiar Hadiri Rapat Kerja Pimpinan Fraksi PKS se-Indonesia

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga yang sentral dalam sebuah pemerintahan di daerah. Pasalnya, hadirnya DPRD memperkuat tata kelola pemerintah daerah terutama dalam hal mendengarkan aspirasi rakyat. Oleh karenanya, memperkuat peran DPRD dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat merupakan bagian yang tak terelakkan.

Hal inilah yang ditekankan Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar dalam silaturahmi dan koordinasi antara fraksi PKS DPR RI dengan pimpinan FPKS dan pimpinan DPRD provinsi se-Indonesia di ruang Puri Ratna Hotel Sahid Jaya, Jakarta Pusat, kamis (5/12).

“DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota adalah unsur penyelenggara urusan Pemda, harus memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerahnya,” kata Bahtiar.

Untuk dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat, DPRD perlu mengoptimalkan seluruh peran dan fungsinya sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan…