Langsung ke konten utama

SMSI LAMPUNG

SMSI LAMPUNG

Kesimpulan RDP Komisi II DPR RI dengan Kemendagri, KPU dan Bawaslu


Jakarta - Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi II DPR RI dengan kemendagri dalam hal ini Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Bahtiar; Dirjen Otonomi Daerah, Akmal Malik, Sekretaris Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, I Gede Suratha, KPU, dan Bawaslu menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, terhadap Rancangan Peraturan KPU tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atay Walikota dan Wakil Walikota, Komisi II DPR RI meminta KPU untuk membuat aturan yang sesuai dan selaras dengan UU Nomor 10 tahun 2016 terkait dengan:

a. Perlindungan dan kepastian hukum atas hak pilih warga negara, termasuk hak memilih bagi pemilih disabilitas yang sudah memenuhi syarat.

b. Penyederhanaan tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih serta memastikan warga negara yang berhak memilih masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

c. Pemutakhiran data dan daftar pemilih mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dengan cara Menambahkan Pemilih Pemula; Menambahkan Pemilih baru; dan Memutakhirkan elemen data pemilih.

d. Memudahkan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan memperhatikan NIK, nomor Kartu Keluarga, jarak dan waktu tempuh menuju TPS, dan aspek geografis lainnya.

e. Memastikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk melaksanakan tugasnya melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) secara benar dan sungguh-sungguh dan diberikan sanksi administrasi bagi PPDP yang tidak menjalankan tugasnya.

f. Rancangan PKPU pasal 11 huruf g tentang pencoretan data pemilih yang dipastikan tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan/atau pengurus rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain, yaitu: Pemilih tersebut tidak memenuhi syarat sebagai pemilih; Kehilangan hak pilih (meninggal dunia, anggota TNI/Polri, belum cukup umur, belum kawin, dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pemilih ganda); dan Tidak terdaftar dalam DP4 dan/atau DPT.

Kedua, terhadap Peraturan Bawaslu tentang tatacara penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi II DPR RI meminta Bawaslu untuk membuat aturan yang sesuai dan selaras dengan UU Nomor 10 tahun 2016 terkait dengan jaminan perlindungan dan keadilan hukum dalam menyelesaikan sengketa pemilihan yang meliputi:

a. Sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan.

b. Sengketa antara peserta pemilihan.

Ketiga, Komisi II DPR RI meminta kepada KPU dan Bawaslu afar berkoordinasi dalam membahas, sinkronisasi dan harmonis PKPU dan peraturan Bawaslu untuk memastikan proses pilkada berjalan luber, jurdil, dan demokratis.

Keempat, dalam hal ini pemutakhiran dan pemilihan, Komisi II DPR RI meminta kepada KPU berkoordinasi dengan Kemendagri untuk memastikan perlindungan hak pilih warga negara untuk digunakan pada Pilkada Serentak tahun 2020.

Pilkada Serentak tahun 2020 akan diikuti oleh 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. (*)

Berita Populer

Dinamika dan Tantangan Demokrasi di Indonesia Harus Dikelola dengan Baik

setialampung - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, rabu (4/7/2018), memberi ceramah di hadapan para perwira TNI di Sekolah  Staf Komando TNI (Sesko TNI) di Bandung, Jawa Barat. Dalam ceramahnya, mantan sekretaris jenderal PDIP itu banyak mengulas soal dinamika dan tantangan demokrasi di tanah air.


Menurut Tjahjo, dalam setiap pelaksanaan demokrasi di mana juga, termasuk di Indonesia, pasti ada dinamikanya. Dinamika demokrasi mulai terasa ketika tibanya tahapan kontestasi politik. Dinamika paling terasa menguat ketika dimulainya tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2014.

"Dinamika politik juga terasa ketika penyusunan untuk regulasi pilkada dimulai," kata Tjahjo.


Tjahjo memahami, dinamika terasa karena setiap partai berkepentingan terhadap kontestasi politik yang akan digelar. Tentu, ada tarik menarik kepentingan. Namun itu semua, demi untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil menggelar hajatan pilkada serentak tahap pert…

Danpomal Lampung Minta Prajurit Profesional

BANDARLAMPUNG- Komandan Polisi Militer Angkatan Laut (Danpomal) Lampung, Mayor Laut (PM) Prasetyo Bekti meminta prajurit bertugas independen dan profesional.

Permintaan Prasetyo Bekti itu dalam rangkaian hari ulang tahun (HUT) Ke-73 Pomal Lampung di Gedung C, PKOR Wayhalim, Bandarlampung, minggu (24/2) pagi.

Soal HUT Pomal, Prasetyo Bekti menjelaskan, kegiatan ini merupakan rangkaian acara dari perayaan HUT Pomal ke-73.

"Acara diawali olah raga bersama, yaitu senam bersama, setelah itu jalan sehat, kemudian dirangkai dengan kegiatan donor darah, sebagai wujud membantu rekan-rekan kita yang mungkin membutuhkan, dan terakhir ialah pengundian kupon jalan sehat," jelasnya.

Prasetyo memaparkan, untuk hadiah jalan sehat sendiri sebanyak 156 item, dengan hadiah utama 10 sepeda.

"Pomal kian bisa bertugas dengan sebaik-baiknya. Khususnya di Lampung, Lanal di Lampung mengelola ribuan prajurit, ada Brigade-4 Marinir, ada 2 Batalyon, ada Prokimal, dan lanal itu sendiri," kata…

Bahtiar Hadiri Rapat Kerja Pimpinan Fraksi PKS se-Indonesia

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga yang sentral dalam sebuah pemerintahan di daerah. Pasalnya, hadirnya DPRD memperkuat tata kelola pemerintah daerah terutama dalam hal mendengarkan aspirasi rakyat. Oleh karenanya, memperkuat peran DPRD dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat merupakan bagian yang tak terelakkan.

Hal inilah yang ditekankan Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar dalam silaturahmi dan koordinasi antara fraksi PKS DPR RI dengan pimpinan FPKS dan pimpinan DPRD provinsi se-Indonesia di ruang Puri Ratna Hotel Sahid Jaya, Jakarta Pusat, kamis (5/12).

“DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota adalah unsur penyelenggara urusan Pemda, harus memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerahnya,” kata Bahtiar.

Untuk dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat, DPRD perlu mengoptimalkan seluruh peran dan fungsinya sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan…