Langsung ke konten utama

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

DPRD Bandarlampung Sahkan APBD 2020


Bandarlampung - DPRD Bandarlampung menggelar paripurna pengesahan APBD 2020, senin (25/11). Paripurna dipimpin Ketua DPRD Bandarlampung, Wiyadi ini dihadiri Walikota Bandarlampung, Herman HN, unsur pimpinan dan anggota DPRD Bandarlampung, serta forkopimda Bandarlampung.

Postur APBD Bandarlampung tahun anggaran 2020 yaitu pendapatan daerah sebesar Rp 3.050.534.371.712 (3 triliun 50 miliar 534 juta 371 ribu 712 rupiah).

Belanja daerah Rp 2.924.034.371.712 (2 triliun 924 miliar 34 juta 371 ribu 712 rupiah). Surplus Rp 126.500.000.000 (126 miliar 500 juta).

Pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan Rp 10.000.000.000 (10 miliar rupiah), pengeluaran pembiayaan Rp 136.500.000.000 (136 miliar 500 juta rupiah). Pembiayaan netto minus Rp 126.500.000.000 (126 miliar 500 juta rupiah).

Ketua DPRD Bandarlampung, Wiyadi usai paripurna meminta agar Walikota Bandarlampung, Herman HN secepatnya menyerahkan pengesahan APBD 2020 ini kepada gubernur Lampung.

"Setelah diserahkan ke gubernur, APBD 2020 akan dievaluasi di tingkat provinsi terkait anggaran dan kegiatan yang tercantum di dalamnya," ujarnya.

Wiyadi juga minta pemerintah Kota Bandarlampung memberi perhatian dan menindaklajuti catatan dari masing - masing fraksi di DPRD Badarlampung.

Walikota Bandarlampung, Herman HN menuturkan, dalam waktu dekat pihaknya akan menyerahkan APBD 2020 yang telah disahkan kepada gubernur Lampung.

"Secepatnya APBD 2020 akan diserahkan ke gubernur Lampung untuk dievaluasi," katanya. (ben)

Berita Populer

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…

Danpomal Lampung Minta Prajurit Profesional

BANDARLAMPUNG- Komandan Polisi Militer Angkatan Laut (Danpomal) Lampung, Mayor Laut (PM) Prasetyo Bekti meminta prajurit bertugas independen dan profesional.

Permintaan Prasetyo Bekti itu dalam rangkaian hari ulang tahun (HUT) Ke-73 Pomal Lampung di Gedung C, PKOR Wayhalim, Bandarlampung, minggu (24/2) pagi.

Soal HUT Pomal, Prasetyo Bekti menjelaskan, kegiatan ini merupakan rangkaian acara dari perayaan HUT Pomal ke-73.

"Acara diawali olah raga bersama, yaitu senam bersama, setelah itu jalan sehat, kemudian dirangkai dengan kegiatan donor darah, sebagai wujud membantu rekan-rekan kita yang mungkin membutuhkan, dan terakhir ialah pengundian kupon jalan sehat," jelasnya.

Prasetyo memaparkan, untuk hadiah jalan sehat sendiri sebanyak 156 item, dengan hadiah utama 10 sepeda.

"Pomal kian bisa bertugas dengan sebaik-baiknya. Khususnya di Lampung, Lanal di Lampung mengelola ribuan prajurit, ada Brigade-4 Marinir, ada 2 Batalyon, ada Prokimal, dan lanal itu sendiri," kata…

Bahtiar Hadiri Rapat Kerja Pimpinan Fraksi PKS se-Indonesia

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga yang sentral dalam sebuah pemerintahan di daerah. Pasalnya, hadirnya DPRD memperkuat tata kelola pemerintah daerah terutama dalam hal mendengarkan aspirasi rakyat. Oleh karenanya, memperkuat peran DPRD dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat merupakan bagian yang tak terelakkan.

Hal inilah yang ditekankan Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar dalam silaturahmi dan koordinasi antara fraksi PKS DPR RI dengan pimpinan FPKS dan pimpinan DPRD provinsi se-Indonesia di ruang Puri Ratna Hotel Sahid Jaya, Jakarta Pusat, kamis (5/12).

“DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota adalah unsur penyelenggara urusan Pemda, harus memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerahnya,” kata Bahtiar.

Untuk dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat, DPRD perlu mengoptimalkan seluruh peran dan fungsinya sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan…